WE Online, Jakarta - Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan menyatakan siap untuk mengambil alih seluruh proyek kereta ringan (light rapid transit) yang saat ini dihentikan sementara terkait pembiayaan.
Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dalam diskusi yang bertajuk "Progres Pembangunan Perkeretaapian Indonesia" di Jakarta, Selasa (10/5/2016) mengatakan pihaknya masih menunggu keputusan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas (ratas).
"Kita siap saja apabila seluruhnya dibiayai APBN dan BUMN asalkan hal itu memang keputusan ratas," katanya.
Hermanto mengungkapkan wacana pengambilalihan dikarenakan Pemprov DKI Jakarta merasa keberatan akan total proyek tersebut, termasuk trayek dalam kota mencapai Rp100 triliun.
Karena itu, lanjut dia, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi agar proyek LRT tersebut seluruhnya didanai APBN dengan alasan lintas provinsi.
"Kemenhub hanya melaksanakan tugas sesuai ratas, kalau Presiden yang memerintahkan, urusan dana tinggal di Kemenkeu," katanya.
Dia menambahkan proyek tersebut juga multiyears dari 2016 hingga 2019.
Selain itu, menurut dia, terkait skema pembiayaan, pemerintah harus merivisi terlabih dahulu Perpres 98 Tahun 2015 dan Perpres 98 Tahun 2015 dan rapat terbatas yang dilakukan Presiden Joko Widodo.
Dalam Perpres 98 Tahun 2015, penyelenggaraan LRT dilakukan oleh Kemenhub dan BUMN, yaitu PT Adhi Karya yang saat ini perkembangan pembangunannya sudah tiga persen.
Trase yang dibiayai Kemenhub, yaitu yang terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi, di antaranya Jatiwaringin-Bekasi Timur (13 kilometer) dan Cibubur-Tanah (25 kilometer) Baru (Tanah Baru-Baranangsiang 6,3 kilometer) yang memakan biaya hingga Rp23 triliun.
Sementara itu, dalam Perpres 99 Tahun 2015 memuat penyelenggaraan yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, di antaranya trase Cawang-Dukuh Atas (10,5 kilometer), Dukuh Atas Senayan (5,7 kilometer), Palmerah-Grogol (5,7 kilometer), Cibubur-Cawang (14,3 kilometer) dan Cawang-Jatowaringin (5,3 kilometer), termasuk trase yang menghubungkan tempat-tempat untuk Asian Games 2018 yang mencapai Rp100 triliun.
Terkait penggunaan "standard gauge" 1.435 mm, menurut Hermanto, tidak akan menambah biaya secara signifikan.
"Sama saja dengan 1.067 karena memang dibatasi bebannya maksimal 12 ton," katanya. (Ant)
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
Tag Terkait:
Advertisement
