Market Indices

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tak Jua Tumbuh (1)

Rubrik Ekonomi Bisnis

16 Mei 2013 22:30:00 WIB

WE.CO.ID Mengelola perekonomian negara yang terdiri dari ribuan pulau memang bukan perkara mudah. Tiap wilayah di negara ini memiliki potensi ekonomi yang berbeda-beda, dengan kandungan sumber daya yang berbeda pula. Namun, pemerintah diwajibkan untuk mendistribusikan hasil perekonomian secara merata pada seluruh wilayah. Suatu perkara yang hingga kini belum dapat dituntaskan sepenuhnya oleh pemerintah.

Memang, kinerja perekonomian Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah mendapat pengakuan dari berbagai pihak. Dengan tren pertumbuhan yang ada, Indonesia disebut-sebut akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi besar dunia di tahun-tahun mendatang. Rata-rata pertumbuhan mencapai angka 6% dengan produk domestik bruto (PDB) kini mencapai US$894 miliar per 2012. Sayangnya, lebih dari 80%-nya berasal hanya dari dua wilayah di Indonesia, yakni Jawa dan Sumatera, sementara wilayah lain berkontribusi kurang dari 10% terhadap pembentukan PDB.

Hal itu menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia masih sangat terkonsentrasi pada kawasan Indonesia barat dan menciptakan kesenjangan yang besar dengan kawasan Indonesia timur. Meskipun Jawa dan Sumatera telah menjadi pusat perekonomian nasional, tetapi tidak serta merta menjadikan daerah di kedua wilayah tersebut sejahtera. Menurut data Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, ada 58 kabupaten tertinggal yang tersebar di Jawa dan Sumatera dari 183 kabupaten tertinggal di seluruh Indonesia.

Untuk mengurangi ketimpangan antar-kawasan tersebut, berbagai strategi pengembangan kawasan diluncurkan oleh pemerintah. Mulai dari pembangunan daerah tertinggal, program Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan area perdagangan bebas, serta pembangunan berbasis koridor dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Tiap strategi pembangunan kawasan akan menentukan seberapa besar peran pemerintah dan swasta dalam pembangunan kawasan. Pembangunan daerah tertinggal membutuhkan peran pemerintah yang besar untuk meningkatkan potensi ekonominya guna meningkatkan daya tarik daerah tersebut terhadap investasi. Pada KEK dan area perdagangan bebas, pemerintah membuka kesempatan yang besar bagi swasta untuk menjadi pengelola dan membangun kawasan.


(bersambung)

Foto: bappedapandeglang com

Penulis: Happy Fajrian

Editor: Ihsan

Recomended Reading

Minggu, 24/05/2015 12:13 WIB

Pajak Tol 10% Diberlakukan

Senin, 25/05/2015 08:36 WIB

Ini Penjelasan Jokowi Terkait Pengalihan Subsidi BBM

Minggu, 24/05/2015 14:53 WIB

Gudang Beras Plastik di Bogor Digerebek

Executive Brief

Serapan beras Bulog Divisi Regional Jawa Tengah capai 4.000 ton/hari.

Menkeu: Kalbar perlu tingkatkan industri manufaktur berbasis sumber daya alam.

Kemendag: Stok gula kristal putih jelang Ramadan masih aman.

Pemkab Pandeglang siap tingkatkan daya saing produk perikanan.

CAR berikan asuransi gratis bagi pelanggan Indosat yang aktifkan Dompetku.

Pemprov Jateng akan segera benahi fasilitas umum di Karimunjawa.

Kadin minta Bank Indonesia turunkan suku bunga acuan.

PLN Area Kudus catat selama Januari-Mei terdapat 306 kali gangguan listrik.

Kadin akan bentuk lembaga khusus jaring pendanaan pembangunan di timur Indonesia.

Habibie: Impor Akibatkan SDM Berkualitas Tinggalkan Indonesia

KBRI Madrid-OJK Kerja Sama Promosikan Potensi Bisnis Keuangan di Indonesia

BKPM dan KJRI Osaka Siap Tarik Investor Jepang

Menpar Perkirakan Juli Kunjungan Wisatawan Capai Puncak

BKPM Minta Industri Gula Rafinasi Lapor Rencana Kerja

DPR Minta KAI Jangan Abaikan Keselamatan

Pemkab Lampung Utara minta Bulog segera beli beras dari petani.

Bulog Divisi Regional Jawa Tengah siap antisipasi masuknya beras palsu ke gudang.

Pemkab Indragiri Hilir nyatakan bebas dari peredaran beras plastik.

Neraca perdagangan Sumut-AS pada triwulan I surplus 141,401 juta dolar AS.

Pemprov Sumbar akan ubah mekanisme pemilihan taksi di Bandara Minangkabau.

Cowell Development berpandangan sektor properti kini sudah mulai pulih.

Gubernur Gorontalo minta Pertamina beri peluang bagi pihak lain distribusikan LPG.

Penerimaan pajak sektor hotel Pemkot Palembang turun hingga 25 persen.

Pemprov Riau bangun 2.000 unit rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu.