• PT. Sawit Sumber Mas
Market Indices

INI: Putusan MK Munculkan Keresahan Kalangan Notaris

Rubrik Nasional

30 Mei 2013 20:01:00 WIB

WE.CO.ID - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 49/PUU-X/2013 tertanggal 28 Mei 2013 terkait penghapusan hak istimewa notaris dalam memberikan keterangan kepada polisi dinilai memunculkan keresahan di kalangan notaris.

Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia (INI) Adrian Djuani di Jakarta, Kamis (30/5/2013) mengatakan, pihaknya menyesalkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapuskan materi salah satu pasal Undang-Undang No 30/2004 tentang jabatan notaris, karena MK tidak melibatkan para notaris dalam mengambil keputusan tersebut.

"Kami tidak ada maksud untuk menentang atau menolak keputusan MK, kami hanya menyesalkan karena tidak dilibatkan dalam proses. Padahal kami usernya, bahkan tahu juga tidak. Ternyata, kasus sudah berjalan setahun lalu sejak Mei 2012 dan diputus kemarin (28/5)," katanya.

Melalui putusan MK tersebut, tambahnya, majelis hakim MK telah menghapus isi pasal 66 UU Jabatan Notaris dimana maksud dalam materi itu mengatur kalau pemanggilan notaris oleh polisi (penyidik) harus mendapat izin dari majelis pengawas daerah (MPD).

"Padahal majelis ini perpanjangan tangan negara (KemenkumHam) dalam rangka pembinaan, pengawasan notaris. Itu tugas pokoknya," katanya.

Menurut Adrian, tugas MPD itu melakukan pemeriksaan terhadap seorang notaris terkait pemanggilan oleh penyidik supaya meminta keterangan notaris soal akta yang dibuatnya tersebut.

"Jadi MPD memberikan rekomendasi kepada penyidik apabila seorang notaris dilakukan penyidikan, diuji dulu di MPD. Tapi kalau dihapus ya ini jadi persoalan, karena penyidik tidak perlu lagi rekomendasi majelis," ujarnya.

Dilema Senada dengan itu Firdhonal, anggota Ikatan Notaris Indonesia menyatakan keputusan majelis hakim MK yang menghapuskan pasal 66 UU Jabatan Notaris membuat dilema para profesi notaris.

"Kami menghormati keputusan MK, tapi keprihatinan kita dengan dihapuskan pasal 66 itu akan berdampak luas," katanya.

Menurut dia, kebimbangan yang dikhawatirkan oleh para profesi notaris salah satunya sanksi terhadap sumpah jabatan notaris dan notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai sumpah jabatan, kecuali UU menentukan lain.

"Kalau kita melanggar sumpah jabatan itu dikenakan sanksi pasal 84 yakni bisa dituntut notaris tersebut oleh klien pembuat akta. Nah dengan adanya MPD itu nanti akan diseleksi (diuji) sebelum memberikan keterangan ke penyidik," katanya.

Untuk itu, pihaknya akan mengajukan keberatan agar ada pertimbangan oleh majelis hakim Mahkamah Konstitusi meskipun memang putusan MK merupakan keputusan final dan mengikat.

"Tapi kita juga masih ada upaya keberatan dan kita harap dengan ada persoalan ini direvisi UUJN diperhalus bahasanya, jangan sampai notaris kebal hukum kesannya," kata Firdhonal.

Sementara itu, Ketua INI Adrian Djuani meminta kepada para notaris di seluruh tanah air agar tetap tenang tidak perlu memikirkan keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

"Ini bukan merupakan kiamat. Para notaris tetap tenang, kerja seperti biasa, apabila kita kerja sesuai rambu semoga tidak ada persoalan," katanya.

Namun demikian, lanjutnya, jika dalam langkah kerja ada masalah, maka notaris masih punya hak ingkar tersebut sehingga pihaknya meminta putusan MK tersebut diambil hikmahnya supaya kerja tertib, jujur dan baik. (ant)

(redaksi@wartaekonomi.com)

Foto: Sufri Y.

Editor: cipto

Recomended Reading

Berita Terkini

Sabtu, 30/05/2015 22:59 WIB

Mendagri: Pilkada Serentak Harusnya Lebih Efisien

Sabtu, 30/05/2015 22:36 WIB

Jamkrindo Siap Jamin 540 Ribu UMK

Sabtu, 30/05/2015 22:04 WIB

JK: LHKPN Harus Dilaporkan

Sabtu, 30/05/2015 21:24 WIB

Anggota DPR: Anggaran Pilkada Bukan Penentu Kualitas Demokrasi

Sabtu, 30/05/2015 20:57 WIB

Aplikasi Ragunan Zoo Dukung "Smart City" Jakarta

Sabtu, 30/05/2015 20:34 WIB

Gerindra Tak Mau Cetak "Ahok-Ahok" Baru

Sabtu, 30/05/2015 19:51 WIB

JK Bacakan Empat Poin Islah Golkar

Sabtu, 30/05/2015 19:44 WIB

Telkom Imbau Rakyat "Upgrade" Flexi Jadi Telkomsel

Kabar EkBis

30 Mei 2015 - Ekonomi Bisnis

Delapan Ton Beras Oplosan Ditemukan di Atambua

30 Mei 2015 - Ekonomi Bisnis

Misteri Beras Tiongkok (Bagian II)

30 Mei 2015 - Ekonomi Bisnis

Misteri Beras Tiongkok (Bagian I)

Executive Brief

Kadin dorong pengembangan industri pengolahan batu di Yogyakarta.

Presiden Jokowi berjanji tak akan bebani swasta untuk bangun infrastruktur.

PGN tegaskan harga Gas Arun di Sumatera Utara belum ditetapkan pemerintah pusat.

Bandara Bawean terancam tak beroperasi saat arus mudik Lebaran 2015.

Ganesa Flight Academy akan buka kelas pelatihan pilot helikopter.

Mendagri ingatkan pejabat perhatikan pertumbuhan ekonomi daerah.

Mandiri Sekuritas nilai pasar modal akan diwarnai penerbitan obligasi.

BNI jadi bagian dari sindikasi pembiayaan pabrik semen di Jawa Tengah.

Pendapatan Solusi Tunas Pratama pada triwulan I 2015 capai Rp 439 miliar.

Recommended Reading

Sabtu, 30/05/2015 22:04 WIB

JK: LHKPN Harus Dilaporkan

Sabtu, 30/05/2015 19:51 WIB

JK Bacakan Empat Poin Islah Golkar

Sabtu, 30/05/2015 18:52 WIB

Harga Pertamax Naik Jadi Rp9.300

Sabtu, 30/05/2015 16:39 WIB

Pengamat: Manajemen Sepak Bola Indonesia Harus Dibenahi

Sabtu, 30/05/2015 15:38 WIB

Kemenpupera Siap Bangun Infrastruktur di Perbatasan

Sabtu, 30/05/2015 13:31 WIB

Nasdem: Kami Akan Pecat Kader Korup

Sabtu, 30/05/2015 12:02 WIB

Industri Respon Positif Kenaikan Tarif BM Baja

Jum'at, 29/05/2015 23:31 WIB

Mensos Minta Data Penerima KIP Disisir Ulang

Entertainment

30 Mei 2015 - Olahraga

Tim Transisi Anggap PSSI Mirip FIFA

30 Mei 2015 - Olahraga

Presiden Jokowi: Saya Dukung Menpora

29 Mei 2015 - Entertainment & Life Style

Astra International Gelar Lomba Lari "Bali Green Run"

29 Mei 2015 - Olahraga

Pemain Persipura Tolak Bela Timnas