Kadin: Pemerintah Harus Perbanyak Porsi Pembangunan untuk Perbatasan

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Pembangunan garda depan wilayah Indonesia dinilai masih belum menjadi prioritas. Secara faktual, kawasan perbatasan Indonesia dengan negara-negara tetangga masih jauh tertinggal. Terkait hal tersebut, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah agar lebih aktif lagi membangun daerah dimulai dari wilayah terluar sehingga pembangunan ekonominya bisa lebih jauh berkembang.

"Pemerintah harus mengaktifkan lagi pembangunan kawasan perbatasan karena wilayah ini merupakan beranda negara kita. Aksesnya harus mudah, tidak seperti sekarang yang infrastrukturnya masih minim. Demikian halnya dengan ketersediaan listrik dan BBM yang langka," kata Plt Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pembangunan Kawasan Perbatasan James Budiono di sela-sela Business Meeting Kadin dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Jakarta, Selasa (23/9/2014).

James menjelaskan bahwa saat ini hanya ada satu atau dua daerah perbatasan Indonesia yang kondisinya lebih baik jika dibandingkan dengan negara tetangga, seperti daerah Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini.

"Sementara wilayah perbatasan yang paling luas adalah dengan Malaysia dan kesejahteraan masyarakat kita masih jauh tertinggal," jelasnya.

Dia menuturkan Kadin sudah sering mengunjungi daerah perbatasan dan masalah utamanya adalah infrastruktur sehingga banyak dari investor menarik kembali niatnya untuk berinvestasi di wilayah perbatasan.

"Banyak wilayah perbatasan memiliki potensi perikanan. Sebenarnya pengadaan cold storage bisa diusahakan, tetapi ternyata listrik pun belum mendukung. Jangankan untuk industri, untuk kebutuhan sehari-hari saja sulit," ungkapnya.

Meski demikian, pihaknya tetap berkomitmen untuk terus membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan melalui pemasaran produk komoditas-komoditas, membangun industri, dan mengundang investor potensial dari dalam maupun luar negeri.

"Kita ingin pemerintahan yang akan datang memperhatikan kendala-kendala yang ada agar segera ditindaklanjuti," tegasnya.

Menurut dia, regulasi dari pemerintah sudah mendukung meskipun memang ada satu atau dua yang perlu ditambah, misalnya kemudahan untuk memasukkan barang atau alat berat dari negara tetangga yang harusnya bisa dimungkinkan dengan penerapan bea masuk nol persen guna kepentingan pembangunan.

"Intinya, kita harapkan pemerintah yang akan datang bisa memberikan porsi yang lebih banyak dan memberi perhatian khusus karena wilayah NKRI harus dijaga keseluruhannya dari berbagai aspek. Kadin sudah berkomitmen untuk terus menjalankan nota kesepahaman dengan BNPP agar kawasan perbatasan bisa lebih berkembang melalui potensi produk komoditas, jasa, sampai pariwisatanya," pungkas James.