Bukan Cuma Surya, Hashim Ungkap RI Siapkan Energi Nuklir 7 GW

Pemerintah Indonesia mulai memasukkan energi nuklir sebagai salah satu pilar dalam strategi ketahanan energi nasional. Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim RI, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan kapasitas nuklir sekitar 7 gigawatt (GW) telah masuk dalam RUKN (Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional).

Hashim mengatakan pengembangan energi nuklir menjadi bagian dari program energi berkelanjutan pemerintah, selain pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya, panas bumi, dan tenaga air.

"Pilar lain dari program energi kita adalah nuklir. Pemerintah Indonesia akan memulai program nuklir yang sangat ambisius," ujar Hashim dalam gelaran Indonesia Sustainability Forum (ISF) 2026 di Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Ia menyebut berdasarkan informasi yang diterimanya dari Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, sekitar 7 GW kapasitas nuklir telah masuk dalam bagian dari rencana induk energi nasional.

"Saya rasa kabar terakhir yang saya dengar dari Pak Darma adalah sekitar 7 gigawatt masuk ke dalam bagian dari rencana induk energi kita," kata Hashim.

Menurut Hashim, pengembangan energi nuklir menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi nasional. Indonesia tidak hanya mengandalkan satu sumber energi, tetapi mengembangkan berbagai opsi untuk memenuhi kebutuhan listrik di masa depan.

Sebelumnya, Hashim menyampaikan pemerintah juga menyiapkan pengembangan energi terbarukan melalui program kapasitas tenaga surya sebesar 100 GW. Selain itu, Indonesia memiliki potensi energi berkelanjutan lain seperti panas bumi, tenaga air, dan sumber energi berbasis biofuel.

"Indonesia diberkahi dengan panas bumi, Indonesia diberkahi dengan sinar matahari. Kita diberkahi dengan sumber daya air, tenaga air. Kita diberkahi dengan banyak sumber energi yang merupakan bagian dari sektor berkelanjutan," ujar Hashim.

Hashim mengatakan penguatan ketahanan energi menjadi semakin penting di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, ketergantungan terhadap sumber energi eksternal dapat menjadi risiko ketika terjadi gangguan di negara pemasok.

Baca Juga: Fase 1 Program Nuklir Nasional Rampung, PLN Tunggu In-Depth Mission IAEA

Baca Juga: PLN Kejar Lelang Pembangkit Listrik Nuklir Mulai Januari 2027

"Semua hal ini adalah bagian dari program termasuk bahan bakar hayati (biofuel), yang memiliki dorongan ekstra karena perang yang sedang berlangsung di Timur Tengah saat ini," kata Hashim.

Ia menjelaskan pemerintah tetap mempertimbangkan kebutuhan ekonomi dalam menjalankan transisi energi. Menurutnya, peralihan menuju energi bersih harus berjalan seiring dengan kebutuhan masyarakat terhadap listrik yang andal dan terjangkau.

Dengan masuknya nuklir dalam rencana energi nasional, pemerintah berharap bauran energi Indonesia ke depan tidak hanya bergantung pada sumber energi konvensional, tetapi juga diperkuat oleh sumber energi rendah emisi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.