Akuisisi BTN Ancam Keberlangsungan KPR Bersubsidi

WE Online - Ketua Serikat Pekerja Bank BTN Satya Wijayantara mengkhawatirkan rencana akuisisi BTN akan mengancam keberlangsungan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi.

"Selama ini bank yang peduli menyalurkan KPR melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) hanya BTN, sedangkan bank lain lebih suka menyalurkan KPR komersial," kata Satya usai orasi penolakan akuisisi BTN di Jakarta, Minggu.

Pada Minggu (20/4) ribuan karyawan BTN melaksanakan apel dalam rangka penolakan terhadap rencana Kementerian BUMN yang telah memberikan dukungan kepada Bank Mandiri untuk mengakuisi saham BTN.

Kementerian BUMN telah melayangkan surat izin prinsip untuk penyelenggaraan RUPS dengan agenda mengambilalih saham dwiwarna di Bank BTN jelas hal ini bertentangan dengan kesepakatan politik dengan DPR-RI yang menetapkan BTN sebagai bank tunggal dan berdiri sendiri.

Satya mengatakan, apel yang berlangsung di kantor pusat BTN Harmoni diikuti seluruh karyawan tidak hanya di kantor pusat dan tetapi juga cabang-cabang diberbagai daerah sebagai bentuk sikap untuk menolak rencana Kementerian BUMN sesuai PP No. 28 tahun 1999 tentang pelaksanaan konsolidasi, merger, dan akuisisi bank yang menyebutkan perlu adanya sikap dari karyawan maupun direksi.

Satya mengatakan, SP BTN juga berencana akan menggelar unjuk rasa melibatkan seluruh karyawan saat penyelenggaraan RUPS yang dijadwalkan 21 Mei 2014.

Kementerian BUMN beralasan melalui akuisisi maka asset Bank Mandiri akan meningkat sehingga menjadi bank besar yang mampu bersaing di regional bahkan internasional, sedangkan BTN sebagai anak usaha diharapkan dapat meningkatkan program perumahan untuk rakyat.

Padahal, kata Satya, tidak ada di negara manapun bank memiliki anak usaha yang bergerak di sektor yang sama karena tidak efisien kecuali anak usaha itu merupakan bank syariah.

Satya mengatakan, rencana akuisisi ini memunculkan suasana kekhawatiran kehilangan pekerjaan bagi karyawan BTN, serta adanya dugaan mempermainkan saham BTN melalui berbagai isue semacam itu.

Apabila pada tahun 2013 status direksi BUMN sengaja dibuat tidak jelas sehingga harga saham BTN anjlok sampai Rp800, kemudian pada April 2014 sengaja dibuat isue akuisi sehingga harga saham terkerek sampai Rp1.200, ungkap Satya.

Satya mengatakan, SP Bank BTN menolak rencana akuisisi atau merger dengan Bank Mandiri karena keduanya memiliki mazhab berbeda, Mandiri bank corporate sedangkan BTN bank retail sehingga kalau dipaksakan penggabungan itu akan berpotensi gagal dan menimbukkan PHK.

Satya juga menunjuk pernyataan yang menyesatkan dengan menyebutkan BTN akan mengalami kesulitan apabila memasuki pasar bebas, padahal selama ini tidak ada bank asing yang mampu untuk membiayai rumah rakyat. (Ant)

Foto : SY