Tukang Ojek di Bundaran HI: Ahok Langgar HAM!

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Namanya Rafael (49 tahun), sejak jam tujuh pagi ia sudah bersiap untuk mangkal di sekitar Bundaran Hotel Indonesia (HI). Di jam itu Jakarta tengah sibuk-sibuknya, para pekerja pun mulai berangkat. Di samping Plaza Indonesia, Bundaran HI, pria asal Flores itu biasa menunggu para penumpang yang umumnya "orang kantoran".

Sudah 10 tahun ia menjalani profesi sebagai tukang ojek. Pria tinggi besar dengan kulit agak legam ini sengaja meninggalkan profesi lamanya sebagai tukang tagih atau debt collector karena merasa pekerjaan itu tidak cocok dengan jiwanya. "Takut disumpahi banyak orang, debt collector kan tidak mau tahu pokoknya pas ditagih harus ada (uang)," kata Rafael pada Selasa malam (16/12/2014).

Dari raut wajahnya, tampak dia pria yang gagah dan tidak cengeng. Dia mengaku sehari hanya tidur empat jam. Menurutnya, dia tidak mau mengecewakan para pelanggannya yang umumnya pekerja kantoran di sekitar Jalan Bundaran HI sampai Kebon Sirih.

"Kadang lagi tidur ada yang telepon, rezeki kan jangan sampai ditolak," ujarnya.

Saat Warta Ekonomi berbincang dengannya, ia tengah berada di warung kopi langganannya. Sambil mengepulkan asap rokok, Rafael tampak serius menyaksikan berita rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan melarang pengguna sepeda motor melintas di Jalan Bundaran HI dan jalan MH Thamrin mulai Rabu, (17/12/2014).

"Saya tidak tahu sama Ahok, kalau jalan ditutup (Jalan Bundaran HI-MH Thamrin) langganan kita bagaimana? Tahu sendiri harga sekarang pada naik, BBM naik. Rezeki tukang ojek ditutup karena alasannya motor bikin macet, kalau Ahok jantan (mau menerapkan kebijakan ini), larang pabrik itu yang bikin motor. Kita bayar pajak kok, masa beli motor tidak boleh lewat? Ahok melanggar HAM namanya. Kalau mau adil, mobil pribadi juga harusnya tidak boleh lewat  juga dong," keluhnya.

Menurutnya, kehadiran tukang ojek memang diperlukan terutama bagi para pekerja kantoran yang butuh waktu cepat dan mobilitas yang tinggi. Dengan diterapkannya zona bebas motor ini, ia bersama sejumlah kawannya mengaku pasrah dan tidak bisa berbuat banyak lagi. Kendati demikian, ia berharap agar Pemprov DKI mau memberikan kelonggaran agar para tukang ojek diberikan keleluasaan untuk melintas di sekitar Bundaran HI-MH Thamrin guna mencari para penumpang.

"Bagaimana lagi, masak negara mau dilawan? Tapi, kan katanya kendaraan antarbarang boleh melintas. Kalau ojek kan bisa juga dikasih tanda khusus," ujarnya.

Meskipun begitu, sebagai orang yang sudah berpengalaman mengetahui seluk-beluk jalan di sekitar Bundaran HI sampai MH Thamrin ia mengaku kebijakan itu diprediksi tidak akan berjalan efektif. Dia menilai Pemprov DKI saat ini belum memberikan fasilitas yang menunjang bagi para warga untuk beralih dalam menggunakan transportasi umum.

"Adanya tukang ojek itu membantu penumpang. Busway (TransJakarta) tuh lihat antrean mengular panjang. Mereka (penumpang) tidak tahan akhirnya memakai ojek. Makanya, busway dibereskan jangan datangnya lama, penuh lagi. MRT dirampungkan, bus-bus yang ngetem sembarangan itu dibuang saja. Ada Metromini bukan trayeknya ambil penumpang di sini. Itu kok tidak ditindak tegas? Mobil pribadi juga harus ditertibkan. Semua itu beres, baru Ahok boleh ngomong," tandasnya.

Sementara itu, Rafael menambahkan kebijakan pelarangan sepeda motor diperkirakan justru akan mendatangkan kemacetan baru di sekitar jalan yang menuju Bundaran HI dan MH Thamrin.

"Tanah Abang nanti akan ada antrean motor, macet di Kebon Sirih, Tugu Tani, Cikini. Nanti ujungnya ya di sini (Bundaran HI), artinya sia-sia, macet-macet juga," tuturnya.