Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

PDIP Tak Ingin Ulangi Kekalahan Ganjar-Mahfud MD: Pemilu 2029 Bukan untuk Dicurangi Lagi

PDIP Tak Ingin Ulangi Kekalahan Ganjar-Mahfud MD: Pemilu 2029 Bukan untuk Dicurangi Lagi Kredit Foto: Ist
Warta Ekonomi, Jakarta -

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Mohammad Guntur Romli menegaskan bahwa partainya menjadikan pengalaman pahit pada pemilu sebelumnya sebagai pelajaran krusial untuk membenahi regulasi kepemiluan nasional. Menurut Guntur, rangkaian persoalan yang mewarnai kontestasi lima tahunan tersebut tidak boleh kembali terulang pada Pemilu 2029.

Ia menyesalkan penyelenggaraan pemilu sebelumnya yang berakhir dengan kekalahan pasangan calon presiden dan wakil presiden usungan partainya yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Menurutnya, pemilu itu diwarnai berbagai kejanggalan serius, mulai dari perubahan aturan menjelang hari pemungutan suara hingga dugaan penyalahgunaan kekuasaan.

Baca Juga: Untuk Adik Prabowo, Peringatan Keras Ulama Soal Wacana Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo

"Cukup sekali demokrasi kita dipermainkan. Masih segar di ingatan kita bagaimana pemilu sebelumnya dirusak dari hulu ke hilir," kata Guntur di akun media sosial X pribadinya pada Kamis (19/11/2026). 

Dalam evaluasinya terhadap pemilu sebelumnya, ia turut menyoroti sejumlah peristiwa yang menurutnya mencederai prinsip keadilan, seperti lahirnya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Hal tersebut mengubah batas usia pencalonan dan membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka.

Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) juga menjadi perhatian. Putusan itu diketahui memberhentikan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Ia dinilai melakukan pelanggaran etik berat.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) disisi lain juga memberikan peringatan keras kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal itu terkait pencantuman Pasal 18 ayat (3) dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2023.

"Cara-cara manipulatif mengubah aturan di tengah permainan," ungkap Guntur.

Selain aspek regulasi, politius itu menyoroti dugaan pemanfaatan bantuan sosial (bansos) menjelang pemungutan suara, pengerahan aparatur negara serta kepala desa, polemik sistem informasi rekapitulasi suara (Sirekap) hingga banyaknya laporan pelanggaran yang terhenti penanganannya.

Ia mengingatkan seluruh pihak untuk menjaga marwah kedaulatan rakyat, hal itu sendiri merujuk ke amanat dari Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pemilu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

"Pemilu adalah hak rakyat, bukan milik penguasa," tegas Guntur.

Ia pun menutup pernyataannya dengan peringatan keras menyongsong kontestasi politik berikutnya.

Baca Juga: Akibat Kabut Asap Karhutla, Eks Menteri Malaysia Tuntut Ganti Rugi Rp57 Triliun ke Indonesia

"2029 bukan untuk dicurangi lagi," tutur Guntur.

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Aldi Ginastiar
Editor: Aldi Ginastiar