Mau Beralih ke Truk Listrik, Pengusaha Logistik Justru Terbebani Bea Masuk 40%

Asosiasi Pengusaha Green Logistics Indonesia (APGLI) mendorong percepatan transformasi industri logistik menuju operasional yang lebih rendah emisi. Hanya saja, ongkos pengadaan kendaraan listrik hijau impor masih terbentur tarif bea masuk sebesar 40%.

Ketua Umum APGLI Netty Sri Rejeki mengatakan, pelaku usaha membutuhkan dukungan kebijakan agar keinginan mengembangkan logistik hijau dapat diwujudkan melalui investasi yang realistis. Menurut dia, biaya pengadaan truk listrik masih menjadi hambatan bagi perusahaan yang ingin mulai mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan operasionalnya.

"Kalau bisa dari Kementerian Keuangan atau Kemenko Perekonomian, meninjau ulang tarif 40% biaya masuk truk listrik. Kami sangat terkendala dengan harga. Tetapi kami ingin berubah menjadi hijau," ujar Netty dalam keterangan resminya, Jumat (30/10/2026).

Relaksasi tarif tersebut menjadi krusial untuk mendorong transformasi kendaraan rendah emisi. Pasalnya, merujuk data WRI Indonesia, sektor transportasi merupakan salah satu sektor prioritas yang menyumbang 27% dari total emisi gas rumah kaca (GRK) nasional mencapai 165.788 juta ton CO2e pada 2023.

Emisi GRK dari sektor transportasi didominasi oleh transportasi darat (93%) akibat ketergantungan pada bahan bakar fosil dan peningkatan kendaraan bermotor. 

Netty menyadari hal tersebut, dan mengajak seluruh pelaku logistik untuk mulai bekerja dengan lebih bertanggung jawab dan tidak hanya terus berorientasi mengeruk keuntungan.

"Kami ingin mengajak kawan-kawan pengusaha logistik untuk mulai melakukan usaha yang lebih bertanggung jawab, jadi jangan hanya mengambil profit, sementara pilar people dan planet-nya diabaikan," ungkapnya. 

APGLI juga menyiapkan sejumlah program untuk mendorong penerapan logistik hijau secara lebih terukur. Program tersebut mencakup edukasi dan perhitungan karbon gratis bagi perusahaan, pengembangan Green Logistic Zone, hingga ajakan kepada pelaku usaha untuk mulai mendata emisi dari aktivitas operasional mereka.

Melalui penghitungan karbon, perusahaan diharapkan dapat mengetahui emisi yang dihasilkan dari penggunaan armada dan kegiatan logistik sehari-hari. "Data tersebut dapat menjadi dasar untuk menentukan prioritas pengurangan emisi, memperbaiki efisiensi operasional, dan merancang langkah mitigasi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing perusahaan," imbuhnya.

Lebih lanjut, APGLI juga membuka peluang kolaborasi dengan Kementerian Kehutanan untuk mendukung program penanaman pohon. Netty menyampaikan bahwa asosiasi ingin membantu perusahaan menghitung emisi, kemudian menjajaki kerja sama pengadaan bibit dan pelaksanaan penanaman sebagai bagian dari upaya kompensasi karbon.

"Saya rasa untuk ke depannya, harus ada catatan emisi gas buang yang dihasilkan para pengusaha logistik dari angkutan barang baik darat, laut dan udara yang mereka lakukan," kata Netty.

Baca Juga: Kemenhub: 1.088 Gerbong KRL Berusia Lebih dari 30 Tahun

Baca Juga: Menhub Dorong Investasi Amerika Serikat di Sektor Transportasi

Sementara itu, Presiden UN Global Compact Network Indonesia (IGCN) Y. W. Junardy mengatakan transformasi logistik hijau perlu menjadi bagian dari strategi bisnis yang bertanggung jawab. Menurut dia, sektor logistik menghadapi tantangan untuk mengelola dampak lingkungan sekaligus menjaga keselamatan, meningkatkan efisiensi operasi, dan membangun kepercayaan pemangku kepentingan.

"Kalau kita tidak ada sustainability strategy, itu perlu embedded masuk ke dalam satu strategi perusahaan, bukan sebuah yang terpisah," tutur Junardy.

Dia menekankan bahwa komitmen keberlanjutan perlu diterjemahkan ke dalam sasaran dan ukuran yang jelas. Perusahaan perlu mengidentifikasi dampak utama operasionalnya, menetapkan target yang realistis, serta melaporkan kemajuan secara transparan.