Ini Aturan PHK, Pesangon, dan Uang Penghargaan Menurut UU Pelindungan Ketenagakerjaan Berlaku 28 Oktober 2026
Kredit Foto: Unsplash/Eugenia Clara
Perusahaan harus menempuh sejumlah tahapan sebelum melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang berlaku sejak 28 Oktober 2026.
Pasal 228 mewajibkan pemberi kerja, pekerja, serikat pekerja, serta pemerintah pusat dan daerah melakukan berbagai upaya untuk mencegah PHK. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan mengurangi kerja lembur, jumlah sif, dan jam kerja, serta menawarkan program pensiun dini secara sukarela.
Apabila PHK tidak dapat dihindari, perusahaan wajib melakukan perundingan bipartit dengan pekerja atau serikat pekerja untuk mencapai kesepakatan. Proses perundingan harus diselesaikan paling lama 30 hari kerja sejak dimulai.
Jika kesepakatan tidak tercapai, perselisihan PHK harus diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Perusahaan baru dapat melakukan PHK setelah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.
Pasal 228 ayat 7 menegaskan, PHK tanpa kesepakatan atau putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap dinyatakan batal demi hukum. Dalam kondisi tersebut, pemberi kerja wajib mempekerjakan kembali pekerja yang bersangkutan.
Meski demikian, Pasal 229 memberikan pengecualian terhadap kewajiban perundingan bipartit. Pengecualian berlaku bagi pekerja yang mengundurkan diri secara sukarela, berakhir masa kontrak kerja waktu tertentu, memasuki usia pensiun, atau meninggal dunia.
UU tersebut juga mengatur alasan-alasan yang dilarang menjadi dasar PHK. Berdasarkan Pasal 230, perusahaan tidak boleh memberhentikan pekerja karena menikah, hamil, melahirkan, mengalami keguguran, atau menyusui.
Larangan juga berlaku terhadap pekerja yang sakit berdasarkan keterangan dokter selama tidak lebih dari 12 bulan berturut-turut. Perusahaan dilarang melakukan PHK karena pekerja menjalankan ibadah, mengikuti kegiatan serikat pekerja, atau melaporkan tindak pidana yang dilakukan pemberi kerja.
Selain itu, pekerja tidak boleh diberhentikan hanya karena memiliki hubungan darah atau ikatan perkawinan dengan pekerja lain dalam satu perusahaan. PHK dengan alasan-alasan tersebut batal demi hukum dan perusahaan wajib mempekerjakan kembali pekerja yang bersangkutan.
Di sisi lain, Pasal 231 mengatur sejumlah kondisi yang dapat menjadi alasan PHK. Di antaranya perusahaan mengalami kerugian selama dua tahun berturut-turut hingga harus tutup, mengalami kepailitan, melakukan penggabungan usaha, atau pekerja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perusahaan.
UU Nomor 27 Tahun 2026 juga mengatur hak pekerja yang terkena PHK. Berdasarkan Pasal 232, perusahaan wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak sesuai alasan PHK.
Besaran uang pesangon dihitung berdasarkan masa kerja pekerja. Rinciannya sebagai berikut:
|
Masa kerja |
Besaran pesangon |
|---|---|
|
Kurang dari 1 tahun |
1 bulan upah |
|
1 tahun hingga kurang dari 2 tahun |
2 bulan upah |
|
2 tahun hingga kurang dari 3 tahun |
3 bulan upah |
|
3 tahun hingga kurang dari 4 tahun |
4 bulan upah |
|
4 tahun hingga kurang dari 5 tahun |
5 bulan upah |
|
5 tahun hingga kurang dari 6 tahun |
6 bulan upah |
|
6 tahun hingga kurang dari 7 tahun |
7 bulan upah |
|
7 tahun hingga kurang dari 8 tahun |
8 bulan upah |
|
8 tahun atau lebih |
9 bulan upah |
Sementara itu, uang penghargaan masa kerja diberikan kepada pekerja dengan masa kerja minimal tiga tahun. Besarannya diatur sebagai berikut:
|
Masa kerja |
Besaran penghargaan |
|---|---|
|
3 tahun hingga kurang dari 6 tahun |
2 bulan upah |
|
6 tahun hingga kurang dari 9 tahun |
3 bulan upah |
|
9 tahun hingga kurang dari 12 tahun |
4 bulan upah |
|
12 tahun hingga kurang dari 15 tahun |
5 bulan upah |
|
15 tahun hingga kurang dari 18 tahun |
6 bulan upah |
|
18 tahun hingga kurang dari 21 tahun |
7 bulan upah |
|
21 tahun hingga kurang dari 24 tahun |
8 bulan upah |
|
24 tahun atau lebih |
10 bulan upah |
Ketentuan tersebut menjadi bagian dari pengaturan mengenai prosedur PHK dan pemenuhan hak pekerja dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Amry Nur Hidayat
Editor: Amry Nur Hidayat
Tag Terkait:
