Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan optimalisasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) untuk mempercepat pembaruan informasi kredit masyarakat. Kebijakan yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 ini diharapkan dapat mengurangi kendala calon debitur akibat data pelunasan yang belum tercatat secara tepat waktu.
Salah satu perubahan utama adalah kewajiban pelapor untuk menyampaikan pembaruan informasi kredit atau pembiayaan paling lambat tiga hari kerja setelah transaksi atau pelunasan. Dengan demikian, informasi tersebut diharapkan sudah dapat diterima debitur maupun lembaga keuangan pada hari keempat.
Kepala Departemen Pengelolaan Data dan Statistik (OJK) Feriyanti Nalora menjelaskan kebijakan tersebut merespons keluhan masyarakat yang telah melunasi kewajibannya, tetapi informasi dalam SLIK masih menunjukkan status kredit bermasalah.
“Dengan kebijakan ini dalam tiga hari pelapor sudah lapor, kita berharap hari keempat informasi mengenai pelunasan kredit itu sudah dapat diterima oleh debitur secara langsung dan kepada bank yang akan membiayai selanjutnya,” ujar dia dalam acara seminar "Menjembatani Inklusi: Transformasi SLIK untuk Membuka Akses Pembiayaan dan Memperkuat Ekosistem Risiko" di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Selain mempercepat pembaruan data, OJK juga menerapkan ambang batas nominal kredit atau pembiayaan di atas Rp1 juta dalam informasi debitur SLIK. Penyesuaian ini diarahkan agar informasi yang digunakan dalam penilaian kredit lebih relevan dan proporsional.
Meski demikian, perubahan tersebut bukan berarti kewajiban debitur dihapuskan. Lembaga jasa keuangan juga tetap harus melakukan analisis risiko sebelum memberikan pembiayaan.
Ia menegaskan, informasi SLIK hanya menjadi salah satu instrumen pendukung dalam proses penilaian kredit.
Baca Juga: REI Keluhkan Ketatnya SLIK OJK, 80% Pengajuan SP3K Dikembalikan
Baca Juga: Sudah 18 Kali Temui MSCI, OJK Akui Reformasi Pasar Modal Belum Beres
“Informasi SLIK merupakan salah satu instrumen pendukung analisis, bukan semata-mata penentu persetujuan atau penolakan pembiayaan. Keputusan akhir tetap berada pada lembaga dan menerapkan prinsip kehati-hatian masing-masing,” jelasnya.
Optimalisasi SLIK juga menjadi bagian dari pengembangan ekosistem Credit Reporting System (CRS) Indonesia. Pengembangan tersebut mencakup penguatan kualitas data, infrastruktur, tata kelola, keamanan siber, serta perlindungan data pribadi.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Merlina Aryanti
Editor: Dian Ihsan
Tag Terkait: