WE Online, Jakarta - Pengamat dari Management and Economics Development Studies (MECODEstudies) Mangasa Augustinus Sipahutar menilai PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bisa menjadi bank konsolidator mengingat kinerja keuangan kedua bank plat merah tersebut yang cukup baik.
"Kedua bank itu layak jadi pemimpin konsolidasi. Siapa pun dari dua bank itu menjadi pemimpin, tidak jadi masalah," kata Mangasa di Jakarta, Minggu.
Bank Mandiri merupakan bank dengan ekuitas permodalan dan aset paling besar sedangkan BRI adalah bank peraih laba bersih tertinggi di Tanah Air.
Kandidat Doktor pada Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB itu menegaskan bahwa Kementerian BUMN dan pemerintah jangan berwacana terus mengenai konsolidasi perbankan, tanpa pernah dilaksanakan sama sekali.
Ia juga mempertanyakan alasan kebijakan kepemilikan tunggal (single presence policy/SPP) dari Bank Indonesia (BI) tidak pernah diberlakukan kepada pemerintah yang notabene memiliki empat bank BUMN.
"Kebijakan SPP nggak pernah diterapkan kepada pemerintah. Padahal, bank-bank pemerintah lebih mudah digabungkan karena pemiliknya cuma satu, yakni Pemerintah Republik Indonesia," tegas dia.
Menurut Mangasa, tindakan pemerintah yang cenderung tidak mengonsolidasikan bank-bank BUMN dan sering berwacana membuat kinerja beberapa bank terus merosot.
Mangasa mencontohkan, kinerja Bank BNI yang terus menurun pertumbuhan labanya dan Bank BTN yang kekurangan permodalan untuk ekspansi.
Padahal, pada 15 tahun lalu, BNI masih menjadi bank terbesar di Indonesia, namun sekarang posisinya melorot menjadi bank keempat terbesar.
"Coba andaikan pemerintah mengonsolidasikan perbankannya sepuluh tahun lalu. Kemerosotan seperti itu kan tidak perlu terjadi," ujar Mangasa.
Ia mengatakan sikap tegas pemerintah dalam hal konsolidasi perbankan sangat diperlukan, karena jika terus berwacana, konsolidasi bank akan disikapi ricuh oleh kalangan serikat pekerja. Sikap tegas pemerintah, yang langsung 'ketuk palu' dipastikan akan dipatuhi oleh karyawan bank.
Meski terlambat dalam merespons Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Mangasa menilai tidak ada kata terlambat bagi pemerintah untuk memperkuat permodalan dan aset bank-bank BUMN, melalui konsolidasi perbankan.
"Tidak ada yang lebih baik daripada menggabungkan benda-benda yang baik," kata Mangasa.
Jika pemerintah tidak juga mengonsolidasikan bank-bank BUMN, lanjut Mangasa, kepentingan asing akan semakin mendominasi industri perbankan nasional. Apalagi saat ini, perbankan nasional hampir dikuasai oleh asing melalui bank-bank swasta.
"Jika asing menguasai lembaga keuangan dan perekonomian nasional, maka kepentingan yang dominan adalah kepentingan dari pemegang saham asing. Mereka tidak akan pro terhadap kepentingan rakyat ataupun pertumbuhan ekonomi. Makanya, segera lakukan konsolidasi perbankan," kata Mangasa.
Ketua Umum Perbanas Sigit Pramono mengatakan bagi negara yang sedang membangun seperti Indonesia, jelas membutuhkan policy bank (bank khusus).
Secara pribadi, Sigit mengaku mendukung konsolidasi perbankan, karena memang kebutuhannya dirasakan mendesak. Apalagi, ketika menjabat sebagai Dirut BNI, Sigit telah menginisiasi untuk mengakuisisi Bank BTN pada delapan tahun yang lalu, namun menemui penolakan oleh para karyawan BTN.
Dari kondisi tersebut, Sigit menilai sangat diperlukan cetak biru perbankan nasional untuk 5-10 tahun mendatang. Cetak biru yang setara dengan undang-undang ini menjadi konsensus berbagai pihak, baik Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah, termasuk DPR-RI, mengenai mau jadi seperti apa bank BUMN ke depannya.
Negara tetangga Malaysia, melalui Bank Negara Malaysia telah mempunyai cetak biru (blueprint) pengembangan sektor keuangannya, untuk periode 2011 hingga tahun 2020. (Ant)
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor:
Tag Terkait:
Advertisement
