Bahlil Bantah soal Pemborosan Usai Dikasi Dua Jabatan: Gajinya Cuma...

Rangkap jabatan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM sekaligus Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sempat menimbulkan pertanyaan soal anggaran. Namun, Bahlil memastikan penambahan posisi tersebut tidak otomatis membuat negara harus mengeluarkan biaya lebih besar.

Bahlil menegaskan dirinya hanya menerima satu gaji, yakni sebagai Menteri ESDM. Meski rangkap jabatan tersebut diikuti dengan penerbitan dua Keputusan Presiden (Keppres), pembayaran gajinya tetap berasal dari satu posisi.

"Gaji menterinya juga cuma satu, gaji Menteri ESDM," katanya dalam acara Investor Daily Summit 2026 di Raffles Jakarta, Rabu (7/10/2026).

Baca Juga: Soal Kasus Gibran, Mahfud: Tidak Ada Ijazahnya, Cuma MK Tidak Berani Memutus

Menurut Bahlil, penambahan struktur pemerintahan tidak seharusnya berujung pada pemborosan anggaran negara. Karena itu, operasional Kemenko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi untuk sementara menggunakan anggaran yang berasal dari Kementerian ESDM.

"Dengan penambahan menko baru ini bukan berarti kita harus melakukan pemborosan. Saya nggak mau, saya tipe saya bukan seperti itu," ujar dia.

Ia menjelaskan, penggunaan satu anggaran tersebut dilakukan agar pembentukan struktur baru tidak menambah beban keuangan negara. Meski demikian, Bahlil menekankan bahwa ruang lingkup koordinasi antara posisi Menteri ESDM dan Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi tetap berbeda.

Baca Juga: Jokowi Tak Terima Gibran Dibilang Tak Punya Ijazah SMA: Yang Saya Tahu...

"Menko Hilirisasi ini karena menterinya satu (dengan Menteri ESDM), jadi kita memakai anggaran dari Kementerian ESDM," ucap Bahlil.

Lebih lanjut, Bahlil mengatakan struktur kementerian yang nantinya berada di bawah koordinasi Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi masih belum sepenuhnya ditetapkan.

Untuk saat ini, dua kementerian yang dipastikan berada dalam koordinasinya adalah Kementerian ESDM dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi.

Bahlil juga membuka kemungkinan adanya tambahan satu atau dua kementerian lain yang berkaitan dengan sektor hilirisasi. Salah satu kementerian yang berpotensi masuk dalam koordinasi tersebut adalah Kementerian Perindustrian.