Market Indices

INI: Putusan MK Munculkan Keresahan Kalangan Notaris

Oleh Cipto - Rubrik Nasional

30 Mei 2013 20:01:00 WIB

WE.CO.ID - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 49/PUU-X/2013 tertanggal 28 Mei 2013 terkait penghapusan hak istimewa notaris dalam memberikan keterangan kepada polisi dinilai memunculkan keresahan di kalangan notaris.

Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia (INI) Adrian Djuani di Jakarta, Kamis (30/5/2013) mengatakan, pihaknya menyesalkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapuskan materi salah satu pasal Undang-Undang No 30/2004 tentang jabatan notaris, karena MK tidak melibatkan para notaris dalam mengambil keputusan tersebut.

"Kami tidak ada maksud untuk menentang atau menolak keputusan MK, kami hanya menyesalkan karena tidak dilibatkan dalam proses. Padahal kami usernya, bahkan tahu juga tidak. Ternyata, kasus sudah berjalan setahun lalu sejak Mei 2012 dan diputus kemarin (28/5)," katanya.

Melalui putusan MK tersebut, tambahnya, majelis hakim MK telah menghapus isi pasal 66 UU Jabatan Notaris dimana maksud dalam materi itu mengatur kalau pemanggilan notaris oleh polisi (penyidik) harus mendapat izin dari majelis pengawas daerah (MPD).

"Padahal majelis ini perpanjangan tangan negara (KemenkumHam) dalam rangka pembinaan, pengawasan notaris. Itu tugas pokoknya," katanya.

Menurut Adrian, tugas MPD itu melakukan pemeriksaan terhadap seorang notaris terkait pemanggilan oleh penyidik supaya meminta keterangan notaris soal akta yang dibuatnya tersebut.

"Jadi MPD memberikan rekomendasi kepada penyidik apabila seorang notaris dilakukan penyidikan, diuji dulu di MPD. Tapi kalau dihapus ya ini jadi persoalan, karena penyidik tidak perlu lagi rekomendasi majelis," ujarnya.

Dilema Senada dengan itu Firdhonal, anggota Ikatan Notaris Indonesia menyatakan keputusan majelis hakim MK yang menghapuskan pasal 66 UU Jabatan Notaris membuat dilema para profesi notaris.

"Kami menghormati keputusan MK, tapi keprihatinan kita dengan dihapuskan pasal 66 itu akan berdampak luas," katanya.

Menurut dia, kebimbangan yang dikhawatirkan oleh para profesi notaris salah satunya sanksi terhadap sumpah jabatan notaris dan notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai sumpah jabatan, kecuali UU menentukan lain.

"Kalau kita melanggar sumpah jabatan itu dikenakan sanksi pasal 84 yakni bisa dituntut notaris tersebut oleh klien pembuat akta. Nah dengan adanya MPD itu nanti akan diseleksi (diuji) sebelum memberikan keterangan ke penyidik," katanya.

Untuk itu, pihaknya akan mengajukan keberatan agar ada pertimbangan oleh majelis hakim Mahkamah Konstitusi meskipun memang putusan MK merupakan keputusan final dan mengikat.

"Tapi kita juga masih ada upaya keberatan dan kita harap dengan ada persoalan ini direvisi UUJN diperhalus bahasanya, jangan sampai notaris kebal hukum kesannya," kata Firdhonal.

Sementara itu, Ketua INI Adrian Djuani meminta kepada para notaris di seluruh tanah air agar tetap tenang tidak perlu memikirkan keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

"Ini bukan merupakan kiamat. Para notaris tetap tenang, kerja seperti biasa, apabila kita kerja sesuai rambu semoga tidak ada persoalan," katanya.

Namun demikian, lanjutnya, jika dalam langkah kerja ada masalah, maka notaris masih punya hak ingkar tersebut sehingga pihaknya meminta putusan MK tersebut diambil hikmahnya supaya kerja tertib, jujur dan baik. (ant)

(redaksi@wartaekonomi.com)

Foto: Sufri Y.

Executive Brief

DAI: Pengenalan asuransi kepada mahasiswa cara efektif edukasi kawula muda.

BPS: Kenaikan harga gas elpiji serta tarif tenaga listrik penyumbang laju inflasi nasional.

OJK dan Lembaga Sandi Negara sepakat jalin kerja sama.

Pengamat: Pemerintah perlu berikan peta jalan mengenai konsolidasi perbankan.

Sucorinvest: Tren investasi pada produk pasar modal alami peningkatan dalam tiga tahun terakhir.

XL Axiata jual 3.500 unit menara telekomunikasi senilai Rp 5,6 triliun kepada Solusi.

Menkeu instruksikan jajaran Dirjen Bea Cukai capai target penerimaan APBN 2015.

Sucorinvest perkirakan ada potensi perpindahan dana investasi ke AS.

Menkeu harapkan penerapan Indonesia National Single Window dapat buahkan hasil.

Citi Indonesia salurkan dana sebesar Rp 10,9 miliar kepada lima lembaga mitra.

OJK: Kebijakan pembatasan suku bunga dana bank tidak akan buat bank kesulitan likuiditas.

OJK jajaki kerja sama dengan Kemendagri untuk lakukan pengawasan lembaga keuangan mikro.

Panin Sekuritas optimis kinerja pada 2014 membukukan hasil positif.

OJK kaji definsi baru untuk keberadaan bank asing di Indonesia.

OJK akan terus dorong layanan jasa keuangan mikro terpadu.

Firmanzah prediksi pada satu tahun ke depan perekonomian Indonesia alami sejumlah tantangan.

Bank Mandiri targetkan penurunan tingkat kredit bermasalah.

KPPU antisipasi potensi terjadinya tindakan kartel dalam penurunan suku bunga deposito.

Menkeu: APBN 2015 disusun penuh kehati-hatian untuk hadapi potensi risiko perekonomian global.

Bank QNB Kesawan komitmen dukung perkembangan sektor perbankan dan keuangan Indonesia.

Entertainment & Life Style

30 September 2014 - Buku

PTPP Bayarkan MTN Sebesar Rp 530 Miliar

29 September 2014 - Entertainment & Life Style

Wanita Sering Bayangkan 10 Fantasi Seks Ini

29 September 2014 - Olahraga

Benitez Lega Napoli Mampu Kalahkan Sassuolo