Ini Penjelasan Menteri Susi Soal Kerugian Rp 11 Triliun di Sektor Perikanan

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengadakan konferensi pers bersama pejabat eselon satu KKP mengenai transparansi data perizinan kapal serta ilegal fishing.

Dalam sambutannya Menteri Susi mengatakan Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki sumber daya yang sangat potensial, yaitu laut. Namun, ia mengatakan bahwa sampai dengan hari ini kelautan Indonesia belum bisa menyejahterakan pelaku ekonomi perikanan di Indonesia.

"Banyak hal yang belum pada tempatnya serta banyak hal yang belum maksimal penggunaannya maka ini semua harus ditata dan ini memerlukan energi dan sinergi dari semua kementerian di Indonesia juga pelaku bisnis dan para nelayan Indonesia," jelasnya.

Lebih lanjut, Susi mengungkapkan negara memberikan subsidi yang begitu besar untuk sektor kelautan dan perikanan, tetapi penerimaan dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak (PNPB) dari sektor ini sangat kecil.

"Dari jumlah total kapal di Indonesia berjumlah 5.329 kapal dengan alokasi BBM sebesar 2,1 juta kiloliter per tahun di mana berarti pemerintah menyubsidi industri penangkapan ini sebesar Rp 11,5 triliun dan PNPB hanya Rp 300 miliar. Ini jelas negara dirugikan hampir Rp 11 triliun," tegasnya.

Padahal, lanjut Susi, dengan jumlah biaya besar yang sudah dikeluarkan negara akan mendapatkan hasil yang setara. Menurit dia, PNPB yang hanya sekian ratus miliar itu tidak masuk akal.

"Ini adalah satu hal yang tidak boleh terjadi lagi. Kita ingin mendapatkan hasil yang setara dengan cost yang kita keluarkan," tegasnya.