Dana Bencana Dikorupsi, Politis Senior Ngamuk Soal OTT KPK di BNPB: Tolong Jepit Tangan Mereka

Kabar mengejutkan datang dari lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan penyelamat nyawa rakyat. Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sukses memantik amarah publik skala nasional. 

Politikus Senior, Akbar Faizal meluapkan murkanya dengan kalimat yang sangat tajam dan menohok. Saking geramnya melihat kelakuan para pejabat yang kehilangan empati, ia sampai melontarkan permintaan hukuman fisik yang brutal kepada lembaga antirasuah.

Baca Juga: Loyalis Berat Jokowi: Kita Harus Menghormati Hak Rakyat, Dengan Menyuruh Wapres Gibran Mundur...

“Tks @KPK_RI. Tolong jepitkan jari tangan mereka di pintu besi tahanan,” ungkap Akbar, dikutip Rabu (14/10/2026).

Pernyataan bernada ancaman ini bukanlah tanpa alasan. Dalam unggahannya, ia bahkan menyiratkan keinginan untuk melakukan tindakan keras secara langsung apabila diizinkan bertemu dengan para tersangka.

Reaksi ekstrem sang politikus sejatinya merupakan representasi dari jeritan hati jutaan rakyat Indonesia yang merasa dikhianati oleh pejabat negara yang memanfaatkan situasi darurat demi mempertebal isi dompet pribadi.

Operasi senyap lembaga anti korupsi yang memicu kemarahan ini dieksekusi pada Selasa (13/10/2026) di Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi).

Aparat penegak hukum berhasil menciduk 14 orang yang terdiri dari pejabat teras dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) hingga swasta. Salah satu 'ikan besar' yang dikabarkan ikut terjaring adalah Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Rustian.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Budi Prasetyo memberikan konfirmasi bahwa operasi tangkap tangan ini membidik dugaan permainan kotor dalam proyek pengadaan. Yang membuat publik semakin miris, dana yang diduga dikorupsi adalah anggaran yang sangat krusial.

“Ini diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, di antaranya yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan,” kata Budi .

Dana Siap Pakai (DSP) sendiri sejatinya adalah anggaran darurat yang harusnya mengucur deras ke daerah-daerah terdampak musibah, bukan mengalir ke kantong para birokrat korup. Menghadapi aib besar di institusinya, pihak terkait menyatakan menyerah total pada proses hukum.

Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Berton SP Panjaitan menegaskan bahwa lembaganya tidak akan menghalang-halangi penyidik.

“BNPB tidak akan melakukan intervensi dalam bentuk apa pun terhadap proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan APH (Aparat Penegak Hukum),” tegas Berton.

Baca Juga: Pegang Kartu Truf dan Legal Standing, Sosok Vokal Ini Klaim Bisa Pidanakan Wapres Gibran

Pihaknya berjanji akan bersikap transparan dan membuka seluruh akses data demi membongkar skandal memalukan ini hingga ke akar-akarnya.