Kredit BCA Tembus Rp1.063 Triliun, Ekonom Sebut Kontribusi Belum Optimal?

Kinerja PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) yang terus menunjukkan pertumbuhan dinilai belum cukup untuk memastikan kontribusinya terhadap perekonomian nasional telah berjalan optimal. Besarnya penyaluran kredit dan dana yang dihimpun perseroan perlu diukur berdasarkan dampak nyata terhadap produktivitas, investasi, dan penciptaan lapangan kerja.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman menilai BCA memiliki posisi penting dalam menopang intermediasi keuangan nasional. Namun, besarnya skala bisnis perbankan tidak serta-merta mencerminkan manfaat ekonomi yang dihasilkan bagi masyarakat.

"BCA merupakan salah satu penopang penting intermediasi keuangan nasional, dengan kredit Rp1.063 triliun dan dana pihak ketiga Rp1.301 triliun per September 2026. Namun, besarnya dana dan laba harus diuji dari manfaatnya bagi sektor riil," ujar Rizal dalam keterangannya pada, Senin (2/11/2026).

Menurutnya, kontribusi perbankan seharusnya tidak hanya dinilai berdasarkan besarnya dana yang berhasil disalurkan. Lebih jauh, pembiayaan tersebut harus mampu mendorong kegiatan produktif, memperluas kapasitas usaha, serta menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat.

"Ukuran kontribusi yang substantif ialah kemampuan mengubah simpanan masyarakat menjadi investasi, peningkatan produktivitas, dan penciptaan pekerjaan. Kekuatan pendanaan semestinya memberi ruang bagi pembiayaan yang lebih kompetitif dan akses usaha yang lebih luas," katanya.

Berdasarkan laporan kinerja hingga September 2026, BCA mencatatkan penyaluran kredit sebesar Rp1.063 triliun atau tumbuh 12,6% secara tahunan. Dari jumlah tersebut, kredit produktif mencapai Rp831 triliun, termasuk pembiayaan kepada usaha kecil dan menengah (UKM) sebesar Rp149,2 triliun.

Meski demikian, Rizal mengingatkan bahwa tingginya penyaluran kredit produktif belum dapat dijadikan ukuran tunggal keberhasilan BCA dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

"Kontribusi BCA besar, tetapi belum cukup bukti untuk menyatakannya optimal. Porsi kredit produktif sekitar 78,2% menunjukkan arah pembiayaan, belum membuktikan dampaknya terhadap produktivitas dan penciptaan pekerjaan," jelasnya.

Ia menilai efektivitas pembiayaan perlu dilihat dari kemampuan kredit dalam mengatasi keterbatasan modal, meningkatkan kapasitas produksi, serta memperkuat daya saing usaha penerima pembiayaan.

Selain itu, kualitas kredit yang terjaga tidak selalu menunjukkan bahwa penyaluran dana telah menghasilkan dampak ekonomi yang maksimal.

"Kredit bermasalah yang rendah menunjukkan kualitas portofolio, sementara manfaat bagi sektor riil membutuhkan pembuktian tersendiri," ujarnya.

Rizal menjelaskan, sejumlah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur dampak pembiayaan antara lain peningkatan nilai tambah riil, produktivitas tenaga kerja, penciptaan lapangan kerja yang layak, serta keberhasilan pelaku UKM dalam mengembangkan skala usahanya.

Penilaian tersebut juga perlu mempertimbangkan pertambahan jumlah debitur baru dan investasi yang benar-benar tercipta setelah memperoleh akses pembiayaan.

"Ukurannya tegas: berapa tambahan nilai tambah dan pekerjaan layak yang dihasilkan setiap rupiah pembiayaan dengan risiko tetap terkendali," tegasnya.

Di sisi lain, Rizal menyoroti pentingnya ketepatan dalam menghitung kontribusi fiskal BCA terhadap negara. Menurutnya, pembayaran pajak perusahaan harus dibedakan dari penerimaan pajak masyarakat yang difasilitasi melalui layanan perbankan.

"Kontribusi fiskal juga harus dihitung secara disiplin: pajak yang dibayar BCA merupakan kewajiban perusahaan, sedangkan pajak nasabah yang disalurkan melalui layanannya merupakan fungsi fasilitasi penerimaan negara. Mencampurkan keduanya akan membesar-besarkan kontribusi dan mengaburkan penilaian," katanya.

Baca Juga: Saham BCA Anjlok 40%, Asing Ramai-Ramai Jual dan Keluarga Hartono Justru Bertahan

Baca Juga: BCA Buka Suara soal Rumor Merger dengan DBS, Ini Penjelasannya

Baca Juga: Saham BCA Babak Belur 6,4% ke Level Rp4.940 per Saham Usai Rumor Merger dengan DBS Dibantah!

Lebih lanjut, Rizal menilai posisi BCA tetap strategis bagi pemerintah karena berkaitan dengan pembiayaan dunia usaha, kelancaran transaksi keuangan, serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan nasional.

Namun, posisi strategis tersebut juga harus diimbangi dengan tanggung jawab yang lebih besar dalam menjaga tata kelola perusahaan, keamanan dana, dan perlindungan nasabah.

"Bagi pemerintah, posisi BCA strategis karena menyangkut pembiayaan usaha, kelancaran transaksi, dan kepercayaan terhadap sistem perbankan. Oleh karena itu, semakin besar perannya, semakin tinggi tuntutan terhadap tata kelola, keamanan dana, dan perlindungan nasabah," jelasnya.

Ia menegaskan, kontribusi besar suatu bank terhadap perekonomian tidak seharusnya menjadi dasar untuk memperoleh perlakuan khusus dari pemerintah maupun regulator.

"Kontribusi ekonomi tidak boleh menjadi alasan pemberian keistimewaan ataupun pelonggaran pengawasan. Kepentingan nasional harus menjadi ukuran: perbankan yang sehat, persaingan yang adil, dan pembiayaan yang menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat," pungkasnya.