Bappenas: Pemimpin Global Bersepakat Tingkatkan Kerja Sama Pembangunan

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Negara-negara berkembang bersepakat untuk mengefektifkan kerja sama pembangunan dengan tujuan mempercepat agenda-agenda pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Hal itu diungkapkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida S Alisajbana saat memaparkan hasil kunjungannya ke Meksiko dalam rangka "First High-Level Meeting (HLM) I of The Global Partnership for Effective Development Co-operation (GEPDC)" pada 15-16 April 2014 di kantor Bappenas, Jakarta, Senin (21/4/2014).

Lebih lanjut, Armida menjelaskan jika "Global Partnership" ini merupakan forum yang mengumpulkan stakeholder pembangunan.

"Jadi, pertemuan di Meksiko merupakan kelanjutan dari "Global Partnership" yang diadakan Busan, Korea Selatan, pada Desember 2011 lalu. Dari tahun 2011-2014 April terlihat progress komitmen negara-negara ketiga di Busan," katanya.

Forum "Global Partnership" sendiri dihadiri 145 negara dan 1.300 peserta. Hadir dalam forum tersebut Sekjen Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Ban Ki-moon, Presiden Meksiko Enrique Peña Nietoserta, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida S Alisajbana, Menteri Kerjasama Pembangunan Internasional Inggris Justine Greening, dan Menteri Keuangan Nigeria Ngozi Okonjo Iweala.

Armida menjelaskan bahwa dalam forum "Global Partership" seluruh negara sepakat untuk mempercepat pencapaian target pembangunan dengan tidak hanya pemerintah saja yang berpartisipasi sebagai pelaku pembangunan.

"Intinya, membahas bagaimana bisa lebih mengefektifkan kerja sama pembangunan untuk mempercepat pencapaian agenda-agenda pembangunan. Agenda pembangunan secara global adalah "millenium development goals" (MDGs) negara berkembang agar bisa mempercepat target pembangunan global," jelasnya.

Hal berikutnya yang dihasilkan dalam forum adalah sumber pendanaan pembangunan tidak hanya berasal dari pemerintah. Namun, perlu melibatkan atau memanfaatkan sumber-sumber pendanaan di luar pemerintah.

"Dengan begitu, maka stakeholder-nya harus lebih luas. Sumber-sumber pendanaan tidak hanya dari pemerintah. Kemudian, prinsip-prinsip lain adalah pembangunan itu harus kebijakan program yang merupakan prioritas negara," tambahnya.

Sekjen Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Ban Ki-moon mengatakan sangat mendukung pelaksanaan pertemuan tingkat tinggi ini karena GEPDC merupakan enabler bagi pencapaian agenda pembangunan pasca-2015. HLM-1-GPEDC ini akan menjadi masukan bagi laporan Sekjen PBB untuk topik "Post-2015 Development" yang merupakan agenda pada sidang umum PBB mendatang.

"GPDEC merupakan complementary bagi pencapaian sasaran pembangunan pasca-2015 sehingga perlu bersinergi dengan forum kerja sama pembangunan seperti UNDCF dan UNDESA," sarannya.

(Boyke P Siregar)

Foto: BS