Gibran Dikabarkan Mundur, Apa Bedanya Pengunduran Diri dan Pemakzulan Wapres?

Pengunduran diri dan pemakzulan merupakan dua mekanisme berbeda yang dapat menyebabkan jabatan Wakil Presiden berakhir sebelum masa jabatannya selesai. Perbedaan keduanya terletak pada proses, lembaga yang terlibat, serta dasar konstitusional yang digunakan.

Pengunduran diri merupakan keputusan pejabat untuk melepaskan jabatannya, sedangkan pemakzulan atau impeachment merupakan proses pemberhentian melalui mekanisme konstitusi. Karena itu, kabar Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mundur kepada Presiden Prabowo Subianto tidak bisa disamakan dengan proses pemakzulan yang tengah menjadi pembahasan politik.

Mekanisme pengunduran diri Wakil Presiden berkaitan dengan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menjelaskan bahwa Wakil Presiden yang hendak mengundurkan diri perlu menyampaikan surat kepada MPR. Setelah menerima surat tersebut, MPR akan meminta Presiden mengusulkan dua nama calon pengganti.

Sementara itu, pemakzulan memiliki tahapan yang lebih panjang karena melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan MPR. Mekanisme ini diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.

Pasal 7A mengatur alasan Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR. Alasan tersebut antara lain apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dalam prosesnya, DPR terlebih dahulu menyampaikan pendapat mengenai dugaan pelanggaran tersebut kepada MK untuk diperiksa dan diputus. Apabila MK membenarkan pendapat DPR, lembaga legislatif itu dapat meneruskan usul pemberhentian kepada MPR untuk diputuskan dalam sidang paripurna.

Dengan demikian, proses pemakzulan tidak serta-merta membuat seorang Wakil Presiden langsung kehilangan jabatannya setelah muncul usulan dari anggota DPR. Ada tahapan pemeriksaan di MK dan pengambilan keputusan di MPR yang harus dilalui sesuai ketentuan konstitusi.

Baca Juga: Gibran Tinggalkan Kursi Wapres, Surat Pengunduran Diri Segera Diserahkan ke MPR

Perbedaan dua mekanisme ini menjadi penting di tengah perkembangan kabar pengunduran diri Gibran. Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Prabowo, sementara dua sumber di MPR yang dikutip Reuters menyebut surat resmi kepada MPR diperkirakan disampaikan pada Kamis (12/11/2026).

Di sisi lain, pembahasan mengenai kemungkinan pemakzulan Gibran juga berkembang di DPR. Namun, adanya usulan atau proses politik di parlemen tidak dapat langsung dimaknai sebagai keputusan pemberhentian.

Karena itu, pengunduran diri dan pemakzulan harus dilihat sebagai dua jalur konstitusional yang berbeda. Status akhir jabatan Gibran tetap bergantung pada proses resmi yang ditempuh sesuai UUD 1945.