Presiden Jokowi akan Diturunkan?

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Politisi PDI-P Effendi MS Simbolon mengatakan bahwa pada 100 hari ke depan ada kemungkinan Indonesia akan memiliki presiden baru. Ia menjelaskan kekisruhan terus-menerus pada masa awal pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) adalah celah lebar bagi lawan politik untuk masuk ke dalam situasi pemakzulan.

"Bukan tidak mungkin 100 hari yang kedua belum tentu kita ada di sini lagi, bisa saja 100 hari kedua kita bicara presiden yang baru," katanya di Jakarta, Senin (26/1/2015).

Ia mengatakan dirinya kecewa secara politik atas struktur kabinet pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla yang tidak banyak mengakomodasi landasan politik PDI-P selaku partai pemenang pemilu.

"Secara politik saya kecewa. Ini kan kabinetnya PDI-P maka seharusnya platform PDI-P dong yang diimplementasikan, bukan platform yang tidak tahu dari mana asalnya," kata Effendi.

Effendi menyebut bahwa saat ini menteri-menteri Jokowi yang berasal dari PDI-P tidak memperoleh tempat yang strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan. Sebaliknya posisi menteri strategis diduduki orang dari partai lain atau profesional yang tidak memiliki pendidikan politik.

"Oh, ternyata ada gumpalan-gumpalan kelompok yang lingkupi dia, seperti di kebijakan energi ekonomi ada Rini Soemarno, ada Sudirman Said, Sofyan Djalil, ini kelompok apa ini? Kok bisa-bisanya menangani ekonomi dari mana jalannya? Sekolah di mana dulunya?" kata dia.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengajak semua pihak untuk cooling down terkait ketegangan politik nasional saat ini.

"Kami mengajak semua pihak untuk cooling down. Imbauan ini juga ditujukan kepada internal PDI-P. Jangan biarkan isu yang kontradiktif yang dapat mengganggu keutuhan negeri tumbuh kembang. Semua pihak harus bisa menahan diri. Bangsa ini memiliki kearifan dan tradisi musyawarah mufakat. Itu yang harus kita jalankan," kata Hasto.

Menanggapi pernyataan politisi PDI Perjuangan Effendi Simbolon yang menyampaikan sikap kritisnya terhadap isu pemakzulan Jokowi, Hasto menegaskan sikap PDI Perjuangan tetap menjadi partai pemerintah. Ia mengaku sudah melakukan komunikasi dengan Effendi Simbolon dan menegaskan bahwa PDI Perjuangan tetap menjadi kekuatan penopang pemerintahan Jokowi-JK.

"PDI Perjuangan menyadari bahwa sebagai presiden pilihan rakyat, PDI Perjuangan konsisten memastikan pemerintahan berjalan sesuai dengan kehendak rakyat, yakni lima tahun. Itulah sistem politik yang kita anut," tegasnya.