Portal Berita Ekonomi Jum'at, 30 September 2016

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Market Indices
  • Composite Index Today: 5364.804 Change: -67.153 Stock: 538
  • Agriculture Today: 1793.358 Change: -0.566 Stock: 21
  • Mining Today: 1158.594 Change: -28.037 Stock: 43
  • Basic Industry and Chemicals Today: 512.808 Change: -11.547 Stock: 66
  • Miscellanous Industry Today: 1368.732 Change: -58.675 Stock: 42
  • Consumer Goods Today: 2459.164 Change: -50.419 Stock: 39
  • Cons., Property & Real Estate Today: 565.086 Change: -5.105 Stock: 63
  • Infrastruc., Utility & Trans. Today: 1131.971 Change: -0.183 Stock: 56
  • Finance Today: 803.852 Change: -3.696 Stock: 88
  • Trade & Service Today: 852.405 Change: -3.354 Stock: 120

INI: Putusan MK Munculkan Keresahan Kalangan Notaris

Foto Berita INI: Putusan MK Munculkan Keresahan Kalangan Notaris

WE.CO.ID - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 49/PUU-X/2013 tertanggal 28 Mei 2013 terkait penghapusan hak istimewa notaris dalam memberikan keterangan kepada polisi dinilai memunculkan keresahan di kalangan notaris.

Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia (INI) Adrian Djuani di Jakarta, Kamis (30/5/2013) mengatakan, pihaknya menyesalkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapuskan materi salah satu pasal Undang-Undang No 30/2004 tentang jabatan notaris, karena MK tidak melibatkan para notaris dalam mengambil keputusan tersebut.

"Kami tidak ada maksud untuk menentang atau menolak keputusan MK, kami hanya menyesalkan karena tidak dilibatkan dalam proses. Padahal kami usernya, bahkan tahu juga tidak. Ternyata, kasus sudah berjalan setahun lalu sejak Mei 2012 dan diputus kemarin (28/5)," katanya.

Melalui putusan MK tersebut, tambahnya, majelis hakim MK telah menghapus isi pasal 66 UU Jabatan Notaris dimana maksud dalam materi itu mengatur kalau pemanggilan notaris oleh polisi (penyidik) harus mendapat izin dari majelis pengawas daerah (MPD).

"Padahal majelis ini perpanjangan tangan negara (KemenkumHam) dalam rangka pembinaan, pengawasan notaris. Itu tugas pokoknya," katanya.

Menurut Adrian, tugas MPD itu melakukan pemeriksaan terhadap seorang notaris terkait pemanggilan oleh penyidik supaya meminta keterangan notaris soal akta yang dibuatnya tersebut.

"Jadi MPD memberikan rekomendasi kepada penyidik apabila seorang notaris dilakukan penyidikan, diuji dulu di MPD. Tapi kalau dihapus ya ini jadi persoalan, karena penyidik tidak perlu lagi rekomendasi majelis," ujarnya.

Dilema Senada dengan itu Firdhonal, anggota Ikatan Notaris Indonesia menyatakan keputusan majelis hakim MK yang menghapuskan pasal 66 UU Jabatan Notaris membuat dilema para profesi notaris.

"Kami menghormati keputusan MK, tapi keprihatinan kita dengan dihapuskan pasal 66 itu akan berdampak luas," katanya.

Menurut dia, kebimbangan yang dikhawatirkan oleh para profesi notaris salah satunya sanksi terhadap sumpah jabatan notaris dan notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai sumpah jabatan, kecuali UU menentukan lain.

"Kalau kita melanggar sumpah jabatan itu dikenakan sanksi pasal 84 yakni bisa dituntut notaris tersebut oleh klien pembuat akta. Nah dengan adanya MPD itu nanti akan diseleksi (diuji) sebelum memberikan keterangan ke penyidik," katanya.

Untuk itu, pihaknya akan mengajukan keberatan agar ada pertimbangan oleh majelis hakim Mahkamah Konstitusi meskipun memang putusan MK merupakan keputusan final dan mengikat.

