Mahfud MD Yakinkan Gibran Mau Mundur atau Dimundurkan Tetap Dapat Fasilitas Pensiun dari Negara, Tenang Saja

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menilai pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan pilihan yang lebih baik dibandingkan harus melalui proses pemakzulan atau impeachment.

Hal itu menanggapi langkah Gibran Rakabuming yang telah menemui Presiden Prabowo Subianto dan menyatakan siap mengundurkan diri akan tetapi minta diberi kesempatan menyelesaikan masalah ijazahnya di PTUN.

Menurut Mahfud, pengunduran diri Gibran akan menghemat waktu, biaya, dan proses politik yang panjang. Sebab, tujuan akhir dari proses impeachment terhadap seorang pejabat adalah pemberhentian dari jabatannya.

"Menurut saya, itu dua-duanya bagus. Pertama, bahwa dia mau mundur itu tepat menurut saya, daripada kita buang-buang waktu melalui proses impeachment. Ini persoalan buang-buang waktu," kata Mahfud dalam akun Youtubenya, dikutip, Selasa (10/11).

Ia mempertanyakan urgensi proses pemakzulan apabila Gibran bersedia mengundurkan diri secara sukarela.

"Impeachment itu kan tujuannya agar dia mundur. Nah, ini tanpa impeachment mundur kan lebih bagus, lebih efisien, lebih murah, lebih cepat," ujarnya.

Mahfud Singgung Pengunduran Diri Soeharto

Untuk menjelaskan pandangannya, Mahfud kemudian menyinggung peristiwa pengunduran diri Presiden ke-2 RI Soeharto pada Mei 1998.

Saat itu, Ketua MPR/DPR Harmoko menyampaikan bahwa Soeharto sebaiknya mengundurkan diri. Jika tidak, MPR akan menggelar sidang istimewa untuk membahas pemberhentiannya.

Soeharto akhirnya menyatakan berhenti sebagai presiden sebelum ancaman sidang istimewa tersebut terlaksana.

Mahfud menilai pengalaman tersebut menunjukkan bahwa pengunduran diri secara sukarela dapat menjadi jalan yang lebih efektif dibandingkan proses pemberhentian melalui mekanisme politik.

Ia juga menanggapi anggapan bahwa pejabat yang mengundurkan diri akan memperoleh hak dan fasilitas berbeda dibandingkan pejabat yang diberhentikan.

Menurut Mahfud, tidak ada ketentuan undang-undang yang secara khusus menyatakan bahwa presiden atau wakil presiden yang diberhentikan kehilangan hak atas fasilitas pensiun, sedangkan yang mengundurkan diri tetap mendapatkannya.

"Jadi mundur atau tidak, haknya sama saja," katanya.

Mahfud turut mencontohkan pemberhentian Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Meski diberhentikan melalui mekanisme politik, Gus Dur tetap memperoleh fasilitas setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden.