AHY Disebut Incar Kursi Wapres di Balik Polemik Gibran, Andi Arief: Bukan Sekarang

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) disebut mengincar posisi wakil presiden melalui polemik surat keterangan (Suket) penyetaraan ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka. Namun, politikus Demokrat Andi Arief membantah tudingan tersebut dan menegaskan AHY akan memilih jalur kompetisi melalui pemilu setelah era Presiden Prabowo Subianto.

Andi mengatakan AHY tentu harus siap apabila mendapat kesempatan untuk memimpin Indonesia. Meski demikian, menurutnya, AHY tidak akan mengejar posisi wakil presiden melalui polemik yang menyeret Gibran.

“AHY dituduh PSI akan menjadi wapres, tentu wajar kalau memang ada kesempatan memimpin Indonesia AHY harus siap. Tetapi, tidak sekarang, AHY akan memilih jalan berkompetisi melalui pemilu yang 'baik' setelah era Pak Prabowo,” kata Andi.

Pernyataan tersebut disampaikan Andi melalui akun X miliknya yang dibagikan kepada wartawan, Senin (2/11/2026). Ia sekaligus merespons tudingan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang mengaitkan desakan agar Gibran mundur dengan ambisi AHY menjadi wakil presiden.

Andi juga membela Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Jansen Sitindaon yang sebelumnya menyarankan Gibran mundur atau diproses melalui DPR dan MPR setelah putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai Suket penyetaraan ijazah SMA.

Menurut Andi, Jansen merupakan salah satu kader yang menjadi rujukan Demokrat dalam analisis hukum. Ia menyebut sejumlah kader lain, seperti Benny K Harman dan Didik Mukrianto, juga memiliki latar belakang pendidikan hukum.

“Kawan saya @jansen_jsp adalah salah satu sumber rujukan analisis hukum Partai Demokrat bersama @bennyharman, @DidikMukrianto,@KlerMehbob dll. Mereka memang sekolah di bidang hukum dan sangat serius dan objektif,” tulis Andi.

Terkait putusan MA soal Suket pendidikan Gibran, Andi menyebut pandangan Jansen sejalan dengan pendapat sejumlah pakar hukum. Ia menyebut nama Mahfud MD, Jimly Asshiddiqie, dan Margarito Kamis sebagai pihak yang menurutnya memiliki pandangan serupa.

“Dalam hal putusan MA soal suket wapres, pendapat Jansen sama dengan pendapat para ahli lain seperti Pak Prof @mohmahfudmd, Pak Prof @JimlyAs dan Pak Prof Margarito dan lain-lain. Kalau ada bantahan terhadap pendapat Jansen, kemukakan saja. Kalau ada,” ujarnya.

Baca Juga: Bukan AHY atau Puan, Roy Suryo Punya Skenario Lain Jika Gibran Tak Lagi Jadi Wapres

Sebelumnya, politikus PSI Bestari Barus mempertanyakan sikap Jansen yang dinilai terburu-buru merespons putusan MA terkait Suket penyetaraan ijazah SMA Gibran. Bestari mempertanyakan apakah Jansen telah mengakses salinan resmi putusan tersebut sebelum menyampaikan desakan agar Gibran mundur.

“Iya. Pertama, saya bertanya, apakah sudah melihat secara langsung atau mengakses langsung yang namanya salinan putusan MA? Artinya belum ada sesuatu yang resmi terkait sikap MA atau putusan MA yang di-publish ke publik. Lantas, dia (Jansen) menyampaikan itu sebagai apa, dalam kapasitas apa, dan dasar daripada informasinya apa gitu?” kata Bestari.

Bestari kemudian menduga Demokrat memiliki kepentingan politik di balik desakan tersebut. Ia bahkan secara langsung mempertanyakan apakah partai itu ingin AHY segera dicalonkan sebagai wakil presiden.

“Ngapain buru-buru menyikapi itu? Kepingin AHY jadi wakil presiden?” ucap Bestari.

“Ya sebaiknya Demokrat itu lebih dewasa dalam berpolitik,” lanjutnya.