Pakar: Pacu Investasi dengan Bangun Infrastruktur

WE Online, Jakarta - Pakar ekonomi Universitas Diponegoro FX Sugiyanto mengatakan Pemerintah Pusat perlu menjamin berjalannya koordinasi parsial antarpemerintah daerah untuk mengikis segala hambatan dalam membangun infrastruktur.

"Pembangunan infrastruktur, baik itu untuk memperbaiki konektivitas, sistem logistik, dan penyediaan sumber energi harus terus digiatkan agar pertumbuhan ekonomi di daerah terus bergerak dan tidak tertinggal jauh dibanding Pulau Jawa," kata FX Sugiyanto saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (12/8/2014).

Dia mengatakan kebijakan pemerintah untuk hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, harus diikuti dengan masifnya pembangunan infrastruktur untuk menopang pertumbuhan investasi ke daerah.

"Sekarang, kita melihat ke arah hilirisasi. Dengan demikian, perlu ada tindak lanjut untuk mendorong hilirisasi, yakni memacu investasi. Salah satunya dengan membangun infrastrukturnya," kata dia.

Berjalannya koordinasi lintas daerah itu juga diperlukan untuk melewati masalah-masalah yang kerap muncul dalam pembangunan infrastruktur selain karena tersendatnya investasi, seperti pembebasan lahan, minimnya sumber energi dan lain-lain.

"Hal seperti pembebasan lahan, minimnya listrik, sebenarnya harus dicoba untuk diselesaikan dahulu di tingkat antarpemerintah. Saya melihat di beberapa kasus, koordinasi lintas daerah masih minim," ujarnya.

Menurut dia, koordinasi lintas daerah, yang diawasi pemerintah pusat, juga sebaiknya digiatkan untuk menudukung reformasi di pentaan birokrasi dan perampingan izin investasi. Kebijakan hilirisasi industri berbasis mineral dan barang tambang, kata Sugiyanto, memang berpotensi dapat membuat pertumbuhan ekonomi di daerah melambat. Namun, kebijakan hilirisasi itu perlu dilihat secara keseluruhan sebagai instrumen untuk meningkatkan nilai tambah.

Sebelumnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistisk (BPS), struktur pertumbuhan ekonomi triwulan II 2014 masih didominasi perekonomian Pulau Jawa sebesar 58,7 persen, kemudian diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 23,74 persen, Pulau Kalimantan 8,31 persen, Pulau Sulawesi 4,84 persen, dan sisanya 4,41 persen di pulau-pulau lainnya.

Berdasarkan data BPS, kontribusi beberapa daerah penghasil mineral dan komoditas melambat. Kontribusi Kalimantan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menurun dari 8,45 persen pada triwulan I menjadi 8,31 persen pada triwulan II. Begitu juga dengan Maluku dan Papua, dari 1,94 persen pada triwulan I menjadi 1,91 persen pada triwulan II. (Ant)