Portal Berita Ekonomi Minggu, 28 Mei 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 20:36 WIB. London - Diego Costa menutup peluang bermain di China setelah memutuskan bertahan di Chelsea.
  • 20:01 WIB. Wagub Jabar - Telah berpulang ke Rahmatullah mantan Wakil Gubernur Jawa Barat H. Aboeng Koesman Somawidjaja pada Sabtu (27/5) malam.
  • 19:19 WIB. Vlog - Kaesang buat Vlog berjudul #BapakMintaProyek sindir anak pejabat yang meminta proyek kepada orangtuanya.
  • 19:18 WIB. BIN - Ketua Budi Gunawan serukan perang terhadap terorisme.
  • 19:18 WIB. BIN - Ketua Budi Gunawan sebut Indonesia jangan seperti Irak dan Suriah.
  • 18:25 WIB. Filipina - Otoritas Filipina: Sekitar 2000 penduduk terjebak dalam pertempuran antara militer dan militan di sebelah selatan kota Filipina.
  • 18:20 WIB. Portugal - Organisasi amal Portugal galang aksi kumpulkan makanan untuk orang miskin.
  • 18:17 WIB. Maroko - Otoritas Maroko tahan 20 orang menyusul bentrokan yang terjadi antara polisi dan demonstran di kota bagian utara, Al Hoceima.
  • 18:15 WIB. Turki - Militer Turki eksekusi 13 gerilyawan Kurdi di Irak utara.
  • 18:14 WIB. Bom Manchester - Kepolisian Inggris keluarkan foto pelaku bom bunuh diri di Manchester.
  • 18:12 WIB. China - China kecewa dengan pernyataan G7 terkait dengan isu Laut China Timur dan Selatan.

INI: Putusan MK Munculkan Keresahan Kalangan Notaris

Foto Berita INI: Putusan MK Munculkan Keresahan Kalangan Notaris

WE.CO.ID - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 49/PUU-X/2013 tertanggal 28 Mei 2013 terkait penghapusan hak istimewa notaris dalam memberikan keterangan kepada polisi dinilai memunculkan keresahan di kalangan notaris.

Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia (INI) Adrian Djuani di Jakarta, Kamis (30/5/2013) mengatakan, pihaknya menyesalkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapuskan materi salah satu pasal Undang-Undang No 30/2004 tentang jabatan notaris, karena MK tidak melibatkan para notaris dalam mengambil keputusan tersebut.

"Kami tidak ada maksud untuk menentang atau menolak keputusan MK, kami hanya menyesalkan karena tidak dilibatkan dalam proses. Padahal kami usernya, bahkan tahu juga tidak. Ternyata, kasus sudah berjalan setahun lalu sejak Mei 2012 dan diputus kemarin (28/5)," katanya.

Melalui putusan MK tersebut, tambahnya, majelis hakim MK telah menghapus isi pasal 66 UU Jabatan Notaris dimana maksud dalam materi itu mengatur kalau pemanggilan notaris oleh polisi (penyidik) harus mendapat izin dari majelis pengawas daerah (MPD).

"Padahal majelis ini perpanjangan tangan negara (KemenkumHam) dalam rangka pembinaan, pengawasan notaris. Itu tugas pokoknya," katanya.

Menurut Adrian, tugas MPD itu melakukan pemeriksaan terhadap seorang notaris terkait pemanggilan oleh penyidik supaya meminta keterangan notaris soal akta yang dibuatnya tersebut.

"Jadi MPD memberikan rekomendasi kepada penyidik apabila seorang notaris dilakukan penyidikan, diuji dulu di MPD. Tapi kalau dihapus ya ini jadi persoalan, karena penyidik tidak perlu lagi rekomendasi majelis," ujarnya.

Dilema Senada dengan itu Firdhonal, anggota Ikatan Notaris Indonesia menyatakan keputusan majelis hakim MK yang menghapuskan pasal 66 UU Jabatan Notaris membuat dilema para profesi notaris.

"Kami menghormati keputusan MK, tapi keprihatinan kita dengan dihapuskan pasal 66 itu akan berdampak luas," katanya.

