Market Indices

INI: Putusan MK Munculkan Keresahan Kalangan Notaris

Rubrik Nasional

30 Mei 2013 20:01:00 WIB

WE.CO.ID - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 49/PUU-X/2013 tertanggal 28 Mei 2013 terkait penghapusan hak istimewa notaris dalam memberikan keterangan kepada polisi dinilai memunculkan keresahan di kalangan notaris.

Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia (INI) Adrian Djuani di Jakarta, Kamis (30/5/2013) mengatakan, pihaknya menyesalkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapuskan materi salah satu pasal Undang-Undang No 30/2004 tentang jabatan notaris, karena MK tidak melibatkan para notaris dalam mengambil keputusan tersebut.

"Kami tidak ada maksud untuk menentang atau menolak keputusan MK, kami hanya menyesalkan karena tidak dilibatkan dalam proses. Padahal kami usernya, bahkan tahu juga tidak. Ternyata, kasus sudah berjalan setahun lalu sejak Mei 2012 dan diputus kemarin (28/5)," katanya.

Melalui putusan MK tersebut, tambahnya, majelis hakim MK telah menghapus isi pasal 66 UU Jabatan Notaris dimana maksud dalam materi itu mengatur kalau pemanggilan notaris oleh polisi (penyidik) harus mendapat izin dari majelis pengawas daerah (MPD).

"Padahal majelis ini perpanjangan tangan negara (KemenkumHam) dalam rangka pembinaan, pengawasan notaris. Itu tugas pokoknya," katanya.

Menurut Adrian, tugas MPD itu melakukan pemeriksaan terhadap seorang notaris terkait pemanggilan oleh penyidik supaya meminta keterangan notaris soal akta yang dibuatnya tersebut.

"Jadi MPD memberikan rekomendasi kepada penyidik apabila seorang notaris dilakukan penyidikan, diuji dulu di MPD. Tapi kalau dihapus ya ini jadi persoalan, karena penyidik tidak perlu lagi rekomendasi majelis," ujarnya.

Dilema Senada dengan itu Firdhonal, anggota Ikatan Notaris Indonesia menyatakan keputusan majelis hakim MK yang menghapuskan pasal 66 UU Jabatan Notaris membuat dilema para profesi notaris.

"Kami menghormati keputusan MK, tapi keprihatinan kita dengan dihapuskan pasal 66 itu akan berdampak luas," katanya.

Menurut dia, kebimbangan yang dikhawatirkan oleh para profesi notaris salah satunya sanksi terhadap sumpah jabatan notaris dan notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai sumpah jabatan, kecuali UU menentukan lain.

"Kalau kita melanggar sumpah jabatan itu dikenakan sanksi pasal 84 yakni bisa dituntut notaris tersebut oleh klien pembuat akta. Nah dengan adanya MPD itu nanti akan diseleksi (diuji) sebelum memberikan keterangan ke penyidik," katanya.

Untuk itu, pihaknya akan mengajukan keberatan agar ada pertimbangan oleh majelis hakim Mahkamah Konstitusi meskipun memang putusan MK merupakan keputusan final dan mengikat.

"Tapi kita juga masih ada upaya keberatan dan kita harap dengan ada persoalan ini direvisi UUJN diperhalus bahasanya, jangan sampai notaris kebal hukum kesannya," kata Firdhonal.

Sementara itu, Ketua INI Adrian Djuani meminta kepada para notaris di seluruh tanah air agar tetap tenang tidak perlu memikirkan keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

"Ini bukan merupakan kiamat. Para notaris tetap tenang, kerja seperti biasa, apabila kita kerja sesuai rambu semoga tidak ada persoalan," katanya.

Namun demikian, lanjutnya, jika dalam langkah kerja ada masalah, maka notaris masih punya hak ingkar tersebut sehingga pihaknya meminta putusan MK tersebut diambil hikmahnya supaya kerja tertib, jujur dan baik. (ant)

(redaksi@wartaekonomi.com)

Foto: Sufri Y.

Editor: cipto

Recomended Reading

Berita Terkini

Minggu, 19/04/2015 03:39 WIB

Presiden ke PTPN: Jangan Cuma Ekspor Bahan Mentah

Minggu, 19/04/2015 03:33 WIB

Presiden: Buruh Wajib Miliki Kartu Indonesia Sehat

Minggu, 19/04/2015 01:02 WIB

Minggat, Mario "Roda Garuda" Tinggalkan Surat

Minggu, 19/04/2015 00:54 WIB

Wow, Batu Akik Bergambar Jerapah Dihargai Rp 500 Juta

Minggu, 19/04/2015 00:48 WIB

Puan: Kita Mau Selesaikan Masalah Tanpa Bikin Masalah Baru

Minggu, 19/04/2015 00:06 WIB

Mario "Roda Garuda" Kabur dari Rumah

Sabtu, 18/04/2015 23:58 WIB

Membangun Masa Depan Bangsa dari Pinggiran

Sabtu, 18/04/2015 23:03 WIB

Indonesia Siap Gelar Peringatan Ke-60 KAA

Executive Brief

Presiden Jokowi: Para buruh perkebunan wajib miliki Kartu Indonesia Sehat.

Kemenkominfo blokir 20 situs MMM atas permintaan OJK.

IPB: Pemerintah perlu percepat industrialisasi agribisnis.

Menko Indroyono siap wujudkan pembangunan Maritim Tekno Park di Buluminung.

Pemkot Pangkalpinang tawarkan PNS beli rumah secara kredit.

Pemkot Bengkulu butuh anggaran yang tidak sedikit untuk bangun sektor pariwisata.

WHO minta Ghana tingkatkan persiapan terhadap kemungkinan wabah Ebola.

BI: NPL bank syariah di Sulut alami peningkatan.

BI siap dukung peningkatan akses pembiayaan pada petani di Sulut.

Recommended Reading

Sabtu, 18/04/2015 21:47 WIB

Indonesia akan Suarakan Tatanan Global Baru

Sabtu, 18/04/2015 19:48 WIB

Kemkominfo Blokir 20 Situs MMM

Sabtu, 18/04/2015 17:15 WIB

Tiket Kereta Daerah Tujuan Mudik Habis Terjual

Sabtu, 18/04/2015 14:58 WIB

Peluncuran BBM Pertalite Dinilai Tidak Prorakyat

Sabtu, 18/04/2015 10:03 WIB

Pakar: Penghapusan Premium Perlu Sosialisasi Menyeluruh

Sabtu, 18/04/2015 08:22 WIB

Bappenas: Penurunan Angka Kemiskinan Butuh Upaya Keras

Sabtu, 18/04/2015 03:49 WIB

Pilkada Serentak Dinilai Rawan Manipulasi

Sabtu, 18/04/2015 03:27 WIB

Migrant Institute Tuntut Presiden Stop Pengiriman TKI ke Saudi

Entertainment

17 April 2015 - Entertainment & Life Style

Pakar: Nutrisi Jus Buah Tidak Utuh Lagi