Kredit Foto: Unsplash/Arisa Chattasa
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memperkuat persiapan Program Penjaminan Polis (PPP) untuk melindungi pemegang polis ketika perusahaan asuransi mengalami kegagalan.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono diketahui baru menandatangani petunjuk pelaksanaan (juklak) pertukaran data, informasi, dan dokumen bersama Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS Ferdinan D. Purba. Dengan itu, kedua lembaga tersebut siap berkoordinasi dalam mempersiapkan dan melaksanakan PPP.
"Penandatanganan Juklak ini merupakan langkah maju dalam mempersiapkan implementasi Program Penjaminan Polis yang diamanatkan Undang-Undang P2SK. Melalui program ini, kami berharap perlindungan terhadap pemegang polis semakin kuat dan kepercayaan publik terhadap industri asuransi dapat terus meningkat," ujar Ogi dalam media gathering di Bali, Selasa (17/11/2026).
Untuk diketahui, PPP merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026. Lebih lanjut, LPS ditugaskan menyelenggarakan program tersebut paling lambat Januari 2028.
Melalui program ini, pemegang polis, tertanggung, atau peserta diharapkan memperoleh perlindungan ketika perusahaan asuransi mengalami kegagalan. Program tersebut juga ditujukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi.
Tertuang dalam juklak tersebut, pertukaran data berlangsung dua arah yang mana LPS membutuhkan data pengawasan OJK untuk menilai kepesertaan dan memantau risiko perusahaan asuransi, sedangkan OJK memerlukan informasi dari LPS mengenai hasil surveilans dan kepatuhan peserta penjaminan.
Baca Juga: OJK dan LPS Bakal Bahas Penjaminan Polis dengan DPR Awal Desember
Baca Juga: POJK 36/2025 Berlaku, Ini Perubahan Penting dalam Polis Asuransi Kesehatan
Adapun cakupan pertukaran data meliputi seluruh tahapan PPP, mulai dari persiapan dan pendaftaran kepesertaan hingga status pengawasan perusahaan, penyehatan, resolusi, pencabutan izin usaha, dan likuidasi. Selain itu, juklak tersebut juga mengatur jenis data, periode, batas waktu penyampaian, serta media pertukaran melalui penunjukan focal point dan liaison officer di masing-masing lembaga.
"Yang terpenting setelah penandatanganan adalah pelaksanaannya. Data yang dipertukarkan memuat informasi pengawasan yang sensitif, sehingga kerahasiaan, keamanan, dan kualitasnya harus dijaga bersama," tegasnya.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Azka Elfriza
Editor: Annisa Nurfitri
Tag Terkait: