Ini Cara Menteri Susi Agar BBM Tak Dicolong Kapal Besar

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menginginkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral agar segera dapat memberikan "converter" gas kepada nelayan untuk keperluan bahan bakar kapal mereka.

"Kami akan kasih converter dari Kementerian ESDM," kata Susi Pudjiastuti sebelum Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (24/12/2014).

Menurut Susi, pemerintah menargetkan dapat memberikan hingga sekitar 600 ribu alat converter gas yang diharapkan dapat segera tercapai dalam masa periode Kabinet Kerja ini.

Bila nelayan dapat menggunakan Bahan Bakar Gas (BBG) dibandingkan dengan Bahan Bakar Minyak (BBM), maka hal tersebut dinilai Susi akan lebih murah dan distribusi BBM tidak lagi menyimpang. "Biar BBM gak dicolong oleh kapal besar industri," katanya.

Sebagaimana diberitakan, program pemberian kartu BBM bersubsidi untuk nelayan dinilai perlu melaksanakan pembenahan tata niaga terlebih dahulu, agar BBM bersubsidi benar-benar dapat diserahkan kepada nelayan yang layak menerimanya.

"Kartu BBM nelayan efektif jika tata niaga BBM dibenahi terlebih dahulu, utamanya bagi masyarakat nelayan yang berada di Indonesia bagian timur," ucap Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim di Jakarta, Rabu (3/12/2014).

Menurut Abdul Halim, kenaikan harga BBM bersubsidi oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak didahului dengan perbaikan tata niaga subsidi dari hulu ke hilir, termasuk alokasi untuk nelayan. Ia mengingatkan, selama ini problem yang dihadapi nelayan tradisional adalah pasokan yang tidak reguler, serta stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan yang tidak ada dan tidak berfungsi.

Selain itu, lanjutnya, permasalahan lainnya adalah distribusi yang menyimpang dan harga BBM bersubsidi yang fluktuatif ketika pasokan kosong dan nelayan terpaksa membeli ke tempat lain. Untuk itu, Sekjen Kiara menginginkan agar pembenahan tata niaga termasuk alokasi BBM yang dipastikan dipasok secara reguler dan perbaikan fungsi "Solar Packed Dealer Nelayan" (SPDN).

Hal itu, ujar dia, agar SPDN hanya melayani mereka yang berhak memperoleh bukan pelaku perikanan skala besar, serta agar adanya jaminan harga yang tidak berubah-ubah. (Ant)