Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

RUU Perampasan Aset yang Disahkan DPR Diklaim Palsu, ICW Soroti 3 Persoalan

RUU Perampasan Aset yang Disahkan DPR Diklaim Palsu, ICW Soroti 3 Persoalan Kredit Foto: Ist
Warta Ekonomi, Jakarta -

Pengesahan UU Perampasan Aset ternyata tak sepenuhnya disambut positif. Indonesia Corruption Watch (ICW) justru melontarkan kritik keras dengan menyebut regulasi tersebut sebagai UU Perampasan Aset Palsu. Mereka menilai substansi aturan yang disahkan telah menyimpang dari rancangan yang sebelumnya dibahas.

Dalam catatan kritisnya, ICW menguraikan tiga persoalan mendasar yang dianggap membuat undang-undang tersebut tidak sesuai dengan semangat awal penyusunannya.

"Kami berpendapat, undang-undang perampasan aset hari ini adalah undang-undang yang perampasan aset yang palsu, bukan undang-undang yang sejatinya telah dibahas sebagaimana draf di tahun 2023 lalu," kata Kepala Divisi/Program Manager Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Baca Juga: UU Perampasan Aset Disahkan, Negara Kini Bisa Kejar Harta Koruptor Meski Pelaku Kabur atau Meninggal

Persoalan pertama yang disoroti adalah tidak adanya ketentuan yang memungkinkan perampasan harta pejabat dengan peningkatan kekayaan tidak wajar atau illicit enrichment.

Ketentuan ini sebelumnya mengatur kekayaan pejabat yang tidak sepadan dengan profil pendapatan serta tidak dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Namun, ICW mencatat klausul tersebut justru dihilangkan dari draf yang dibahas. Padahal, ketentuan itu sebelumnya masih dipertahankan sebelum akhirnya dihapus dalam draf tertanggal 16 November 2026.

"Sehubungan dengan illicit enrichment penambahan harta kekayaan yang tidak wajar yang pada saat ini menjadi permasalahan ketimpangan ekonomi kita," ujar Ibrahim.

Persoalan kedua berkaitan dengan keterbatasan aturan tersebut dalam menjangkau hasil kejahatan korupsi maupun kejahatan ekonomi yang terjadi pada masa lalu. Dengan kondisi itu, kasus-kasus korupsi terdahulu beserta kerugian keuangan negara yang telah tercatat hingga saat ini dinilai tidak dapat dipulihkan melalui undang-undang tersebut.

Baca Juga: RUU Perampasan Aset Siap Disahkan Hari Ini, 10 Poin Penting Jadi Sorotan

ICW mencontohkan sejumlah perkara sebagai gambaran persoalan ini. Di antaranya kasus Soeharto yang dihentikan melalui SP3 dengan alasan kesehatan, perampasan aset dalam perkara Tengku Azmun Jafar yang tidak maksimal dieksekusi dibandingkan nilai putusan, serta kesenjangan antara LHKPN dan kerugian negara dalam kasus Setya Novanto.

Sementara itu, persoalan ketiga menyangkut desain kelembagaan badan pengelola aset yang dinilai terlalu tersentralisasi di bawah Presiden. Pasalnya, kewenangan pengelolaan aset diberikan kepada badan bentukan Presiden dengan pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Presiden (Perpres).

ICW menilai pola pengaturan itu berpotensi memusatkan kewenangan di tangan eksekutif sekaligus melemahkan independensi pengawasan.

Berdasarkan berbagai catatan itu, ICW menilai substansi regulasi yang kini berlaku sudah jauh berbeda dari semangat awal penyusunan aturan perampasan aset.

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Belinda Safitri
Editor: Belinda Safitri

Tag Terkait: