Eks Waketum Projo Minta Iriana Nasehati Jokowi: 'Pak Ayo Pak, Kali ini Kita Dengarkan Rakyat, Lebih Baik Gibran Mundur'

Mantan Wakil Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) periode 2014-2019, Budianto Tarigan, menyarankan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berbesar hati mengundurkan diri dari jabatannya.

Saran ini dilontarkan menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan tidak menemukan bukti valid terkait kepemilikan ijazah SMA atau sederajat milik Gibran.

Dalam siniar Madilog Keadilan TV, Budianto menegaskan bahwa langkah pengunduran diri tersebut merupakan manifestasi dari sikap seorang ksatria.

Ia menyebut masukannya ini murni datang dari nalar yang jernih, tanpa tendensi politik apa pun, melainkan semata-mata demi menjaga martabat dan nama baik keluarga Gibran di masa mendatang.

Selain menyasar Gibran, Budianto secara khusus meminta peran aktif dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan sang istri, Iriana Joko Widodo. Menurutnya, penyelesaian polemik ini membutuhkan keterlibatan ketiganya sebagai aktor utama.

Budianto menyoroti kekuatan pengaruh Iriana di balik layar yang dinilai sangat signifikan secara politik. Ia berharap Iriana dapat membujuk Jokowi untuk melihat realitas di lapangan.

"Ibu Iriana seharusnya bicara ke suaminya, ‘Pak, ayo Pak, kali ini kita dengarkan aspirasi rakyat, lebih baik Gibran mundur’," ungkap Budianto.

Merespons sikap Gibran yang dinilai masih defensif, Budianto memberikan peringatan tegas agar Wapres tidak mudah terbuai oleh bisikan elite atau lingkaran dalam yang haus kekuasaan.

Ia mengingatkan bahwa ketika situasi memburuk atau muncul pergerakan di luar konstitusi, orang-orang di sekelilingnya tersebut justru berpotensi lari menyelamatkan diri.

"Hitung semuanya dengan cermat. Lebih baik mundur. Itu lebih ksatria," tegasnya.

Secara hukum, Budianto menilai putusan MK telah memberikan konfirmasi yang meyakinkan bahwa Gibran tidak memenuhi syarat dasar pencalonan.

Lolosnya Gibran dalam Pemilu 2024, menurut kacamata Budianto, mengindikasikan adanya dugaan penyelundupan kebijakan dan manipulasi data yang masuk dalam ranah kejahatan.

Dari kacamata politik dan moral, Budianto meyakini bahwa sikap mengalah dengan mundur saat ini akan membuat bangsa Indonesia lebih mudah memaafkan, ketimbang membiarkan kekacauan berlarut-larut.

Keputusan tersebut dinilai jauh lebih rasional guna meminimalkan risiko, mencegah lonjakan biaya sosial-politik, dan meredam ketegangan di masyarakat, sekaligus mewariskan sikap ksatria yang terhormat bagi sejarah bangsa.