Kredit Foto: PTFI
Jenis tanaman yang dikembangkan antara lain matoa, sagu, pinang, kelapa, merbau, dan pulai.
Program tersebut direncanakan berlanjut hingga 2032. Tumpal menegaskan bahwa pekerjaan restorasi di kawasan tersebut belum berhenti.
“Sampai 2032 nanti akan tetap kami melakukan program restorasi di area situ.”
Pernyataan itu memperlihatkan bahwa pemulihan lingkungan merupakan pekerjaan jangka panjang. Penanaman tidak dapat dianggap sebagai garis akhir. Ada pemeliharaan, penelitian, dan evaluasi yang harus dilakukan untuk mengetahui apakah kawasan benar-benar berkembang sesuai tujuan.
Di Mile 21, pendekatan pengelolaan lingkungan juga dikembangkan melalui pusat penelitian reklamasi dan keanekaragaman hayati. Kawasan ini menjadi ruang penelitian untuk memahami bagaimana vegetasi berkembang dan bagaimana ekosistem dapat terbentuk kembali.
Audit eksternal mencatat bahwa PTFI menggunakan petak pengamatan permanen untuk memantau vegetasi di kawasan reklamasi. Indikator seperti kekayaan spesies, indeks keanekaragaman Shannon, dan kemerataan spesies digunakan untuk melihat perkembangan komunitas tumbuhan.
Namun, auditor memberikan catatan bahwa penyajian data pemantauan biodiversitas masih perlu dikembangkan agar perubahan dari waktu ke waktu dapat terlihat lebih jelas. Riwayat perkembangan vegetasi pada masing-masing lokasi perlu dianalisis lebih mendalam.
Temuan ini penting. Kawasan yang tampak hijau belum tentu telah memiliki fungsi ekosistem yang sama dengan kondisi sebelum kegiatan pertambangan. Karena itu, keberhasilan reklamasi harus dibuktikan melalui data ekologis yang konsisten.
Audit tersebut juga mencatat sejumlah pekerjaan yang masih perlu diperkuat, termasuk pengelolaan risiko geoteknik di Wanagon dan peningkatan kualitas pemantauan biodiversitas.
Audit Lingkungan Eksternal PTFI 2024–2025 merupakan audit kesepuluh sejak 1996. Audit dilakukan oleh PT LAPI Institut Teknologi Bandung (ITB), dengan cakupan tujuh isu strategis, termasuk program penutupan tambang Grasberg, pengelolaan tailing, reklamasi, biodiversitas, dan perubahan iklim.
Hasil audit memberikan dua gambaran sekaligus. Di satu sisi, terdapat kemajuan dalam pengelolaan lingkungan dan pemenuhan sejumlah target. Di sisi lain, masih terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti.
Hal ini menegaskan bahwa reklamasi bukan pekerjaan yang selesai ketika laporan capaian diterbitkan. Pengawasan dan evaluasi harus terus berlangsung, terlebih pada kawasan dengan karakteristik lingkungan yang kompleks.
Persoalan reklamasi tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada komitmen perusahaan. Pemerintah memiliki tanggung jawab memastikan bahwa pemulihan lingkungan benar-benar dilaksanakan dan menjadi bagian dari tata kelola pertambangan.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menegaskan bahwa penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) bukan lagi pilihan bagi industri pertambangan. Dalam siaran pers Kementerian ESDM pada 14 Agustus 2025, ia menyebut pengelolaan lingkungan, reklamasi, dan pascatambang sebagai persyaratan mutlak operasional pertambangan.
“Pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang menjadi persyaratan mutlak operasional pertambangan sebagai bagian dari upaya pembangunan berkelanjutan,” tegas Yuliot.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa tanggung jawab perusahaan tidak berhenti pada pemenuhan target produksi. Ada kewajiban untuk memastikan kegiatan pertambangan berjalan dengan memperhatikan dampak lingkungan dan sosial, termasuk ketika operasi telah berakhir.
Kerangka tersebut diperkuat melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 344.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang. Regulasi ini mengatur penyusunan rencana, penempatan jaminan, pelaksanaan, pemeliharaan, pemantauan, hingga penilaian keberhasilan reklamasi.
Dengan demikian, tantangan pemerintah bukan hanya memastikan perusahaan memiliki dokumen dan komitmen reklamasi, melainkan juga mengawal pelaksanaannya agar hasil pemulihan dapat diukur dan dipertanggungjawabkan.
Bagi PTFI, ketentuan ini menjadi kerangka penting dalam menilai pelaksanaan reklamasi di kawasan Grasberg maupun dataran rendah Mimika. Sementara bagi pemerintah, pekerjaan berikutnya adalah memastikan seluruh rencana, jaminan, dan pelaksanaan pascatambang benar-benar berjalan serta dapat dipertanggungjawabkan.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Rahmat Dwi Kurniawan
Editor: Fajar Sulaiman