• HM Sampoerna
Market Indices

INI: Putusan MK Munculkan Keresahan Kalangan Notaris

Rubrik Nasional

30 Mei 2013 20:01:00 WIB

WE.CO.ID - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 49/PUU-X/2013 tertanggal 28 Mei 2013 terkait penghapusan hak istimewa notaris dalam memberikan keterangan kepada polisi dinilai memunculkan keresahan di kalangan notaris.

Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia (INI) Adrian Djuani di Jakarta, Kamis (30/5/2013) mengatakan, pihaknya menyesalkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapuskan materi salah satu pasal Undang-Undang No 30/2004 tentang jabatan notaris, karena MK tidak melibatkan para notaris dalam mengambil keputusan tersebut.

"Kami tidak ada maksud untuk menentang atau menolak keputusan MK, kami hanya menyesalkan karena tidak dilibatkan dalam proses. Padahal kami usernya, bahkan tahu juga tidak. Ternyata, kasus sudah berjalan setahun lalu sejak Mei 2012 dan diputus kemarin (28/5)," katanya.

Melalui putusan MK tersebut, tambahnya, majelis hakim MK telah menghapus isi pasal 66 UU Jabatan Notaris dimana maksud dalam materi itu mengatur kalau pemanggilan notaris oleh polisi (penyidik) harus mendapat izin dari majelis pengawas daerah (MPD).

"Padahal majelis ini perpanjangan tangan negara (KemenkumHam) dalam rangka pembinaan, pengawasan notaris. Itu tugas pokoknya," katanya.

Menurut Adrian, tugas MPD itu melakukan pemeriksaan terhadap seorang notaris terkait pemanggilan oleh penyidik supaya meminta keterangan notaris soal akta yang dibuatnya tersebut.

"Jadi MPD memberikan rekomendasi kepada penyidik apabila seorang notaris dilakukan penyidikan, diuji dulu di MPD. Tapi kalau dihapus ya ini jadi persoalan, karena penyidik tidak perlu lagi rekomendasi majelis," ujarnya.

Dilema Senada dengan itu Firdhonal, anggota Ikatan Notaris Indonesia menyatakan keputusan majelis hakim MK yang menghapuskan pasal 66 UU Jabatan Notaris membuat dilema para profesi notaris.

"Kami menghormati keputusan MK, tapi keprihatinan kita dengan dihapuskan pasal 66 itu akan berdampak luas," katanya.

Menurut dia, kebimbangan yang dikhawatirkan oleh para profesi notaris salah satunya sanksi terhadap sumpah jabatan notaris dan notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai sumpah jabatan, kecuali UU menentukan lain.

"Kalau kita melanggar sumpah jabatan itu dikenakan sanksi pasal 84 yakni bisa dituntut notaris tersebut oleh klien pembuat akta. Nah dengan adanya MPD itu nanti akan diseleksi (diuji) sebelum memberikan keterangan ke penyidik," katanya.

Untuk itu, pihaknya akan mengajukan keberatan agar ada pertimbangan oleh majelis hakim Mahkamah Konstitusi meskipun memang putusan MK merupakan keputusan final dan mengikat.

"Tapi kita juga masih ada upaya keberatan dan kita harap dengan ada persoalan ini direvisi UUJN diperhalus bahasanya, jangan sampai notaris kebal hukum kesannya," kata Firdhonal.

Sementara itu, Ketua INI Adrian Djuani meminta kepada para notaris di seluruh tanah air agar tetap tenang tidak perlu memikirkan keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

"Ini bukan merupakan kiamat. Para notaris tetap tenang, kerja seperti biasa, apabila kita kerja sesuai rambu semoga tidak ada persoalan," katanya.

Namun demikian, lanjutnya, jika dalam langkah kerja ada masalah, maka notaris masih punya hak ingkar tersebut sehingga pihaknya meminta putusan MK tersebut diambil hikmahnya supaya kerja tertib, jujur dan baik. (ant)

(redaksi@wartaekonomi.com)

Foto: Sufri Y.

Editor: Cipto

Recomended Reading

Kabar EkBis

17 Desember 2014 - Infrastruktur

Telkomsel Tambah Lima BTS di Wilayah Perbatasan

17 Desember 2014 - Ekonomi Bisnis

Pemerintah Optimis Perekonomian 2015 Lebih Baik

17 Desember 2014 - Ekonomi Bisnis

DPD Dorong Kesiapan Daerah Menyongsong MEA 2015

Kabar Indonesia

17 Desember 2014 - Nasional

Mengenang 72 Tahun Soe Hok Gie

17 Desember 2014 - Daerah

Ini Harapan Ahok pada Wagub Baru

Executive Brief

Kemendikbud luncurkan ruang publik terkait Kurikulum 2013 di situs www.kemdikbud.go.id.

Kemendikbud luncurkan ruang publik terkait Kurikulum 2013 melalui SMS khusus 1771.

Mandiri Sekuritas proyeksikan IHSG pada akhir 2014 berada di level 5.350 poin.

Dishub DKI katakan uji coba pelarangan sepeda motor pada hari pertama berjalan baik. 

Electronic City buka toko ke-67 di wilayah Ujung Menteng, Jakarta Timur.

Hasil Pertandingan Laga Pertama Final Piala AFF Suzuki

Thailand 2 - 0 Malaysia

TNI AD akan tambah 17 pos baru sepanjang perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan.

Telkom alokasikan anggaran sekitar Rp 10 miliar untuk bangun infrastruktur jaringan.

Entertainment

18 Desember 2014 - Olahraga

Timnas U-23 Berpeluang Turun Di Marahalim Cup

18 Desember 2014 - Olahraga

Xavi Akan Puas Jika Dapat Menyamai Guardiola

17 Desember 2014 - Olahraga

Conte Bantah akan Hengkang dari Italia