Komisi X DPR Kritik Renstra Menteri Anies

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) 2015-2019 belum sepenuhnya menyentuh inti permasalahan pendidikan di Indonesia.

Demikian disampaikan anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Nurhasan Zaidi dalam Rapat Kerja (Raker) antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Anies Baswedan dengan Komisi X DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (27/1/2015).

"Sangat disayangkan bahwa Renstra yang dipaparkan Menteri Anies sama sekali tidak menyentuh inti problem pendidikan kita, yaitu masalah kualitas guru. Jika pun dibahas, itu hanya karena perlunya pelatihan guru demi terlaksananya Kurikulum 2015. Jadi, di sini posisi guru hanya instrumental," katanya.

Menurutnya, masalah pendidikan di Indonesia muaranya selalu pada guru. Kurikulum 2013 gagal dijalankan karena guru tidak siap. Itu sebabnya Mahkamah Agung (MA) memutuskan agar Kurikulum 2013 tidak dilaksanakan, kecuali guru betul-betul siap.

"Bagaimana mungkin kita membuat dan menetapkan satu program strategis semacam Kurikulum 2013, sementara kita tidak tahu kondisi mutu guru yang akan melaksanakan kurikulum tersebut?" tambahnya.

Ketika ditanya apa dan bagaimana cara Kemendikbud mengukur mutu kualitas guru, tidak ada jawaban yang memuaskan. Hal ini bertolak belakang dengan cara Kemendikbud mengukur kualitas murid yang begitu jelas dan dilaksanakan menggebu-gebu, yaitu melalui ujian nasional (UN). Tujuan UN jelas untuk pemetaan capaian mutu siswa dan bukan lagi sebagai penentu kelulusan mereka.

"Yang jadi pertanyaan, mengapa Kemendikbud hanya ngotot melaksanakan UN untuk mengetahui capaian siswa saja, sementara untuk mengetahui dan mengukur capaian mutu guru Kemendikbud tak punya instrumen penilaian mereka secara nasional. Sekali kali lagi, secara nasional. Padahal, kita pasti paham apa yang akan dicapai oleh siswa di sekolah tergantung dari mutu guru," jelasnya.

Untuk itu, ia menegaskan UN ini tidak adil. Jika ada UN untuk siswa, mengapa tidak pula diadakan semacam UN untuk mengetahui dan memetakan kondisi mutu guru?

"Pemetaan mutu guru secara nasional mutlak perlu segera dilakukan dengan cara yang tak kalah meyakinkan ketimbang ujian nasional," tegasnya.