"Tapi kita juga masih ada upaya keberatan dan kita harap dengan ada persoalan ini direvisi UUJN diperhalus bahasanya, jangan sampai notaris kebal hukum kesannya," kata Firdhonal.

Sementara itu, Ketua INI Adrian Djuani meminta kepada para notaris di seluruh tanah air agar tetap tenang tidak perlu memikirkan keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

"Ini bukan merupakan kiamat. Para notaris tetap tenang, kerja seperti biasa, apabila kita kerja sesuai rambu semoga tidak ada persoalan," katanya.

Namun demikian, lanjutnya, jika dalam langkah kerja ada masalah, maka notaris masih punya hak ingkar tersebut sehingga pihaknya meminta putusan MK tersebut diambil hikmahnya supaya kerja tertib, jujur dan baik. (ant)

(redaksi@wartaekonomi.com)

Foto: Sufri Y.

Penulis: ***

Editor: Sucipto

Executive Brief

  • Kurs Rupiah - Hari ini (30/9) kurs rupiah referensi Bank Indonesia menguat di Rp12.998 dibandingkan  kemarin Rp 12.952.

  • Harga Emas - Harga buyback emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada perdagangan hari ini (30/9) Rp549.000 per gram.

  • Inggris - Rashford dicoret dari timnas U-21 Inggris, Rashford dikabarkan akan dipromosikan ke tim senior.

  • New Jersey - Satu orang meninggal dan 108 orang mengalami luka-luka akibat kecelakaan kereta di New Jersey, Amerika.

  • SHARP - Sharp akan menginvestasikan dana sebesar 57.4 Milliar Yen untuk teknologi OLED.

  • Panama Papers - Terkuaknya Panama Papers membuat turunnya Perusahaan baru di Panama sebesar 20%.

  • Infrastruktur - BKPM mengundang investor Inggris untuk ikut menanamkan modal di sektor infrastruktur Indonesia.

  • UKM - Kemenperin menggandeng Sucofindo untuk menyelenggarakan bimbingan teknis penerapan standar nasional Indonesia (SNI) kepada industri kecil dan menengah

  • Herawati Diah - Telah berpulang ke Rahmatullah, ibu Herawati Diah, pagi ini (30/9) pukul 4:20 di RS Medistra. Ibu Herawati Diah merupakan wartawati paling senior dengan usia 99 tahun dan penerima Bintang Mahaputra.

  • Pajak - Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengklaim uang tebusan dari program amnesti pajak merupakan yang tertinggi dibandingkan negara-negara lain.

  • Asuransi - Perusahaan asuransi jiwa PT Capital Life Indonesia siap memasarkan produk kesehatan perdana guna melengkapi portofolio produknya.

  • TI - PT Mora Telematika Indonesia (Moratelindo) optimistis target penyelesaian Proyek Palapa Ring paket Timur dapat selesai pada 2018.

  • BSSR - PT Baramulti Suksesarana Tbk. (BSSR) menjualan aset berupa satu unit kapal keruk kepada PT Antang Gunung Meratus senilai Rp16 miliar.

  • SMRA - PT Pefindo merevisi prospek atau outlook PT Summarecon Agung Tbk. menjadi negatif seiring dengan tren penjualan yang masih tertekan.

  • TAXI - PT Pefindo memprediksi kinerja PT Express Transindo Utama Tbk. masih akan tertekan menyusul dispensasi Permenhub No.32 Tahun 2016 untuk pengemudi taksi online.

  • MAPI - PT Pefindo memberikan peringkat idAA- kepada perusahaan PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI).

  • Korporasi - PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) mengantongi mandat surat utang senilai Rp51,2 triliun hingga akhir September 2016.

  • AKRA - PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA) batal mengincar mitra untuk membangun pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) berkapasitas 500 Megawatt.

  • JSMR - PT Jasa Marga (Persero) Tbk. tengah merancang aksi korporasi penjualan saham anak usaha demi mendapatkan dana segar.

  • AMAG - Grup Panin menjual 80% kepemilikan saham dalam PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk. (AMAG) diharga premium US$225 juta setara dengan Rp2,9 triliun.

