WE Online, Jakarta - Yayasan Suluh Nusantara Bakti (YSNB) menilai strategi diplomasi kelautan Indonesia belum berjalan optimal. Hal ini berdampak pada kian buruknya kinerja kerja sama ekonomi Indonesia pada level regional dan internasional. Lalu, belum tuntasnya pembahasan perbatasan laut Indonesia dengan 10 negara tetangga hingga masih ditemukannya tindak kekerasan terhadap warga negara Indonesia di luar negeri.
"Faktanya, melalui media daratan, Indonesia hanya berbatasan dengan 3 negara. Sedang melalui lautan, Indonesia berbatasan langsung dengan 10 negara," Kata Ketua YSNB Iman Sunario dalam siaran persnya di Jakarta, Jumat (4/4/2014).
Dewan Kelautan Indonesia (2012) menyebut jika membandingkan antara luas wilayah perairan RI dengan jumlah kapal yang menangani penegakkan hukum dan keamanan di laut, yaitu Luas Wilayah (5.800.000 km2):Jumlah kapal (870 unit)=6.666 km2/kapal. Artinya, rata-rata setiap 1 kapal patroli harus mengawasi luas wilayah perairan laut seluas 6.666 km2. Tantangan lainnya, aksesibilitas dari dan ke pulau-pulau kecil Indonesia sangatlah terbatas. Target membuka 90 trayek laut perintis hingga 2014 belum juga tercapai (Kementerian Perhubungan, 2013).
"Pemilu 2014 harus menghasilkan presiden yang memiliki pengetahuan dan perhatian besar untuk mengarusutamakan aspek kelautan dalam tiap-tiap diplomasi luar negeri Indonesia. Hal ini dapat dimulai dengan memperkuat armada laut nasional, baik untuk kepentingan pertahanan dan keamanan, memfasilitasi perdagangan antar pulau, maupun memperkuat transportasi yang menghubungkan pulau-pulau kecil di Indonesia. Dengan kekuatan domestik seperti itu, Indonesia akan kembali disegani oleh bangsa-bangsa lain," tutup Iman.
(Boyke P. Siregar)
Foto: swatt-online.com
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Boyke P. Siregar
Editor: Cahyo Prayogo
Tag Terkait:
Advertisement
