Soal Dalang di Balik Mundurnya Gibran, Ini Kata Politisi dan DPR

Politisi lintas partai di DPR menepis anggapan bahwa ada aktor atau dalang yang mengatur gerakan lintas fraksi terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyebut konsolidasi itu tumbuh secara alami. Pernyataan itu ia sampaikan dalam diskusi di kanal YouTube Sinkos Indonesia yang dipandu Faizal Assegaf, Jumat (13/11/2026).

Faizal menanyakan apakah ada aktor yang bekerja menghubungkan satu anggota dengan anggota lain, atau gerakan itu muncul dengan sendirinya. 

“Muncul secara natural saja,” jawab Doli.

Ia mengaku sempat mendengar kabar bahwa ada pihak yang disebut “muter-muter” menggalang dukungan, dan menyatakan kabar itu tidak benar. 

Menurut Doli, langkah DPR murni lahir dari hati nurani anggota yang merasa punya tanggung jawab konstitusional, politik, dan sosial untuk menindaklanjuti putusan hukum. 

“Ini menurut saya genuin,” ujarnya.

Doli menceritakan bahwa gerakan ini bermula dari obrolan beberapa anggota. Politisi PKS, kata dia, lebih dulu menyatakan akan membangun komunikasi dengan rekan lintas fraksi, dan ia menyanggupi hadir jika diundang. 

Hubungan antaranggota di DPR, menurut Doli, pada dasarnya baik meski kerap berbeda pendapat di ruang sidang. Dari situ, semangat kebersamaan makin besar, sampai hampir semua fraksi ikut.

Ia juga mengungkap bahwa dorongan itu tidak lepas dari persoalan masing-masing partai. 

“Ternyata masing-masing partai politik juga punya problematikanya sendiri-sendiri, termasuk partai saya,” katanya.

Gerakan ini disebut berawal dari enam atau tujuh orang sebelum berkembang menjadi dukungan lintas fraksi, melalui proses yang dinamikanya sangat tinggi. Ia juga menolak anggapan bahwa DPR hanya membebek Presiden Prabowo Subianto.

Sementara itu, Dosen Adib Miftahul menilai DPR patut berterima kasih kepada Roy Suryo dan dr. Tifa, yang ia sebut sebagai “oposisi tanpa bendera” dan pemantik reaksi publik. 

Tifa sendiri mengklaim bahwa ia dan Roy mulai mengusik isu ijazah sejak 2023, dan menilai DPR baru bergerak setelah isu itu membesar.