Market Indices

INI: Putusan MK Munculkan Keresahan Kalangan Notaris

Oleh Cipto - Rubrik Nasional

30 Mei 2013 20:01:00 WIB

WE.CO.ID - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 49/PUU-X/2013 tertanggal 28 Mei 2013 terkait penghapusan hak istimewa notaris dalam memberikan keterangan kepada polisi dinilai memunculkan keresahan di kalangan notaris.

Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia (INI) Adrian Djuani di Jakarta, Kamis (30/5/2013) mengatakan, pihaknya menyesalkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapuskan materi salah satu pasal Undang-Undang No 30/2004 tentang jabatan notaris, karena MK tidak melibatkan para notaris dalam mengambil keputusan tersebut.

"Kami tidak ada maksud untuk menentang atau menolak keputusan MK, kami hanya menyesalkan karena tidak dilibatkan dalam proses. Padahal kami usernya, bahkan tahu juga tidak. Ternyata, kasus sudah berjalan setahun lalu sejak Mei 2012 dan diputus kemarin (28/5)," katanya.

Melalui putusan MK tersebut, tambahnya, majelis hakim MK telah menghapus isi pasal 66 UU Jabatan Notaris dimana maksud dalam materi itu mengatur kalau pemanggilan notaris oleh polisi (penyidik) harus mendapat izin dari majelis pengawas daerah (MPD).

"Padahal majelis ini perpanjangan tangan negara (KemenkumHam) dalam rangka pembinaan, pengawasan notaris. Itu tugas pokoknya," katanya.

Menurut Adrian, tugas MPD itu melakukan pemeriksaan terhadap seorang notaris terkait pemanggilan oleh penyidik supaya meminta keterangan notaris soal akta yang dibuatnya tersebut.

"Jadi MPD memberikan rekomendasi kepada penyidik apabila seorang notaris dilakukan penyidikan, diuji dulu di MPD. Tapi kalau dihapus ya ini jadi persoalan, karena penyidik tidak perlu lagi rekomendasi majelis," ujarnya.

Dilema Senada dengan itu Firdhonal, anggota Ikatan Notaris Indonesia menyatakan keputusan majelis hakim MK yang menghapuskan pasal 66 UU Jabatan Notaris membuat dilema para profesi notaris.

"Kami menghormati keputusan MK, tapi keprihatinan kita dengan dihapuskan pasal 66 itu akan berdampak luas," katanya.

Menurut dia, kebimbangan yang dikhawatirkan oleh para profesi notaris salah satunya sanksi terhadap sumpah jabatan notaris dan notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai sumpah jabatan, kecuali UU menentukan lain.

"Kalau kita melanggar sumpah jabatan itu dikenakan sanksi pasal 84 yakni bisa dituntut notaris tersebut oleh klien pembuat akta. Nah dengan adanya MPD itu nanti akan diseleksi (diuji) sebelum memberikan keterangan ke penyidik," katanya.

Untuk itu, pihaknya akan mengajukan keberatan agar ada pertimbangan oleh majelis hakim Mahkamah Konstitusi meskipun memang putusan MK merupakan keputusan final dan mengikat.

"Tapi kita juga masih ada upaya keberatan dan kita harap dengan ada persoalan ini direvisi UUJN diperhalus bahasanya, jangan sampai notaris kebal hukum kesannya," kata Firdhonal.

Sementara itu, Ketua INI Adrian Djuani meminta kepada para notaris di seluruh tanah air agar tetap tenang tidak perlu memikirkan keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

"Ini bukan merupakan kiamat. Para notaris tetap tenang, kerja seperti biasa, apabila kita kerja sesuai rambu semoga tidak ada persoalan," katanya.

Namun demikian, lanjutnya, jika dalam langkah kerja ada masalah, maka notaris masih punya hak ingkar tersebut sehingga pihaknya meminta putusan MK tersebut diambil hikmahnya supaya kerja tertib, jujur dan baik. (ant)

(redaksi@wartaekonomi.com)

Foto: Sufri Y.

Executive Brief

PSG juarai Piala Liga Perancis, setelah kalahkan Lyon 2-1.

Terjadi rusuh di Buol, Sulteng. Sejumlah kendaraan dibakar.

BEI beri sanksi terhadap 49 emiten yang terlambat menyampaikan laporan keuangan audit 2013.

OJK belum punya aturan tentang financial planner.

BI: Neraca Pembayaran Triwulan I diprediksi surplus USD2 miliar.

Pelindo II tunjuk Mitsui untuk operasikan terminal kontainer 1 (CT1).

Kemenparekraf anggarkan dana Rp 30 miliar buat promosi pariwisata Indonesia.

Kusumaningtuti: Perlindungan konsumen lembaga keuangan masih rendah.

Ada isu akuisisi, saham BTN dan Mandiri melemah pada perdagangan pekan ini.

Pendaftaran SBMPTN dibuka pada 12 Mei-6 Juni 2014.

Gempa berkekuatan 6,9 SR guncang Papua Nugini, Sabtu (19/4).

Adi Sarana Armada catat laba bersih Rp 92,01 miliar pada 2013.

Indonesian Paradise Property bukukan laba Rp 26,25 miliar pada tahun 2013.

Pemprov DKI: Kerugian akibat macet Rp17,2 triliun per tahun.

Tahun 2030 Pemprov DKI targetkan 60% penduduknya menggunakan transportasi umum,

Posisi utang luar negeri Indonesia per Februari 2014 adalah USD272,1 miliar.

Pelindo II dan Mitsui tanda tangani share holder agreement untuk New Tanjung Priok.

Jalur KRL Commuter layang melingkar atau loop line yang akan dibangun di Jakarta membutuhkan investasi Rp10 Triliun.

Organda: Subsidi BBM tak bisa ditekan selama angkutan umum tidak diperbaiki.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan KA Kemenhub:  Pemerintah berencana membangun jalur KRL Commuter layang melingkar atau loop line di Jakarta.

Tahun ini anggaran subsidi BBM mencapai Rp 210,7 triliun dengan kuota 48 juta kiloliter.

Pelabuhan Kalibaru alias 'New Tanjung Priok' fase I mulai dioperasikan pada akhir 2014.

Tahun 2008 sekitar 20% penduduk terkaya menikmati 49% PDB,  2012 mereka menikmati 49% PDB.

Di era Orde Baru Gini Ratio ada di level 0,31 - 0,38.

Gini Ratio Indonesia sejak 2011 tetap di angka 0,41.

Trafik di Bandara Soeta naik sampai 15% di week end panjang ini.

BI: Pembangunan "smelter" minerba percepat pertumbuhan ekonomi.

Libur panjang, wisatawan serbu kota Bandung.

Perayaan Hari Raya Paskah berlangsung khidmat di sejumlah daerah.

Winson sebut isu utang Rp 14 T Kertas Nusantara trik jatuhkan Prabowo.

PT Phapros akan lakukan IPO pada tahun 2015.

KPU: Jadwal pendaftaran capres dan cawapres tanggal 18-20 Mei 2014.

Entertainment & Life Style

19 April 2014 - Entertainment & Life Style

Sepuluh Wanita Terkaya di Dunia (Bagian II)