Portal Berita Ekonomi Jum'at, 09 Desember 2016

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Market Indices
  • Composite Index Today: 5303.734 Change: 38.366 Stock: 539
  • Agriculture Today: 1867.866 Change: -7.633 Stock: 21
  • Mining Today: 1412.725 Change: -20.327 Stock: 43
  • Basic Industry and Chemicals Today: 546.429 Change: 4.879 Stock: 66
  • Miscellanous Industry Today: 1306.578 Change: 5.198 Stock: 42
  • Consumer Goods Today: 2416.040 Change: 24.184 Stock: 39
  • Cons., Property & Real Estate Today: 539.502 Change: 8.435 Stock: 63
  • Infrastruc., Utility & Trans. Today: 1060.826 Change: 16.904 Stock: 56
  • Finance Today: 783.551 Change: 4.996 Stock: 88
  • Trade & Service Today: 850.411 Change: 0.476 Stock: 121

INI: Putusan MK Munculkan Keresahan Kalangan Notaris

Foto Berita INI: Putusan MK Munculkan Keresahan Kalangan Notaris

WE.CO.ID - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 49/PUU-X/2013 tertanggal 28 Mei 2013 terkait penghapusan hak istimewa notaris dalam memberikan keterangan kepada polisi dinilai memunculkan keresahan di kalangan notaris.

Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia (INI) Adrian Djuani di Jakarta, Kamis (30/5/2013) mengatakan, pihaknya menyesalkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapuskan materi salah satu pasal Undang-Undang No 30/2004 tentang jabatan notaris, karena MK tidak melibatkan para notaris dalam mengambil keputusan tersebut.

"Kami tidak ada maksud untuk menentang atau menolak keputusan MK, kami hanya menyesalkan karena tidak dilibatkan dalam proses. Padahal kami usernya, bahkan tahu juga tidak. Ternyata, kasus sudah berjalan setahun lalu sejak Mei 2012 dan diputus kemarin (28/5)," katanya.

Melalui putusan MK tersebut, tambahnya, majelis hakim MK telah menghapus isi pasal 66 UU Jabatan Notaris dimana maksud dalam materi itu mengatur kalau pemanggilan notaris oleh polisi (penyidik) harus mendapat izin dari majelis pengawas daerah (MPD).

"Padahal majelis ini perpanjangan tangan negara (KemenkumHam) dalam rangka pembinaan, pengawasan notaris. Itu tugas pokoknya," katanya.

Menurut Adrian, tugas MPD itu melakukan pemeriksaan terhadap seorang notaris terkait pemanggilan oleh penyidik supaya meminta keterangan notaris soal akta yang dibuatnya tersebut.

"Jadi MPD memberikan rekomendasi kepada penyidik apabila seorang notaris dilakukan penyidikan, diuji dulu di MPD. Tapi kalau dihapus ya ini jadi persoalan, karena penyidik tidak perlu lagi rekomendasi majelis," ujarnya.

Dilema Senada dengan itu Firdhonal, anggota Ikatan Notaris Indonesia menyatakan keputusan majelis hakim MK yang menghapuskan pasal 66 UU Jabatan Notaris membuat dilema para profesi notaris.

"Kami menghormati keputusan MK, tapi keprihatinan kita dengan dihapuskan pasal 66 itu akan berdampak luas," katanya.

Menurut dia, kebimbangan yang dikhawatirkan oleh para profesi notaris salah satunya sanksi terhadap sumpah jabatan notaris dan notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai sumpah jabatan, kecuali UU menentukan lain.

"Kalau kita melanggar sumpah jabatan itu dikenakan sanksi pasal 84 yakni bisa dituntut notaris tersebut oleh klien pembuat akta. Nah dengan adanya MPD itu nanti akan diseleksi (diuji) sebelum memberikan keterangan ke penyidik," katanya.

Untuk itu, pihaknya akan mengajukan keberatan agar ada pertimbangan oleh majelis hakim Mahkamah Konstitusi meskipun memang putusan MK merupakan keputusan final dan mengikat.

"Tapi kita juga masih ada upaya keberatan dan kita harap dengan ada persoalan ini direvisi UUJN diperhalus bahasanya, jangan sampai notaris kebal hukum kesannya," kata Firdhonal.

Sementara itu, Ketua INI Adrian Djuani meminta kepada para notaris di seluruh tanah air agar tetap tenang tidak perlu memikirkan keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

"Ini bukan merupakan kiamat. Para notaris tetap tenang, kerja seperti biasa, apabila kita kerja sesuai rambu semoga tidak ada persoalan," katanya.

