WE Online, Jakarta - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) mengatakan kriminalisasi terhadap tenaga kerja sering terjadi di Indonesia terkait kasus perselisihan antara buruh dengan pengusaha.
"Jadi, sering ketika timbul perbedaan pendapat antara buruh dengan pengusaha lalu dicari-cari kesalahan pidananya," kata Wakil Ketua SPSI Hermanto Ahmad di Jakarta, Kamis (6/11/2014).
Padahal, kata dia, perbedaan pandangan antara pengusaha dengan pekerja pasti akan selalu terjadi, namun hal tersebut tidak bisa menjadi alasan kriminalisasi kepada buruh. "Dari pihak pengusaha pasti beranggapan seluruh hal di perusahaannya sudah pas untuk pekerjanya. Padahal, belum tentu buruh menganggap hal-hal yang diberikan pengusaha sudah cukup untuk menyejahterakan mereka," katanya.
Dia menambahkan kaum pekerja tidak dapat dilepaskan dari kemajuan industri sebuah negara, namun justru buruh selama ini kurang diperhatikan. "Apapun dalilnya, kemajuan sebuah negara tidak dapat lepas dari buruh," katanya.
Oleh karena itu, dia berharap bahwa dengan pemerintahan yang baru maka nasib buruh dapat diperhatikan dengan lebih baik lagi.
"Harapannya, pemerintah baru dapat mengakomodir dan menyejahterakan buruh," katanya. (Ant)
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Cahyo Prayogo
Tag Terkait:
Advertisement
