Kementerian PU: 24 Ruas Tol Masih Mangkrak

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) secara terbuka mengakui sampai saat ini, sedikitnya 24 ruas tol baru di Indonesia statusnya masih mangkrak atau belum mulai pekerjaan konstruksinya karena terhambat pembebasan lahan.

"Jumlah itu, belum termasuk tol Trans Jawa. Jumlah ruas total di luar Trans Jawa ada 32 ruas," kata Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto pada diskusi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Percepatan Pembangunan Jalan Tol dan Aneka Persoalan Yang Menghambatnya" yang diselenggarakan Forum Wartawan Pekerjaan Umum di Jakarta, Selasa (25/3/2014).

Ia memberikan menyebutkan beberapa ruas tol yang belum mulai konstruksi itu seperti Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran, Kunciran-Serpong, Serpong-Cinere, Cinere-Jagorawi, Cimanggis-Cibitung, Cibitung-Cilincing, Depok-Antasari, Bekasi-Cawang-Kampung Melayu, dan Ciawi-Sukabumi.

Selain itu, hampir semua ruas di Trans Sumatera dan Kalimantan belum ada satu pun yang dimulai konstruksinya.

Sementara itu, untuk ruas tol Trans Jawa, dari 10 ruas, sebanyak empat ruas masih dalam tahap pembebasan lahan yaitu Pejagan-Pemalang, Pemalang-Batang, Batang-Semarang dan Ngawi-Kertosono.

Oleh karena itu, tegasnya, pemerintah sebenarnya terus berupaya untuk mempercepat pembangunan jalan tol yang belum dimulai pembangunannya itu, termasuk menarik minat investor di bidang jalan tol.

"Kendala utamanya, masih seputar kesulitan pembebasan tanah," katanya.

Selain itu, dia menambahkan, kondisi tersebut terkait kurang layaknya proyek secara finansial dan ini memicu minat investor yang lebih rendah, sehingga tidak tersedia pendanaan jangka panjang.

Terkait pembebasan tanah, menurut Djoko, hambatan utamanya bukan ketersediaan tanah, tetapi bagaimana mencapai konsensus dengan harga yang pantas.

Dari sisi pembiayaan, Djoko mengatakan perbankan enggan mengucurkan kredit karena ketidakpastian besarnya biaya dan waktu pembebasan ranah.

Aneka upaya Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Kementerian Pekerjaan Umum, Achmad Gani Ghazali mengaku sebenarnya sudah ada aneka upaya untuk melakukan percepatan pembangunan jalan tol di Indonesia.

"Target menyeluruh kami adalah jalan tol hingga 5.400 kilometer untuk kawasan Jawa, Sumatera, Bali, Sulawesi dan Kalimantan. Saat ini, secara keseluruhan, Indonesia baru mempunyai jalan tol sepanjang 927,53 kilometer," katanya.

Karena itu, lanjutnya, sebenarnya pemerintah juga mendukung pembangunan di bidang jalan tol dengan beberapa program seperti pemberian dana "land capping".

Filosofi land capping adalah pembagian risiko yang adil antara pemerintah dan investor, yang bertujuan untuk memberikan kepastian investasi.

Menurut Gani, dana itu diberikan untuk mencegah selisih harga tanah pada saat penetapan perjanjian pengusahaan jalan tol dan eksekusi lahan.

Selain itu, investor jalan tol diberikan jatah kenaikan tarif setiap dua tahun sekali.

Pemerintah, tambahnya, juga memberikan bantuan pembebasan lahan dan sebagian konstruksi jalan tol. "Ini dilakukan di Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, Cileunyi-Sumedang-Dawuan," katanya. (Ant)

Foto: SY