Namun demikian, lanjutnya, jika dalam langkah kerja ada masalah, maka notaris masih punya hak ingkar tersebut sehingga pihaknya meminta putusan MK tersebut diambil hikmahnya supaya kerja tertib, jujur dan baik. (ant)

(redaksi@wartaekonomi.com)

Foto: Sufri Y.

Penulis: ***

Editor: Sucipto

Executive Brief

  • New York - The Dow Jones Industrial Average rose 65.19 points (0.33 per cent) to 19,614.81, its fourth straight record on Thursday (8/12).

  • New York - The broad-based S&P 500 gained 4.84 points (0.22 per cent) to 2,246.19 on Thursday (8/12).

  • New York - The tech-rich Nasdaq Composite Index advanced 23.59 points (0.44 per cent) to 5,417.36 on Thursday (8/12).

  • London - North Sea Brent crude was up 94 cents, or 1.8 percent, at $53.94 a barrel by 2:35 p.m. ET (1935 GMT) on Thursday (8/12).

  • New York - U.S. light crude was up $1.07, or 2.2 percent, at $50.84 a barrel on Thursday (8/12).

  • Harga Emas - Harga buyback emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada perdagangan hari ini (8/12) Rp502.000 per gram.

  • Singapura - Palang Merah Singapura akan menyumbang S$50 Ribu untuk korban bencana gempa di Aceh.

  • Swedia - Ericcson akan mengurangi jumlah pegawai di Swedia dalam rangka restrukturisasi perusahaan.

  • London - Pemimpin FinTech di Inggris menyatakan kekhawatiran bahwa Asia tech-hub seperti Singapura bisa menimbulkan risiko lebih besar untuk London daripada suara Brexit.

  • Meksiko - Pemimpin bisnis Meksiko dan AS akan berbagi informasi tentang integrasi ekonomi lintas batas.

  • Huawei - Huawei akhirnya merilis P9 di Indonesia setelah beberapa waktu lalu sempat tertunda.

  • Aceh - Pemerintah akan memberikan santunan Rp15 Juta kepada korban meninggal gempa Aceh.

Click to Scroll Down

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 3,514.87 3,478.27
British Pound GBP 17,169.60 16,991.11
China Yuan CNY 1,989.13 1,969.21
Dolar Amerika Serikat USD 13,179.00 13,047.00
Dolar Australia AUD 10,171.55 10,063.15
Dolar Hong Kong HKD 1,699.24 1,682.01
Dolar Singapura SGD 9,827.01 9,722.78
EURO Spot Rate EUR 14,736.76 14,583.94
Ringgit Malaysia MYR 3,292.28 3,255.24
Yen Jepang JPY 13,026.59 12,889.75

Ringkasan BEI

No Code Prev Close Change %
1 BRAM 6,300 7,500 1,200 19.05
2 BMAS 342 400 58 16.96
3 ADHI 1,875 2,190 315 16.80
4 CANI 1,440 1,650 210 14.58
5 ERTX 166 187 21 12.65
6 KBLM 358 400 42 11.73
7 PADI 294 328 34 11.56
8 NOBU 510 565 55 10.78
9 DSNG 620 680 60 9.68
10 DPUM 630 690 60 9.52
No Code Prev Close Change %
1 BJBR 2,700 2,430 -270 -10.00
2 ITMA 1,830 1,650 -180 -9.84
3 PGLI 72 65 -7 -9.72
4 PEGE 196 177 -19 -9.69
5 BCIP 310 280 -30 -9.68
6 CTTH 94 85 -9 -9.57
7 PDES 356 322 -34 -9.55
8 WICO 58 53 -5 -8.62
9 MKNT 468 428 -40 -8.55
10 POLY 65 60 -5 -7.69
No Code Prev Close Change %
1 PBRX 448 446 -2 -0.45
2 ADHI 1,875 2,190 315 16.80
3 WSBP 570 590 20 3.51
4 BJBR 2,700 2,430 -270 -10.00
5 KOBX 102 105 3 2.94
6 LPPF 15,200 15,700 500 3.29
7 TLKM 3,850 3,940 90 2.34
8 BEKS 59 60 1 1.69
9 MLPL 388 370 -18 -4.64
10 BMRI 10,700 10,950 250 2.34
No Code Freq Value
1 LG 10,625 2,874,001,669,513
2 YP 59,832 690,301,934,681
3 CS 23,553 635,898,614,600
4 II 109 600,477,065,800
5 DB 22,347 549,488,016,366
6 NI 21,313 538,802,188,700
7 CG 15,117 534,404,108,200
8 RX 12,229 506,745,616,580
9 AK 24,325 491,376,925,220
10 YU 20,137 469,000,318,200