Beni Sindhunata: Negara Mafia

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta- Tidak ada yang negara yang bangga dengan sebutan  “negara mafia” dimana jaringan dan belalai mafiosonya menjangkau ke semua lini dan lapisan kehidupan bernegara sampai ke 3 pilar pokok demokrasi (trias politica) dari eksekutif, legislatif sampai yudikatif. Aneka praktek illegal terlarang ini tentu menyedot triliunan uang negara dan dibawa keluar negeri. Dana yang seharusnya dipergunakan untuk membangunperekonomian negara dan memberantas kemiskinan.

Memang tidak mudah mengetahui berapa persisnya uang negara yang dicuri dan telah dibawa keluar (illegal capital outflow) atas praktek terlarang (sebagai uang haram) termasuk oleh jaringan mafia dari berbagai skala. Mengutip laporan Global Financial Integrity(Desember 2013)menyatakan bahwa uang keluar dari Indonesia terkait  praktek terlarang atau haram (illicit capital outflow) mencapai 181 miliar dollar AS (Rp. 1.750 triliun), kumulatif dari tahun 2002-2011.

Rerata per tahun sekitar 18 miliar dollar AS yang  mencapai puncak tahun 2008 (27,3 miliar AS) dan mulai turun tahun 2009 (20,5 miliar dollar AS) dan menjadi 19,6 miliar dollar (2011).Survey ini merupakan bagian dari usaha global melawan korupsi  dengan mendorong transparansi keuangan di negara berkembang. Karena korupsi, penyelundupan dan pengimpangan transaksi perdagangan ekspor-impor internasional sudah menjadi modus operasi dan signifikan.

Terlalu sempit kalau kita hanya melihat praktek mafia hanya berlangsung di minyak dan gas, salah satu komoditi strategis Indonesia. Karena perilaku ini sudah merambah aneka sektor lain mulai dari mafia pangan, mafia perikanan, mafia pertambangan, kehutanan sampai ke mafia perdagangan buku kurikulum nasional.

Defisitnya neraca perdagangan migas Indonesia jadi lahan empukyang melicin dan menyuburkan para pialang, juragan dan mafioso dalam bisnis perdagangan migas nasional. Dari 2009 sampai 2013, total net impornya minyak Indonesia sudah mencapai 83,4 miliar dollar AS. Ini terus meningkat dari rerata dibawah 10 miliar  menembus 30 miliar dollar AS tahun lalu. Dari besaran volume impor dikaitkan dengan harga minyak rerata per barrel di pasar internasional dan hrga beli oleh Pertamina akan menunjukan berapa besar deviasi harga yang dicapai untuk transaksi ini.

Singkat kata defisit transaksi perdagangan minyak puluhan miliar ini jadi virus utama di depan mata yang harus diberantas oleh tim kabinet presiden ketujuh Indonesia. Inilah biang keladi yang membebani APBN dan memberatkan rakyat karena terancam pencabutan subsidi BBM. Apalagi pembangunan kilang minyak baru tidak bisa diharapkan dalam waktu dekat.Defisit sumber daya alam tidak hanya melanda minyak mentah tapi melanda aneka komoditi pangan sehingga impor produk pangan dan agri-industri mencapai 22,4 miliar dollar AS tahun 2011.

RRC sebagai negara yang paling besar terjadinya pelarian uang haram berada di peringkat 80 indeks korupsi. Dua negara  besar lainnya Rusia peringkat 127 dan Meksiko peringkat 106. Sementara Indonesia diperingkat ke 7 terbesar keluarnya uang haram masuk dalam peringkat ke 114 indeks korupsi.

Ini menunjukan trend bahwa semakin korup sebuahnegara maka semakin subur praktek uang haramterkait underground business, mafia, korupsi dan sindikat kriminal yang telah mengglobal. Seperti diungkap oleh Abraham dan Schendel dalam Illicit Flow and Criminal Thing (2005)yang berpendapat perilaku mafia sudah menjadi extra ordinary crime lintas negara.

