Kapolri: Listyo Sigit Jadi End User Penyadapan Ilegal Nomor Presiden Prabowo

Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto mengungkapkan bahwa eks Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo berperan sebagai end user atau penerima hasil akhir dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto.

Listyo Sigit diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan, baik secara lisan maupun melalui WhatsApp.

Hal itu disampaikan Suyudi saat memberikan penjelasan di Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).  

Menurut Suyudi, Listyo Sigit memerintahkan Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution yang saat itu menjabat Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri untuk melakukan penyadapan. “Serta (LSP) menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan,” ujar Suyudi.  

Dalam materi penyidikan, peran Listyo Sigit dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.  

Suyudi kemudian membeberkan peran tiga perwira tinggi lainnya yang juga ditetapkan sebagai tersangka.  

Irjen Pol Slamet Uliandi yang menjabat Kadiv TIK Polri pada 2021 hingga Oktober 2026 diduga menjadi dewan penasihat monitoring center Polri. Ia disebut memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan serta meneruskan laporan harian dan laporan analisis dari Kabakmon kepada Listyo Sigit.  

Irjen Pol Eko Hadi Santoso yang menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Kabakmon pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025 diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari Slamet Uliandi. Perintah tersebut disebut berasal dari Listyo Sigit.  

Sementara Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution yang menjabat Plt Kabakmon pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026 diduga menerima perintah langsung dari Listyo Sigit. Ia kemudian meneruskan perintah tersebut kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan dari penyidik.

Ahrie juga diduga melaporkan hasil penyadapan kepada Listyo Sigit, memerintahkan pengawasan atau surveillance, serta memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan berupa rekaman suara (voice) dan log. Ia juga disebut membubarkan grup WhatsApp terkait.  

Suyudi menekankan bahwa seluruh uraian peran tersebut masih bersifat dugaan.

"Seluruh uraian peran tersebut merupakan dugaan yang masih harus dibuktikan melalui proses hukum dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah,” tegasnya.  

Sebelumnya, penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam kasus ini. Keempatnya adalah Jenderal Pol (Purn) Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Slamet Uliandi, dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso.