Dedy PSI: Mengapa Jokowi Dicap Haus Kekuasaan, Sementara Mega, SBY, dan Prabowo Tidak?

Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedy Nur Palakka, menyoroti apa yang ia nilai sebagai standar ganda publik terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, bukan hanya Jokowi yang mempersiapkan strategi politik menghadapi Pemilu 2029. Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Presiden RI Prabowo Subianto juga diyakininya telah melakukan langkah serupa.

"Megawati sebagai Ketua Umum PDI-P jelas sudah mempersiapkan strategi internal bagaimana menghadapi pemilu 2029. SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi Demokrat jelas sudah menyiapkan semacam strategi jitu dalam menghadapi pemilu 2029," tulisnya di akun X pribadinya, dikutip Kamis (15/10).

Baca Juga: Jelang Pertemuan 17 Oktober, Prabowo Disebut Tak Akan Bisa Paksa Megawati

"Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden RI tentu saja ngga tinggal diam dalam urusan pemilu 2029, beliau pastinya sudah mempersiapkan diri untuk terpilih kembali," imbuhnya.

Dedy kemudian menyoroti pernyataan SBY yang menyindir sosok mantan presiden yang dinilai belum mampu menjadi negarawan sejati karena pikirannya masih berkutat pada pemilu dan kekuasaan. Oleh sejumlah pihak, sindiran tersebut dikaitkan dengan langkah politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang belakangan aktif melakukan safari politik ke berbagai daerah dan disebut berupaya membesarkan PSI.

"Sementara di sudut lain ada Jokowi yang dicap sebagai seorang yang tidak memenuhi kategori "Negarawan" karena dianggap terlalu sibuk memikirkan pemilu 2029," ujar Dedy. 

Menurutnya, Jokowi kerap dicap sebagai sosok yang masih haus kekuasaan, sementara Megawati, SBY, dan Prabowo tidak mendapatkan penilaian yang sama.

"Jokowi dicap sebagai seorang yang haus kekuasaan, sementara Mega, SBY, Prabowo kesannya tidak," tandasnya.

Sebelumnya, dalam perayaan Dies Natalis ke-68 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjadjaran (Unpad) pada Rabu (14/10/2026), SBY menjelaskan bahwa para politisi umumnya dihadapkan pada kepentingan jangka pendek, termasuk memenangkan pemilu dan mempertahankan kekuasaan.

"Kalau presiden, gubernur, wali kota, bupati, berpikir semoga terpilih kembali. Anggota DPR, DPRD, DPD pasti berpikir terpilih kembali. Itu tidak salah. itulah politisi," kata SBY.

Baca Juga: Kubu Jokowi Sentil SBY: Masih Berpolitik, Cuma Agak Malu-Malu Saja

SBY menuturkan bahwa para pejabat dan politisi wajar memikirkan bagaimana mempertahankan dukungan publik agar kembali terpilih. Namun, menurutnya, pola pikir tersebut berbeda dengan seorang negarawan yang harus memikirkan masa depan bangsa dalam jangka panjang.

"Negarawan harus memikirkan hal-hal jauh di masa depan. Stateman itu tak harus mantan presiden. Bukan semua bisa jadi negrawan. Country over party. Country first. Jangan pula dibalik, jangan partai politik diutamakan sementara negara belakangan, wrong,"  tegasnya.