Bappenas: Indonesia Harapkan Korea Investasi Infrastruktur-Industri

WE Online, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Armida S Alisjahbana mengatakan bahwa Indonesia mengharapkan adanya peningkatan investasi Korea Selatan untuk membiayai infrastruktur dan untuk penanaman modal di sektor industri.

Keterangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas melalui laman resminya yang dikunjungi di Jakarta, Selasa (1/4/2014), menyebutkan penanaman modal di sektor industri itu tidak hanya untuk memproduksi barang-barang konsumsi tetapi juga untuk memproduksi "intermediate goods" (barang setengah jadi).

Yang juga penting untuk terus dikembangkan pada masa depan adalah kerjasama di bidang produksi alat pertahanan seperti pesawat tempur (fighter planes).

Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida S Alisjahbana pada Jumat (28/3) menerima kunjungan Delegasi National Assembly (DPR) Republik Korea/Korea Selatan, yang terdiri dari Na Seong Lin (Partai Saenuri/partai yang berkuasa), Lee Man Woo (Partai Saenuri), Lee In Young (Partai Demokrat/partai oposisi).

Ikut serta dalam delegasi itu adalah Na Ki Hwan, Choo Jin dan Um Sung Yong (pejabat dari Korean Exim Bank). Delegasi juga disertai Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia, Kim Young Sun.

Sementara Menteri PPN didampingi oleh Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas Wismana Adi Suryabrata dan Direktur Pendanaan Luar Negeri Bilateral Bappenas Kennedy Simanjuntak.

Na Seong Lin sebagai pemimpin delegasi menyampaikan tujuan kunjungannya ke Kementerian PPN/Bappenas, yaitu untuk dapat lebih mengetahui perkembangan/kemajuan kegiatan proyek-proyek pembangunan yang ikut dibiayai oleh Economic Development Cooperation Fund (EDCF), yang merupakan lembaga penyalur dana pinjaman dengan syarat-syarat lunak (soft loans). Lembaga itu berbeda dengan Korea International Cooperation Agency (KOICA) yang menyalurkan dana bantuan dalam bentuk hibah (grants).

Beberapa proyek yang dibiayai EDCF tersebut antara lain adalah Construction of the Karian Multipurpose Dam, yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Fast Patrol Boat for the Indonesian Police oleh Polri.

Na Seong Lin selanjutnya mengatakan bahwa pada masa lalu Korea Selatan pernah menjadi negara yang menerima bantuan luar negeri, namun saat ini setelah banyak kemajuan yang berhasil dicapainya, maka Korea Selatan telah menjadi negara donor.

Dalam kaitan itu, Na Seong Lin mengatakan bahwa walaupun saat ini Indonesia masih menerima dana bantuan luar negeri dari Korea Selatan, ia percaya bahwa suatu saat nanti dengan berbagai kemajuan yang akan dicapai Indonesia, maka Indonesialah yang dapat menjadi donor kepada Korea Selatan.

Menteri PPN menyampaikan penghargaannya atas dapat terjalinnya hubungan kerjasama yang baik antara Indonesia dan Korea Selatan. Namun Menteri PPN menambahkan bahwa walaupun dana bantuan dari Korea Selatan selama ini cukup penting, Indonesia pada dasarnya menganggap bahwa dana bantuan luar negeri hanya merupakan pelengkap dalam pembiayaan pembangunan Indonesia. Dana bantuan akan difokuskan atau dibatasi hanya untuk pembiayaan infrastruktur dan pengembangan energi.

Hubungan kerjasama ekonomi Indonesia-Korea juga akan lebih ditekankan pada kerjasama kegiatan dunia usaha melalui perdagangan dan investasi. Dalam hal ini telah banyak penanaman modal langsung (FDI) yang dilakukan para pengusaha Korea Selatan di Indonesia, yang secara kasat mata ditunjukkan oleh banyaknya restoran Korea dan kegiatan supermarket (Lotte) yang telah berkembang di Indonesia.

Menteri PPN selanjutnya mengatakan bahwa kedepan (2015-2019) Indonesia mempunyai prospek yang sangat baik dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6-8 persen sehingga pendapatan per kapita Indonesia diharapkan dapat meningkat dari sekitar 4.000 dolar AS saat ini menjadi sekitar 7.000 dolar AS pada tahun 2019 dan menjadi sekitar 12.000 dolar AS pada tahun 2025.

Beberapa pertanyaan yang diajukan para anggota delegasi antara lain adalah : dapatkah pemerintah Indonesia meringankan biaya perolehan lahan, misalnya untuk pembangunan pabrik petro-kimia oleh investor Korea Selatan dibangun di atas lahan yang dimiliki Krakatau Steel.

Juga pertanyaan apakah Pemerintah Indonesia dapat mengusahakan agar Krakatau Steel menyewakan lahannya kepada investor petro-kimia Korea Selatan tersebut.

Seorang anggota delegasi juga menanyakan langkah apa saja yang telah ditempuh pemerintah untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di Jakarta.

Pada akhir pertemuan, pimpinan delegasi Korea Selatan mengatakan bahwa para anggota delegasinya, sebagai anggota lembaga legislatif, setelah kembali ke Seoul, akan meminta pemerinta/lembaga eksekutifnya untuk mendorong dunia usaha Korea untuk meningkatkan kegiatan investasi dan perdagangannya di Indonesia. (Ant)

Foto: SY