Market Indices

INI: Putusan MK Munculkan Keresahan Kalangan Notaris

Oleh Cipto - Rubrik Nasional

30 Mei 2013 20:01:00 WIB

WE.CO.ID - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 49/PUU-X/2013 tertanggal 28 Mei 2013 terkait penghapusan hak istimewa notaris dalam memberikan keterangan kepada polisi dinilai memunculkan keresahan di kalangan notaris.

Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia (INI) Adrian Djuani di Jakarta, Kamis (30/5/2013) mengatakan, pihaknya menyesalkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapuskan materi salah satu pasal Undang-Undang No 30/2004 tentang jabatan notaris, karena MK tidak melibatkan para notaris dalam mengambil keputusan tersebut.

"Kami tidak ada maksud untuk menentang atau menolak keputusan MK, kami hanya menyesalkan karena tidak dilibatkan dalam proses. Padahal kami usernya, bahkan tahu juga tidak. Ternyata, kasus sudah berjalan setahun lalu sejak Mei 2012 dan diputus kemarin (28/5)," katanya.

Melalui putusan MK tersebut, tambahnya, majelis hakim MK telah menghapus isi pasal 66 UU Jabatan Notaris dimana maksud dalam materi itu mengatur kalau pemanggilan notaris oleh polisi (penyidik) harus mendapat izin dari majelis pengawas daerah (MPD).

"Padahal majelis ini perpanjangan tangan negara (KemenkumHam) dalam rangka pembinaan, pengawasan notaris. Itu tugas pokoknya," katanya.

Menurut Adrian, tugas MPD itu melakukan pemeriksaan terhadap seorang notaris terkait pemanggilan oleh penyidik supaya meminta keterangan notaris soal akta yang dibuatnya tersebut.

"Jadi MPD memberikan rekomendasi kepada penyidik apabila seorang notaris dilakukan penyidikan, diuji dulu di MPD. Tapi kalau dihapus ya ini jadi persoalan, karena penyidik tidak perlu lagi rekomendasi majelis," ujarnya.

Dilema Senada dengan itu Firdhonal, anggota Ikatan Notaris Indonesia menyatakan keputusan majelis hakim MK yang menghapuskan pasal 66 UU Jabatan Notaris membuat dilema para profesi notaris.

"Kami menghormati keputusan MK, tapi keprihatinan kita dengan dihapuskan pasal 66 itu akan berdampak luas," katanya.

Menurut dia, kebimbangan yang dikhawatirkan oleh para profesi notaris salah satunya sanksi terhadap sumpah jabatan notaris dan notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai sumpah jabatan, kecuali UU menentukan lain.

"Kalau kita melanggar sumpah jabatan itu dikenakan sanksi pasal 84 yakni bisa dituntut notaris tersebut oleh klien pembuat akta. Nah dengan adanya MPD itu nanti akan diseleksi (diuji) sebelum memberikan keterangan ke penyidik," katanya.

Untuk itu, pihaknya akan mengajukan keberatan agar ada pertimbangan oleh majelis hakim Mahkamah Konstitusi meskipun memang putusan MK merupakan keputusan final dan mengikat.

"Tapi kita juga masih ada upaya keberatan dan kita harap dengan ada persoalan ini direvisi UUJN diperhalus bahasanya, jangan sampai notaris kebal hukum kesannya," kata Firdhonal.

Sementara itu, Ketua INI Adrian Djuani meminta kepada para notaris di seluruh tanah air agar tetap tenang tidak perlu memikirkan keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

"Ini bukan merupakan kiamat. Para notaris tetap tenang, kerja seperti biasa, apabila kita kerja sesuai rambu semoga tidak ada persoalan," katanya.

Namun demikian, lanjutnya, jika dalam langkah kerja ada masalah, maka notaris masih punya hak ingkar tersebut sehingga pihaknya meminta putusan MK tersebut diambil hikmahnya supaya kerja tertib, jujur dan baik. (ant)

(redaksi@wartaekonomi.com)

Foto: Sufri Y.

Executive Brief

Aset Bank Victoria meningkat 33,6% jadi Rp 19,17 triliun per 31 Desember 2013.

BEI: Perkembangan pasar modal syariah di dalam negeri positif.

Valbury: Jokowi gerakkan sektor infrastruktur pada saham.

Bank ADB setujui pinjaman US$ 400 juta untuk membantu Pakistan.

Citibank Indonesia raih penghargaan "Best Consumer Internet Bank in Indonesia".

KakaoTalk luncurkan paket emotikon "Kakao Friends Daily Life".

Dahlan bantah tidak ada kajian soal rencana akuisisi BTN.

Astra Graphia bagikan dividen sebesar Rp 62 per saham.

Astra Graphia serap capex Rp 43 miliar hingga akhir kuartal-I 2014.

Bank Dunia: 75% penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Batavia Prosperindo Finance bagikan dividen sebesar Rp 5 per saham.

OJK: Masih banyak kendala untuk kembangkan asuransi mikro syariah.

BRI raup laba bersih sebesar  Rp 5,9 triliun pada kuartal I tahun 2014.

Bank Permata catat laba bersih sebesar Rp 1,73 triliun pada tahun 2013.

LPS: 18 calon investor berminat beli saham Bank Mutiara.

Akuisisi BTN ditunda hingga berakhirnya masa Kabinet Indonesia Bersatu II.

PSG akan sambangi Indonesia pada pertengahan Juli 2014.

Kimia Farma bangun pabrik garam farmasi di Jatim.

Forrester Research tempatkan SAS sebagai pemimpin solusi ritel.

KSPI akan tuntut kenaikan upah minimum 2015 sebesar 30 persen saat "May Day".

Entertainment & Life Style

22 April 2014 - Entertainment & Life Style

Telkomsel Gelar Digi Expo