Menurut dia, kebimbangan yang dikhawatirkan oleh para profesi notaris salah satunya sanksi terhadap sumpah jabatan notaris dan notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai sumpah jabatan, kecuali UU menentukan lain.

"Kalau kita melanggar sumpah jabatan itu dikenakan sanksi pasal 84 yakni bisa dituntut notaris tersebut oleh klien pembuat akta. Nah dengan adanya MPD itu nanti akan diseleksi (diuji) sebelum memberikan keterangan ke penyidik," katanya.

Untuk itu, pihaknya akan mengajukan keberatan agar ada pertimbangan oleh majelis hakim Mahkamah Konstitusi meskipun memang putusan MK merupakan keputusan final dan mengikat.

"Tapi kita juga masih ada upaya keberatan dan kita harap dengan ada persoalan ini direvisi UUJN diperhalus bahasanya, jangan sampai notaris kebal hukum kesannya," kata Firdhonal.

Sementara itu, Ketua INI Adrian Djuani meminta kepada para notaris di seluruh tanah air agar tetap tenang tidak perlu memikirkan keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

"Ini bukan merupakan kiamat. Para notaris tetap tenang, kerja seperti biasa, apabila kita kerja sesuai rambu semoga tidak ada persoalan," katanya.

Namun demikian, lanjutnya, jika dalam langkah kerja ada masalah, maka notaris masih punya hak ingkar tersebut sehingga pihaknya meminta putusan MK tersebut diambil hikmahnya supaya kerja tertib, jujur dan baik. (ant)

(redaksi@wartaekonomi.com)

Foto: Sufri Y.

Penulis: ***

Editor: Sucipto

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,563.12 3,526.98
British Pound GBP 1.00 17,216.98 17,042.92
China Yuan CNY 1.00 1,944.89 1,925.67
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,361.00 13,229.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,932.57 9,827.82
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,714.53 1,697.57
Dolar Singapura SGD 1.00 9,640.67 9,544.04
EURO Spot Rate EUR 1.00 14,957.64 14,808.54
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,125.38 3,090.89
Yen Jepang JPY 100.00 11,971.15 11,847.57

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5716.815 13.382 547
2 Agriculture 1803.514 0.219 21
3 Mining 1365.142 8.539 43
4 Basic Industry and Chemicals 617.827 0.932 66
5 Miscellanous Industry 1478.993 4.609 42
6 Consumer Goods 2523.638 -9.955 40
7 Cons., Property & Real Estate 495.589 0.371 63
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1156.860 19.515 59
9 Finance 913.941 0.109 89
10 Trade & Service 898.255 3.266 124
No Code Prev Close Change %
1 UNIC 4,030 4,990 960 23.82
2 BMSR 119 146 27 22.69
3 MTSM 304 358 54 17.76
4 HOME 262 300 38 14.50
5 BJBR 1,960 2,240 280 14.29
6 UNIT 246 278 32 13.01
7 NIPS 416 470 54 12.98
8 RANC 426 478 52 12.21
9 AGRS 195 218 23 11.79
10 CASS 770 860 90 11.69
No Code Prev Close Change %
1 HDFA 198 156 -42 -21.21
2 BSWD 2,340 1,890 -450 -19.23
3 CMPP 139 120 -19 -13.67
4 VICO 320 278 -42 -13.12
5 GSMF 118 104 -14 -11.86
6 DART 388 352 -36 -9.28
7 BVIC 316 292 -24 -7.59
8 GMTD 7,500 7,000 -500 -6.67
9 IDPR 1,330 1,250 -80 -6.02
10 LPIN 1,200 1,130 -70 -5.83
No Code Prev Close Change %
1 INPC 103 99 -4 -3.88
2 SRIL 314 340 26 8.28
3 PGAS 2,460 2,540 80 3.25
4 BUMI 354 366 12 3.39
5 TLKM 4,360 4,470 110 2.52
6 MLPL 246 238 -8 -3.25
7 PBRX 496 498 2 0.40
8 UNTR 24,100 24,575 475 1.97
9 BBCA 17,475 17,575 100 0.57
10 MNCN 1,825 1,880 55 3.01