Pakar Sebut Birokrasi Regulasi Data Bisa Membunuh Inovasi AI

Profesor César A. Hidalgo mengkritik pendekatan regulasi data yang terlalu birokratis karena dinilai berpotensi menghambat inovasi, termasuk dalam pengembangan kecerdasan buatan (AI). Menurutnya, pemerintah perlu menyeimbangkan penegakan hukum dengan ruang bagi inovator untuk mengembangkan teknologi.

Hidalgo menyampaikan pandangan tersebut saat membahas pemanfaatan data dan perkembangan AI. Ia menilai tata kelola data perlu dirancang agar masyarakat dan pelaku usaha dapat bereksperimen, memanfaatkan, serta mengembangkan data secara bebas dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum.

“Anda memerlukan kerangka regulasi yang tegas menghukum pelaku kejahatan (bad actors), namun memberikan kebebasan, keterbukaan, dan ruang berinovasi bagi para inovator yang berniat baik (good actors),” ujar Hidalgo dalam sesi tanya jawab di Danantara Technology Innovation Investment Forum (DTIIF) 2026, Jakarta, Selasa (27/10/2026).

Menurut Hidalgo, kerangka regulasi seharusnya mampu membedakan pihak yang melakukan pelanggaran dengan pelaku inovasi yang menjalankan kegiatan secara bertanggung jawab. Ia menilai pendekatan yang mewajibkan seluruh pihak melewati prosedur kepatuhan panjang sebelum beroperasi dapat menambah beban bagi perusahaan yang ingin mengembangkan produk baru.

Hidalgo menjelaskan, pelaku inovasi yang mematuhi hukum berisiko menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk memenuhi persyaratan administratif. Kondisi tersebut dapat memperlambat peluncuran produk dan mengurangi ruang bagi pengembangan teknologi.

Baca Juga: DPRD Jabar Soroti Perizinan dan Lahan Proyek Pusat Data AI BDx di Jatiluhur

Sebaliknya, menurut dia, pihak yang sejak awal berniat melakukan pelanggaran belum tentu terhalang oleh ketatnya prosedur administratif.

“Masalah pada sistem regulasi yang terlalu birokratis dan punitif dalam regulasi tersebut justru melumpuhkan inovator yang baik,” katanya.

Hidalgo menilai tata kelola data perlu mengedepankan transparansi, etika, dan kepercayaan, disertai penindakan yang tegas terhadap pelanggaran hukum. Dengan pendekatan tersebut, regulator tetap dapat mengawasi pemanfaatan data tanpa membatasi seluruh pelaku usaha dengan beban administratif yang sama.

Ia berpendapat, sistem yang mengharuskan setiap pihak membuktikan dirinya tidak bersalah sebelum dapat berinovasi berpotensi menghambat pengembangan produk sejak tahap awal.

“Memiliki sistem yang bertumpu pada transparansi, etika, dan asas kepercayaan sembari tetap menindak tegas pelanggaran hukum secara terukur, jauh lebih sehat daripada sistem yang memaksa semua pihak membuktikan ketidakbersalahannya sebelum diizinkan berkarya,” ujar Hidalgo.

Dalam konteks pengembangan AI, tata kelola data menjadi salah satu aspek yang disoroti karena teknologi tersebut memanfaatkan data untuk menghasilkan informasi dan mendukung berbagai aplikasi. Hidalgo menekankan pentingnya membangun institusi yang memungkinkan pemanfaatan data berkembang melalui eksperimen dan inovasi.

Meski demikian, ia tidak menyarankan penghapusan regulasi. Sebaliknya, ia menekankan perlunya aturan yang dapat menindak pelanggaran secara terukur sekaligus memberikan fleksibilitas kepada pelaku inovasi yang mematuhi hukum.

Menurut Hidalgo, fleksibilitas institusi dan lingkungan kompetisi yang adil menjadi faktor penting untuk membuka peluang pemanfaatan data yang belum sepenuhnya tergali.

“Menjaga fleksibilitas institusi dan memastikan lingkungan kompetisi yang adil adalah kunci utama agar potensi pemanfaatan data dapat ditemukan secara organik oleh masyarakat,” tuturnya.