Eks Menteri Sentil Singapura soal Karhutla: Indonesia Kebagian Asap, Mereka yang Untung

Mantan Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi melontarkan kritik keras terhadap Singapura dalam polemik kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Ia menilai ada praktik bisnis yang membuat Indonesia menanggung dampak lingkungan, sementara keuntungan perusahaan justru mengalir ke Singapura.

Pernyataan tersebut disampaikan Lutfi setelah Pemerintah Singapura mengirimkan surat peringatan kepada tujuh perusahaan di Indonesia yang diduga bertanggung jawab atas karhutla.

Melalui unggahan di akun Instagram, eks menteri era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo itu menyoroti perusahaan-perusahaan sawit yang beroperasi di Indonesia, tetapi disebut berlindung di balik bendera Singapura.

Baca Juga: Eks Menteri Duga Singapura Tekan MSCI untuk Turunkan Kasta Pasar Saham RI: Saya Dapat Kabar...

Lutfi menuding para taipan sawit memanfaatkan sistem pembiayaan dan struktur perusahaan untuk memperoleh keuntungan besar. Menurutnya, mereka meminjam uang hingga triliunan rupiah dari bank dalam negeri untuk membangun perkebunan raksasa di Indonesia karena bank di Singapura enggan mengambil risiko pinjaman tersebut.

Namun, setelah perkebunan beroperasi dan menghasilkan keuntungan, Lutfi menyebut perusahaan-perusahaan itu justru mendirikan perusahaan induk atau holding di Singapura, melantai di bursa saham negara tersebut, serta membayar pajak jauh lebih murah di sana.

Keuntungan yang diperoleh dari praktik tersebut, menurut Lutfi, kemudian diinvestasikan ke family office atau kantor pengelola kekayaan keluarga di Singapura yang memiliki persyaratan aset minimal 20 juta dolar.

“Ini seperti mempunyai rumah, makan, dan minum di Singapura, tetapi membuang sampah dan udara besar di Indonesia,” kata Lutfi.

Baca Juga: Sidang Korupsi Kuota Haji: Khalid Basalamah Akui Bayar US$4.500 per Jemaah, tapi...

Ia juga menyoroti praktik transfer pricing, yakni skema transaksi antarpihak yang terafiliasi yang menurutnya digunakan untuk menggeser keuntungan dari Indonesia ke Singapura. 

Dalam praktik yang disorotnya, barang mentah dari Indonesia dijual terlebih dahulu kepada perusahaan dagang milik mereka di Singapura sehingga keuntungan tercatat di luar negeri dan beban pajak penghasilan di Indonesia dapat ditekan.

"Barang mentahnya dijual terlebih dahulu dari Indonesia ke perusahaan dagang mereka di Singapura supaya nilai keuntungannya digeser ke luar negeri, didesain supaya tax efektif, membayar pajak penghasilannya seminimal mungkin di Indonesia, dan memarkir kekayaannya di Singapura," ungkap Lutfi.

Menurut Lutfi, skema tersebut turut memperbesar kekayaan yang dikelola melalui family office di Singapura. Ia juga menilai Pemerintah Singapura memperoleh keuntungan dari komisi pengelolaan kekayaan tersebut.

"Indonesia yang kebagian asap, rusak lingkungan, dan buruk namanya, sementara Singapura yang mengantongi keuntungannya," sebut Lutfi.

Atas dasar itu, Lutfi mendesak Singapura agar tidak berhenti pada pengiriman surat peringatan kepada tujuh perusahaan yang diduga terkait karhutla. Ia meminta negara tetangga tersebut mengambil tindakan lebih tegas dengan menggeledah langsung kantor-kantor pusat perusahaan yang dimaksud menggunakan hukum Singapura.