Yusril Sebut Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Dicabut, Singgung Konsekuensi Jabatan Wapres

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menyatakan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah dicabut oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Menurut Yusril, pencabutan tersebut merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan gugatan Subhan Palal.

Ia menjelaskan, pencabutan dilakukan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Nomor 206 Tahun 2026. Keputusan itu mencabut Surat Keterangan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019.

Keputusan tersebut ditetapkan di Jakarta pada 11 November 2026 sebagai tindak lanjut putusan kasasi MA yang membatalkan surat keterangan penyetaraan tersebut.

"Surat Keterangan itu sudah dicabut dan putusan MA sudah final. Dengan demikian, penyetaraan pendidikan Pak Gibran batal dan surat keterangan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat," ujar Yusril melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Yusril mengatakan, pencabutan tersebut mengubah status hukum dokumen penyetaraan pendidikan Gibran.

Jika sebelumnya surat keterangan itu digunakan sebagai salah satu dokumen untuk memenuhi persyaratan pendidikan, kini dokumen tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Lebih lanjut, Yusril menilai persoalan tersebut berkaitan dengan persyaratan konstitusional untuk menduduki jabatan Wakil Presiden.

Menurut dia, apabila persyaratan pendidikan Gibran dinyatakan tidak terpenuhi akibat pencabutan surat penyetaraan, konsekuensi terhadap jabatan Wakil Presiden perlu diperhatikan.

"Kalau penyetaraan pendidikannya sudah batal, berarti sejak awal yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan pendidikan untuk menjadi Wakil Presiden. Konsekuensi hukumnya tentu harus dilihat dalam kerangka ketentuan konstitusi, apakah yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan," ujar Yusril.