WE Online, Jakarta - Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris mengatakan tantangan terbesar yang akan dihadapi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) akan datang dari lembaga legislatif atau parlemen.
"Saya menilai hubungan antara eksekutif dan legislatif pada masa pemerintahan Jokowi-JK akan sangat tinggi dinamikanya bahkan sangan rentan terciptanya deadlock dan instabilitas politik," kata Syamsuddin dalam diskusi bertajuk Meneropong Relasi Pemerintah, Parlemen, dan Masyarakat Sipil Pasca-Pemilu yang diselenggarakan UNDP di Jakarta, Kamis (24/7/2014).
Beberapa faktor penyebabnya antara lain koalisi pendukung Jokowi-JK jauh lebih kecil dibanding koalisi oposisi, kecuali sebagian koalisi pendukung Prabowo-Hatta pindah haluan bergabung ke dalam koalisi Jokowi-JK.
"Kalau pun koalisi Jokowi-JK ditambah 2-3 parpol belum tentu mampu membantu karena di sisi lain Jokowi sudah memiliki komitmen lain, yaitu koalisi tanpa syarat di mana mudah diucapkan tetapi tidak mudah diwujudkan," tambahnya.
Ia khawatir meskipun 2-3 parpol baru masuk ke dalam koalisi Jokowi-JK, namun tidak akan sepenuhnya mendukung karena adanya komitmen koalisi tanpa syarat yang diminta Jokowi.
"Tidak ada pengikatnya mereka bertahan di dalam koalisi Jokowi karena tidak ada bagi-bagi kekuasaan. Ini dukungan seketika bisa dicabut di tengah jalan," ungkapnya.
Seperti diketahui, Jokowi-JK diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hanura, Partai NasDem, PKPI yang jika dijumlah hanya memperoleh 202 kursi dari 560 kursi di DPR. Sedangkan, koalisi Prabowo-Hatta yang didukung Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, PKS, PPP, PBB, dan Partai Demokrat yang jika dijumlahkan 358 dari 560 kursi di DPR.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Boyke P. Siregar
Editor: Cahyo Prayogo
Tag Terkait:
Advertisement