  • Manufaktur - Kemenperin menargetkan konten lokal PLTU berkapasitas kurang dari 100 MW mencapai 50% pada 2017.

  • Pajak - Wajib pajak yang mengikuti program pengampunan (tax amnesty) lebih memilih menyimpan uangnya di bank swasta ketimbang bank pelat merah.

  • Manufaktur - Pelaku industri farmasi khawatir mundurnya tender obat pemerintah bakal memengaruhi pengejaran target penjualan bagi industri pada akhir tahun.

  • Energi - PT Saka Energi Indonesia (SEI) menargetkan bisa memulai produksi migas dari lapangan Sidayu, Blok Pangkah, pada 2019.

  • BUMN - Kementerian Perindustrian mendorong BUMN untuk turut memberi sumbangsih bagi perkembangan ekonomi IKM lewat kegiatan CSR.

  • Pajak - Derasnya aliran dana repatriasi amnesti pajak membuat OJK menambah 23 perusahaan laporan daftar pintu masuk (gateway) dari manajer investasi dan perantara pedagang efek.

  • Asuransi - Sebanyak 10 perusahaan dana pensiun pemberi kerja diperkirakan akan mengubah dasar hukumnya menjadi syariah setelah aturan dana pensiun syariah disahkan.

  • Kemendag - Kementerian Perdagangan memutuskan komoditas crude palm oil akan dikenakan bea keluar karena adanya penguatan harga.

Click to Scroll Down

Berita Terkini

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 3,514.87 3,478.27
British Pound GBP 17,169.60 16,991.11
China Yuan CNY 1,989.13 1,969.21
Dolar Amerika Serikat USD 13,179.00 13,047.00
Dolar Australia AUD 10,171.55 10,063.15
Dolar Hong Kong HKD 1,699.24 1,682.01
Dolar Singapura SGD 9,827.01 9,722.78
EURO Spot Rate EUR 14,736.76 14,583.94
Ringgit Malaysia MYR 3,292.28 3,255.24
Yen Jepang JPY 13,026.59 12,889.75

Ringkasan BEI

No Code Prev Close Change %
1 BTEK 940 1,175 235 25.00
2 CANI 280 350 70 25.00
3 KPIG 1,240 1,550 310 25.00
4 SRAJ 348 430 82 23.56
5 AMAG 326 400 74 22.70
6 PLAS 900 1,100 200 22.22
7 BRAM 6,200 7,400 1,200 19.35
8 AIMS 228 268 40 17.54
9 DYAN 55 64 9 16.36
10 INAF 2,150 2,490 340 15.81
No Code Prev Close Change %
1 BAYU 1,200 1,080 -120 -10.00
2 BCIP 650 585 -65 -10.00
3 DSSA 7,100 6,400 -700 -9.86
4 OKAS 92 83 -9 -9.78
5 IGAR 496 448 -48 -9.68
6 SKBM 690 625 -65 -9.42
7 ARTI 75 68 -7 -9.33
8 GEMS 1,560 1,420 -140 -8.97
9 KARW 312 284 -28 -8.97
10 LMPI 168 153 -15 -8.93
No Code Prev Close Change %
1 PPRO 1,260 1,330 70 5.56
2 PGAS 2,850 2,870 20 0.70
3 ASII 8,675 8,250 -425 -4.90
4 TLKM 4,290 4,310 20 0.47
5 ELSA 472 456 -16 -3.39
6 SRIL 220 208 -12 -5.45
7 BMRI 11,425 11,200 -225 -1.97
8 ANTM 830 820 -10 -1.20
9 MYRX 145 140 -5 -3.45
10 LPKR 1,005 990 -15 -1.49
No Code Freq Value
1 MS 11,973 1,064,184,591,900
2 KZ 12,573 924,592,835,100
3 MU 1,032 878,390,661,000
4 YU 20,153 864,486,860,820
5 ML 28,193 842,425,469,900
6 ZP 18,117 728,402,775,952
7 YP 51,396 702,330,909,300
8 CS 14,271 695,625,822,700
9 CC 37,331 685,102,454,400
10 RB 59 683,621,405,135