Karena itu mengalirnya uang haram dari negara berkembang yang terkait praktek criminal dan mafia terakit erat dengan praktek korupsi di negara tersebut. Lihat tabel.

Semakin korup semakin banyak uang haram…
	Negara	Illegal outflow	Peringkat Korupsi
1	RRC	1,075	80
2	Rusia	880	127
3	Meksiko	461	106
4	Malaysia	370	53
5	India	343	90
6	Brazilia	192	72
7	Indonesia	181	114
8	Irak	78	na
9	Nigeria	142	144
10	Thailand	140	102
11	Afrika Selatan	100	72
12	Philipina	88	90
13	Belarus	75	123
14	Polandia	49	38
15	Serbia	49	72
Data illegal outflow (kumulatif 2002-2012) dalam miliar US$
Peringkat korupsi, semakin kecil semakin bersih
Diolah INBRA dari sumber : Transparency International (2014) dan Global Financial Integrity (2013)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktek ekonomi bawah tanah ibarat sang bayu yang terasa tapi tak berwujud sudah melanda ke segala lini aktivitas ekonomi mulai dari komoditi pangan, tambang mineral, minyak mentah, illegal logging, illegal fishing sampai ke perdagangan manusia, satwa liar yang dilindungi sampai ke perdagangan artefak kuno yang tersimpan di museum. Ini siklus historis klasik praktek mafia yang kini telah berkembang pesat semakin canggih dan mengglobal.

Kate Kelly dalam The Secret club that runs the world (2014) mengungkapkan tentang peranan serta dan permainan para club atau para juragan perdagang komoditi internasional. Merekalah yang menguasai peta permainan di bursa saham, bursa komoditi dan ini tidak lepas dari jaringan bankir, hedge fund, pialang dan lembaga keuangan. Sebagai contoh diantaranya tentang juragan Marc Rich, warga Yahudi kelahiran Belgia yang mendirikan Glencore, pedagang minyak internasional berpengaruh di era 70an-80an. Rich akhirnya buron dari AS tahun 1983 karena tuduhan penggelapan pajak, suap meskipun punya hubungan dan lobby kuat dengan Bill Clinton. Ini hanya salahsatu contoh. Kaena masih banyak juragankomoditi strategis global yang menguasai peta pbisnis dariurusaanimpor kedelai,minyak sawit, aneka mineral tambang sampai ke stok aluminium yang penting bagi produsen soft drink (Coca Cola), semuanya dikendalikan jaringan club ini.

Kembali ke misi dan tugas pemerintahan baru Jokowi-JK adalah mulai dengan menghapus dan menghapus mafia dengan memutus belalai gurita dari ladang minyak, Pertamina sampai  kementrian ESDM dan para trader atau pialang di Singapura. Menghapus Petral bukan satu-satunya solusi, karena itu hanya sebuah institusi yang bisa tumbuh dan hilang berganti. Hari ini Petral dibubarkan tanpa menata kembali mekanisme dan tata kelola yang lebih transparan maka etiap saat bisa berdiri Petral-Petral yang lebih canggih.

Karena itu rencana awal Jokowi-JK membangun kilang minyak baru berkapasitas 1 juta bpd adalah solusi yang tepat. Sehingga mengurangi ketergantungan pada impor minyak yang sangat fluktuatif dan berisiko bagi masa depan negara, hal serupa dialami AS sejak era decade 70-an. Hingga Nixon bilang AS bisa kirim Apollo ke bulan tapi tidak lepas dari peranan  minyak impor dari luar negeri.

Kita tunggu apa kebijakan dari Ir. Joko Widodo dan Jusuf Kalla sejak 21 Oktober mendatang. Apakah “sikerempeng” bisa melawan sindikasi mafia. Karena yang jadi lawandan musuh akan bertambah dari lawan politik sampai para mafioso yang mungkin sudah regenerasi.

 

Direktur INBRA Beni Sindhunata

Sumber: Majalah Warta Ekonomi No 17 Tahun 2014