WE Online, Jakarta - Direktur Pusat Kajian Anti-Korupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar menilai kualitas penyelenggaraan pemilu dari tahun ke tahun semakin buruk, termasuk pada pelaksanaan pemilu tahun 2014.
Ia memberikan alasan pertama di mana pemilu yang diselenggarakan tahun ini dilakukan dengan sistem acak kadut. Mulai dari sistem pembagian dapil hingga pembagian kursi.
"Pemilu presiden sekarang tidak menggunakan undang-undang baru, tetapi undang-undang tahun 2009. Itulah yang dipakai untuk menyelenggarakan Pemilu 2014. Hal itu mengakibatkan kualitas pemilu kita buruk," kata Zainal dalam dialog kenegaraan bertajuk Menanti Putusan Mahkamah Konstitusi (Sengketa Pemilu 9 Juli 2014) yang diselenggarakan di Gedung DPD, Jakarta, Rabu (20/8/2014).
Alasan kedua, ia mengatakan sistem pemilu yang saat ini masih manual membuat proses rekapitulasi harus dibuat berjenjang.
"Ada kemungkinan membuat kesalahan yang terencana dapat dilakukan. Untuk itu, pemilu harus dilihat sebagai sebuah sarana yang di dalam penyelenggaraannya banyak kekurangan, tetapi dapat diperbaiki," tegasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Boyke P. Siregar
Editor: Cahyo Prayogo
Tag Terkait:
Advertisement
