Portal Berita Ekonomi Selasa, 17 Januari 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • Cukai - Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi pastikan rencana objek cukai baru hanya untuk plastik.
  • Sauber - Mantan pembalap Manor Pascal Wehrlein akan berseragam Sauber di musim 2017
  • Serie A Italy (17/1) - Torino 2 - 2 AC Milan
  • Piala Afrika (16/1) - Pantai Gading 0 - 0 Togo
  • Piala Afrika (17/1) - Kongo 1 - 0 Maroko
  • Asuransi - PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera menargetkan bisa meraup premi sebesar Rp400 miliar sepanjang 2017.
  • Italia - Italia melakukan pembicaraan dengan Uni Eropa tentang defisit anggaran
  • Fiat - Italia menolak hasil test emisi oleh Jerman terhadap mobil Fiat Chrysler
  • PBB - Pemkot Malang berikan diskon PBB 50 persen agar petani tetap pertahankan lahan pertanian.
  • Kurs Rupiah - Awal Pekan ini (16/1) kurs rupiah referensi Bank Indonesia melemah di Rp13.354 dibanding kemarin jumat di Rp13.308.

INI: Putusan MK Munculkan Keresahan Kalangan Notaris

Foto Berita INI: Putusan MK Munculkan Keresahan Kalangan Notaris

WE.CO.ID - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 49/PUU-X/2013 tertanggal 28 Mei 2013 terkait penghapusan hak istimewa notaris dalam memberikan keterangan kepada polisi dinilai memunculkan keresahan di kalangan notaris.

Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia (INI) Adrian Djuani di Jakarta, Kamis (30/5/2013) mengatakan, pihaknya menyesalkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapuskan materi salah satu pasal Undang-Undang No 30/2004 tentang jabatan notaris, karena MK tidak melibatkan para notaris dalam mengambil keputusan tersebut.

"Kami tidak ada maksud untuk menentang atau menolak keputusan MK, kami hanya menyesalkan karena tidak dilibatkan dalam proses. Padahal kami usernya, bahkan tahu juga tidak. Ternyata, kasus sudah berjalan setahun lalu sejak Mei 2012 dan diputus kemarin (28/5)," katanya.

Melalui putusan MK tersebut, tambahnya, majelis hakim MK telah menghapus isi pasal 66 UU Jabatan Notaris dimana maksud dalam materi itu mengatur kalau pemanggilan notaris oleh polisi (penyidik) harus mendapat izin dari majelis pengawas daerah (MPD).

"Padahal majelis ini perpanjangan tangan negara (KemenkumHam) dalam rangka pembinaan, pengawasan notaris. Itu tugas pokoknya," katanya.

Menurut Adrian, tugas MPD itu melakukan pemeriksaan terhadap seorang notaris terkait pemanggilan oleh penyidik supaya meminta keterangan notaris soal akta yang dibuatnya tersebut.

"Jadi MPD memberikan rekomendasi kepada penyidik apabila seorang notaris dilakukan penyidikan, diuji dulu di MPD. Tapi kalau dihapus ya ini jadi persoalan, karena penyidik tidak perlu lagi rekomendasi majelis," ujarnya.

Dilema Senada dengan itu Firdhonal, anggota Ikatan Notaris Indonesia menyatakan keputusan majelis hakim MK yang menghapuskan pasal 66 UU Jabatan Notaris membuat dilema para profesi notaris.

"Kami menghormati keputusan MK, tapi keprihatinan kita dengan dihapuskan pasal 66 itu akan berdampak luas," katanya.

Menurut dia, kebimbangan yang dikhawatirkan oleh para profesi notaris salah satunya sanksi terhadap sumpah jabatan notaris dan notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai sumpah jabatan, kecuali UU menentukan lain.

"Kalau kita melanggar sumpah jabatan itu dikenakan sanksi pasal 84 yakni bisa dituntut notaris tersebut oleh klien pembuat akta. Nah dengan adanya MPD itu nanti akan diseleksi (diuji) sebelum memberikan keterangan ke penyidik," katanya.

Untuk itu, pihaknya akan mengajukan keberatan agar ada pertimbangan oleh majelis hakim Mahkamah Konstitusi meskipun memang putusan MK merupakan keputusan final dan mengikat.

"Tapi kita juga masih ada upaya keberatan dan kita harap dengan ada persoalan ini direvisi UUJN diperhalus bahasanya, jangan sampai notaris kebal hukum kesannya," kata Firdhonal.

Sementara itu, Ketua INI Adrian Djuani meminta kepada para notaris di seluruh tanah air agar tetap tenang tidak perlu memikirkan keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

"Ini bukan merupakan kiamat. Para notaris tetap tenang, kerja seperti biasa, apabila kita kerja sesuai rambu semoga tidak ada persoalan," katanya.

Namun demikian, lanjutnya, jika dalam langkah kerja ada masalah, maka notaris masih punya hak ingkar tersebut sehingga pihaknya meminta putusan MK tersebut diambil hikmahnya supaya kerja tertib, jujur dan baik. (ant)

(redaksi@wartaekonomi.com)

Foto: Sufri Y.

Penulis: ***

Editor: Sucipto

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 3,514.87 3,478.27
British Pound GBP 17,169.60 16,991.11
China Yuan CNY 1,989.13 1,969.21
Dolar Amerika Serikat USD 13,179.00 13,047.00
Dolar Australia AUD 10,171.55 10,063.15
Dolar Hong Kong HKD 1,699.24 1,682.01
Dolar Singapura SGD 9,827.01 9,722.78
EURO Spot Rate EUR 14,736.76 14,583.94
Ringgit Malaysia MYR 3,292.28 3,255.24
Yen Jepang JPY 13,026.59 12,889.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5270.011 -2.972 541
2 Agriculture 1873.717 1.922 21
3 Mining 1394.938 2.956 43
4 Basic Industry and Chemicals 536.178 0.335 66
5 Miscellanous Industry 1323.361 -3.350 42
6 Consumer Goods 2349.481 11.027 39
7 Cons., Property & Real Estate 517.631 -3.144 63
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1047.805 -3.051 56
9 Finance 801.560 -2.158 89
10 Trade & Service 851.884 -1.049 122
No Code Prev Close Change %
1 MCOR 158 212 54 34.18
2 JAWA 132 173 41 31.06
3 DGIK 61 73 12 19.67
4 DART 320 380 60 18.75
5 BNLI 645 745 100 15.50
6 MDIA 2,600 3,000 400 15.38
7 ALKA 200 230 30 15.00
8 ARTO 138 155 17 12.32
9 LMPI 145 162 17 11.72
10 SPMA 190 212 22 11.58
No Code Prev Close Change %
1 PDES 190 125 -65 -34.21
2 NAGA 210 171 -39 -18.57
3 MGNA 146 125 -21 -14.38
4 MITI 71 63 -8 -11.27
5 RUIS 250 228 -22 -8.80
6 BINA 366 338 -28 -7.65
7 MRAT 214 200 -14 -6.54
8 CASS 850 800 -50 -5.88
9 TOBA 1,275 1,200 -75 -5.88
10 CKRA 69 65 -4 -5.80
No Code Prev Close Change %
1 BUMI 388 410 22 5.67
2 BNLI 645 745 100 15.50
3 MCOR 158 212 54 34.18
4 DGIK 61 73 12 19.67
5 BIPI 106 115 9 8.49
6 DYAN 60 64 4 6.67
7 INCO 2,480 2,510 30 1.21
8 SSMS 1,475 1,525 50 3.39
9 PBRX 428 432 4 0.93
10 INPC 113 117 4 3.54