Asperindo: Perlu Kementerian Baru untuk Urusan Logistik

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta- Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (Asperindo) akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) IX yang berlangsung 22-24 Maret ini dalam rangka pergantian kepengurusan menjelang berakhirnya kepengurusan di bawah kepemimpinan Muhammad Kadrial.

Mengusung tema "Asperindo Siap Menghadapi Tantangan dan Peluang di Era Pasar Bebas ASEAN". Menurut Ketua Umum Asperindo Muhammad Kadrial, Pasar Bebas ASEAN  (MEA) merupakan peluang untuk perkembangan jasa pengiriman ekspres di Indonesa. “Asperindo optimis mampu menciptakan inovasi dan mendorong kerja sama strategis dengan anggota, serta para pemangku kepentingan untuk mempersiapkan diri dalam bisnis ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Sehingga, semua pihak dapat bersinergi positif mengubah tantangan menjadi peluang emas," ujarnya, di Jakarta, Senin (21/3).

Bagi Asperindo menurut Kadrial, bukan soal masuknya asing, tapi justru lebih pada pembenahan insfrastrukur, regulasi dan payung hukum, serta koneksi antar operator. Asing lebih diperkukan dalam bidang perbaikan inspraktur, bukan pada binisnya.

"Kita ga kuatir masuknya asing, pasar kita sangat besar kok. Yang penting itu pembenahan lnfrastruktur, bembenahan pergudangan, ga ada bicara keahlian, sekalipun asing ga akan mampu bila jalan masih macat seperti ini. Bayangkan, perjalanan 2 jam, bongkar muat 4 jam, jadi satu hari satu kendaraan cuma dapat 2 trip. kalo jalan lancar bisa 4 trip, lebih murah kan?,” katanya.

"Soal regulasi, industri logistik ini diatur banyak pihak, tumpang tindih. Kita diatur oleh  Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang lain di atur kementerian lain. Mestinya diatur dalam satu kementerian, kalo ini bisa, pasti singkron, apa lagi saat ini bisnis e-commerce tengah berkembang pesat, ini perlu payung hukum,” imbunya.

Menurut Kadrial , sejak awal pemerintahan Presiden Jokowi, Asperindo sudah memberi masukan agar industri logistik sebaiknya di bawah satu kementerian untukmendapatkan cost efficiency. “Kita lebih suka badan yang independen dan punya kuasa mengatur logistik, jadi lebih bagus kementerian, bukan badan logistik. Kami tegas mengusulkan kementrian baru yang dapat menaungi industri logistik sehingga memudahkan, menyerderhanakan perizinan dalam satu pintu, punya ketetapan yang sangat tegas dan tidak tumpang tindih,” pungkasnya.