Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tak Jua Tumbuh (1)

Warta Ekonomi -

WE.CO.ID Mengelola perekonomian negara yang terdiri dari ribuan pulau memang bukan perkara mudah. Tiap wilayah di negara ini memiliki potensi ekonomi yang berbeda-beda, dengan kandungan sumber daya yang berbeda pula. Namun, pemerintah diwajibkan untuk mendistribusikan hasil perekonomian secara merata pada seluruh wilayah. Suatu perkara yang hingga kini belum dapat dituntaskan sepenuhnya oleh pemerintah.

Memang, kinerja perekonomian Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah mendapat pengakuan dari berbagai pihak. Dengan tren pertumbuhan yang ada, Indonesia disebut-sebut akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi besar dunia di tahun-tahun mendatang. Rata-rata pertumbuhan mencapai angka 6% dengan produk domestik bruto (PDB) kini mencapai US$894 miliar per 2012. Sayangnya, lebih dari 80%-nya berasal hanya dari dua wilayah di Indonesia, yakni Jawa dan Sumatera, sementara wilayah lain berkontribusi kurang dari 10% terhadap pembentukan PDB.

Hal itu menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia masih sangat terkonsentrasi pada kawasan Indonesia barat dan menciptakan kesenjangan yang besar dengan kawasan Indonesia timur. Meskipun Jawa dan Sumatera telah menjadi pusat perekonomian nasional, tetapi tidak serta merta menjadikan daerah di kedua wilayah tersebut sejahtera. Menurut data Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, ada 58 kabupaten tertinggal yang tersebar di Jawa dan Sumatera dari 183 kabupaten tertinggal di seluruh Indonesia.

Untuk mengurangi ketimpangan antar-kawasan tersebut, berbagai strategi pengembangan kawasan diluncurkan oleh pemerintah. Mulai dari pembangunan daerah tertinggal, program Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan area perdagangan bebas, serta pembangunan berbasis koridor dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Tiap strategi pembangunan kawasan akan menentukan seberapa besar peran pemerintah dan swasta dalam pembangunan kawasan. Pembangunan daerah tertinggal membutuhkan peran pemerintah yang besar untuk meningkatkan potensi ekonominya guna meningkatkan daya tarik daerah tersebut terhadap investasi. Pada KEK dan area perdagangan bebas, pemerintah membuka kesempatan yang besar bagi swasta untuk menjadi pengelola dan membangun kawasan.

(bersambung)

Foto: bappedapandeglang com