Ini Biang Kericuhan Sidang Paripurna DPD?

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Kamis (17/3/2016) malam  berlangsung ricuh. Penyebabnya adalah Ketua DPD Irman Gusman tidak mau menandatangani laporan tata tertib (tatib) berdasarkan hasil kesepakatan Paripurna pada 15 Januari 2015. Hasil kesepakatan Paripurna itu intinya pemangkasan masa jabatan pemimpin DPD yang semula lima tahun menjadi 2,5 tahun.

Lalu, apa yang benar-benar menjadi biang keributan dari lembaga para senator daerah tersebut?

"Kalau ditanya kenapa ribut, jelas para pemimpin DPD dapat mobil mewah, rumah dinas, protokoler. Kan tak penting kinerja, yang penting fasilitas dapat," kata mantan Wakil Ketua DPD Laode Ida di Jakarta, Jumat (18/3/2016).

Dia lantas menyesalkan keributan yang terjadi karena para anggota DPD meributkan masalah jabatan dan bukan mempertahankan pandangan akan aspirasi warganya di dapil masing-masing. Ia mengaku heran dengan para anggota DPD, padahal sebagai senator tiap anggota dalam sebulan bisa meraup pendapatan hingga Rp 100 juta.

"Modusnya bisa mengakali administrasi, misalkan dapat biaya transportasi kelas bisnis lalu diakali ikut kelas ekonomi," jelasnya.

Sebelumnya terjadi kekisruhan antara pemimpin DPD dan anggota DPD. Saat Ketua Badan Kehormatan DPD AM Fatwa membaca laporannya disusul dengan permintaan agar Ketua DPD Irman Gusman menandatangani tatib yang intinya memangkas masa jabatan pemimpin DPD.

Saat itu, dua wakil Ketua DPD, yakni Farouk Muhammad dan GKR Hemas juga menolak menandatangani laporan tatib tersebut. Menanggapi keengganan pemimpin DPD untuk tanda tangan, anggota DPD lain tampak tak terima. Terdengar beberapa anggota dewan membentak-bentak dan menggebrak meja tanda ketidakpuasan.

Menyusul aksi ogah tanda tangan itu, sejumlah anggota DPD menginisiasi mosi tidak percaya terhadap pemimpin DPD saat ini.