Pemerintah Tak Pungut Pajak Rp166,1 Triliun dari Manufaktur, Ini Alasannya

Pemerintah memperkirakan belanja perpajakan untuk sektor manufaktur mencapai Rp 166,1 triliun pada 2027. Nilai ini menjadi yang terbesar dibandingkan sektor usaha lainnya, seiring berbagai insentif yang diberikan untuk mendorong investasi dan aktivitas industri.

Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menjelaskan sektor manufaktur menjadi penerima manfaat terbesar dari total belanja perpajakan pemerintah yang diproyeksikan mencapai Rp632 triliun pada 2027. Angka tersebut meningkat dari Rp 576,4 triliun pada 2026.

Suahasil mengatakan, belanja perpajakan merupakan potensi penerimaan negara yang sengaja tidak dipungut melalui fasilitas atau keringanan pajak. Kebijakan ini menjadi salah satu cara pemerintah mendukung kegiatan ekonomi tanpa seluruh potensi penerimaan harus masuk ke kas negara.

“Manufaktur paling tinggi karena di situ ada perusahaan-perusahaan yang mendapatkan tax holiday, ada yang mendapatkan tax allowance, pengurangan pajak, hingga pembebasan bea masuk,” ujar Suahasil dalam Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Jumat (30/10/2026).

Fasilitas tersebut mencakup berbagai bentuk keringanan, mulai dari pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) bagi perusahaan yang memenuhi persyaratan hingga pembebasan bea masuk untuk kebutuhan tertentu. Insentif itu ditujukan untuk mendukung investasi dan kegiatan produksi industri.

Menurut Suahasil, pemerintah sebenarnya memiliki ruang untuk mengumpulkan penerimaan pajak lebih besar. Namun, sebagian potensi tersebut sengaja tidak dipungut agar dana tetap beredar di masyarakat dan perekonomian.

“Sengaja tidak dikumpulkan, tetapi kita yakin uang itu beredar di masyarakat dan di perekonomian,” kata Suahasil.

Secara keseluruhan, belanja perpajakan pada 2027 diperkirakan setara dengan 2,26% dari produk domestik bruto (PDB). Suahasil menyebut, rasio pajak Indonesia yang saat ini berada di kisaran 10%–11% secara teoritis dapat lebih tinggi apabila seluruh potensi penerimaan dipungut.

Baca Juga: Yield SBN Naik ke 7,7%, Suahasil Andalkan Fleksibilitas APBN

Baca Juga: Suahasil Perkirakan Defisit APBN Jebol Rp734 Triliun Sampai Akhir Tahun

Selain manufaktur, sektor pertanian diperkirakan menerima belanja perpajakan Rp70,7 triliun pada 2027. Sektor perdagangan menyusul Rp66,5 triliun, jasa lainnya Rp62,4 triliun, serta jasa keuangan dan asuransi Rp58,5 triliun.

Besarnya fasilitas untuk manufaktur menunjukkan bahwa sektor industri menjadi salah satu fokus pemberian insentif perpajakan. Di sisi lain, kebijakan ini juga berarti pemerintah memilih melepas sebagian potensi penerimaan demi mendukung aktivitas usaha dan investasi.