Pengawas Polri Banyak, Mengapa Penyimpangan Kewenangan Masih Terjadi?

Iskandar menilai pemeriksaan tidak boleh hanya diarahkan kepada operator atau pemberi perintah apabila kesalahannya kelak terbukti. Pengendalian sistem, otorisasi, pengamanan data, serta pengawasan terhadap pejabat yang memiliki akses juga harus diperiksa.

IAW menempatkan lima bidang sebagai prioritas pembenahan. Pertama, pengawasan pelayanan masyarakat dari Polsek hingga Polres, termasuk kepastian penerimaan laporan, perkembangan penyidikan, penyelesaian keberatan, dan pengaduan berulang.

Kedua, pengawasan melekat dan hubungan komando, termasuk pemeriksaan terhadap tanda peringatan yang mungkin diabaikan. Ketiga, pengendalian teknologi berkewenangan sensitif melalui otorisasi sah, pemisahan kewenangan, pembatasan akses, dan pencatatan aktivitas yang terlindungi.

Keempat, koordinasi deteksi dini dan pengamanan pimpinan nasional. Kelima, pengawasan independen serta keterbukaan hasil perbaikan dengan rekomendasi yang terukur dan dapat diuji lembaga berwenang.

Pembenahan tersebut memiliki landasan dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, serta PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

“Negara yang kuat bukan hanya negara yang mampu mengungkap pelanggaran setelah terjadi. Negara yang kuat adalah negara yang mampu mengendalikan kewenangannya sendiri sebelum kewenangan tersebut berbalik mengancam masyarakat ataupun pimpinannya,” pungkas Iskandar.

IAW menilai evaluasi menyeluruh diperlukan agar reformasi Polri tidak berhenti pada penindakan terhadap individu. Pembenahan harus memastikan mekanisme pengendalian bekerja sejak pelayanan di tingkat bawah hingga penggunaan teknologi dan kewenangan strategis di tingkat pusat.