Aprisindo Harapkan Koordinasi Pemerintah Pusat-Daerah Terkait PSPT

WE Online, Jakarta - Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) mengharapkan adanya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mengatasi tantangan-tantangan yang sering dihadapi pelaku industri alas kaki.

"Saat ini yang cukup berat untuk dihadapi adalah tentang izin perpanjangan domisili," ujar Ketua Umum Aprisindo Eddy Widjanarko saat berdialog dengan pihak Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Jakarta, Selasa (10/2/2015).

Ia mengatakan dari 600 pabrik alas kaki di Indonesia, sekitar 99 persen tidak berada di kawasan industri sehingga para pengusaha harus mengurus izin domisili. Namun, katanya, saat ini pemerintah daerah banyak mengajukan syarat yang mempersulit penerbitan izin domisili tersebut dengan motivasi utama keuntungan finansial.

"Dulu mengurus izin domisili setengah jam jadi, sekarang sudah sampai enam bulan belum keluar. Izin domisili ini jadi alat Pemda untuk memeras kami," tuturnya.

Ia menuntut adanya koordinasi antara PTSP Pusat dengan PTSP Daerah guna menyelesaikan masalah-masalah terkait peraturan daerah tersebut. Selain itu, Eddy juga mengusulkan adanya insentif bagi industri alas kaki karena industri tersebut dinilainya mampu menyerap banyak tenaga kerja.

"Industri sepatu adalah industri yang nilai ekspornya terus meningkat dalam 10 tahun terakhir, dan mampu menyerap tenaga kerja hingga 10 ribu orang tiap pabriknya," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan bahwa pihaknya tengah berupaya mengintegrasikan seluruh kebijakan dan sistem dari BKPM Pusat ke BKPM Daerah (BKPMD). "Di setiap daerah akan ada tim Ad Hoc yang bertugas melakukan pendampingan dan memfasilitasi penyelesaian masalah-masalah yang ada di kabupaten atau kota," katanya.

Tahun ini ia menargetkan menugaskan tim di 24 provinsi dengan cakupan 124 kabupaten atau kota. Selain itu, ia juga akan menyosialisasikan penggunaan sistem komputer untuk memudahkan koordinasi dan pengawasan. "Kami di BKPM bagian pengendalian dan pengawasan akan berusaha maksimal untuk membantu mengomunikasikan ke BKPMD," tuturnya.

Berdasarkan data BKPM, jumlah industri alas kaki pada 2014 mencapai 112 pabrik dengan penyerapan tenaga kerja 41.415 orang. Sedangkan nilai investasi atas industri ini meningkat dari semula Rp 1,19 triliun tahun 2013 menjadi Rp 2,55 triliun tahun 2014. (Ant)