MUI Haramkan Vape, Desak Pemerintah Larang Produksi hingga Perdagangan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape haram. Tidak hanya penggunaannya, MUI juga mengharamkan kegiatan produksi dan perdagangan vape serta mendesak pemerintah menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan produk tersebut.

Ketetapan itu tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape yang ditetapkan di Jakarta pada 6 November 2026.

Dalam ketentuan hukumnya, MUI menyatakan penggunaan vape haram karena dinilai membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta berpotensi menjadi sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya.

"Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya," demikian bunyi ketentuan kedua Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026, dikutip Senin (9/11/2026).

MUI juga menetapkan penyalahgunaan vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagai perbuatan haram. Selain itu, kegiatan memproduksi dan memperjualbelikan rokok elektrik turut masuk dalam ketentuan larangan tersebut.

Tidak berhenti pada penetapan hukum agama, MUI mengeluarkan 12 rekomendasi kepada pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan masyarakat umum untuk mengendalikan peredaran vape.

Salah satu rekomendasi utamanya ditujukan kepada Presiden bersama DPR agar segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape beserta sanksinya guna memberikan perlindungan kepada masyarakat.

MUI juga meminta Presiden mengambil langkah cepat untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga dinilai diperlukan agar kebijakan pelarangan tidak berjalan sendiri-sendiri.

Dari sisi industri, MUI secara khusus meminta Kementerian Perindustrian melarang penerbitan izin industri vape serta mengevaluasi kebijakan perizinan yang telah berlaku dengan mempertimbangkan risiko penyalahgunaan produk tersebut sebagai media peredaran dan konsumsi zat terlarang.

Sementara itu, Kementerian Keuangan diminta mengevaluasi kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan aspek perlindungan kesehatan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan produk.

MUI juga merekomendasikan Kementerian Kesehatan menyusun kebijakan larangan penggunaan rokok elektrik berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diminta memperketat pengawasan produk vape serta memperkuat koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan aparat penegak hukum.

Dalam rekomendasi lainnya, BNN dan aparat penegak hukum diminta menutup celah peredaran narkoba melalui perangkat vape serta menindak tegas penyalahgunaannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Baca Juga: MUI Haramkan Pembakaran Hutan untuk Bisnis, Minta Masjid Seluruh Indonesia Gelar Salat Istisqa

Baca Juga: Menag Nasaruddin Umar Sebut Fatwa Haram Kripto Bisa Berubah, Ini Syaratnya

MUI turut mengimbau organisasi masyarakat Islam, lembaga pendidikan, pesantren, dan keluarga meningkatkan edukasi mengenai hukum penggunaan vape serta risiko kesehatan dan penyalahgunaan nikotin. Masyarakat juga diminta menghindari rokok elektrik dan melindungi anak serta remaja dari paparan dan ketergantungan nikotin.

Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tersebut ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Ni'am Sholeh dan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Dr H Aminudin Yakub. Penetapannya diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya H Amirsyah Tambunan.

Fatwa tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yakni 6 November 2026.