Indonesia Gandeng Singapura Awasi Transfer Pricing dan Manipulasi Ekspor-Impor

Direktorat Jendral Pajak (DJP) memperkuat kerja sama dengan Singapura untuk mengawasi praktik penghindaran pajak lintas negara, terutama melalui skema transfer pricing dan manipulasi transaksi ekspor-impor atau misinvoicing .

Direktur Jendral Pajak, Bimo Wijayanto berharap, dalam kerja sama ini dapat mencegah pengalihan keuntungan perusahaan ke negara dengan tarif pajak lebih rendah yang berpotensi menggerus penerimaan negara.

"Persoalan tersebut menjadi salah satu agenda yang dibahas Indonesia bersama Singapura. Kedua negara berupaya memperkuat koordinasi karena praktik penghindaran pajak melalui transaksi lintas negara tidak dapat ditangani secara optimal oleh satu negara saja," ujar Bimo dalam wawancara, Kamis (12/11/2026).

Bimo menjelaskan, salah satu perhatian utama adalah praktik transfer pricing, yakni pengaturan harga transaksi antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Praktik tersebut pada dasarnya lazim dalam kegiatan bisnis, tetapi dapat disalahgunakan untuk memindahkan keuntungan dari Indonesia ke entitas afiliasi di negara dengan tarif pajak lebih rendah.

Selain itu, DJP juga menyoroti praktik misinvoicing atau manipulasi nilai maupun informasi dalam faktur perdagangan. Praktik ini dapat berupa pelaporan nilai ekspor lebih rendah dari harga sebenarnya (underinvoicing) sehingga nilai keuntungan dan kewajiban pajak yang tercatat di Indonesia menjadi lebih kecil.

Kerja sama Indonesia-Singapura diarahkan untuk memperkuat pertukaran informasi dan koordinasi lintas negara. Dalam pembahasan lintas kementerian dan lembaga, kedua negara juga menyiapkan mekanisme kerja sama melalui Joint Task Force on Strengthening Business Responsibilities.

Baca Juga: Berat! DJP Masih Harus Kejar Rp500 Triliun untuk Capai Target Pajak 2026

Baca Juga: Peringatan Keras Hashim Djojohadikusumo: IHSG Hancur dari Dalam, Bukan Karena MSCI

Bimo menyebut, Singapura menjadi salah satu mitra penting dalam pertukaran informasi perpajakan Indonesia.

"Ini menjadi isu antaranegara. Bahasanya untuk keadilan pemajakan, persaingan pajak yang adil atau fair tax competition. Semua negara sudah paham, kita harus menyikapi hal ini bersama," kata Bimo.

Bimo berharap, penguatan pertukaran informasi dan koordinasi penegakan hukum dapat mendorong praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab serta menjaga penerimaan negara.