Kesejahteraan Petani Jadi Indikator Utama Kedaulatan Pangan

WE Online, Jakarta - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyampaikan bahwa kesejahteraan petani merupakan indikator utama dalam proses pelaksanaan kedaulatan pangan. "Caranya dengan melakukan sejumlah pendekatan dengan target menaikkan kesejahteraan petani, baik pembebasan lahan atau memberi bibit gratis," kata Koordinator Perencana Utama Bappenas bidang Ketahanan Pangan Budi Santosa di Jakarta, Jumat (30/1/2015).

Bappenas menilai permasalahan yang kerap dihadapi petani antara lain pengelolaan pasca panen yang rendah, sempitnya kepemilikan lahan, infrastruktur yang kurang mendukung, hingga rendahnya tingkat pendidikan. Selama ini sektor pertanian memberikan kontribusi yang cukup besar dalam Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, yaitu sekitar 14-15 persen.

Untuk sektor perkebunan dan peternakan sekitar dua persen, perikanan tiga persen, kehutanan satu persen, dan tanaman bahan makanan 7,5 persen. Dia menuturkan, cara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan petani ialah dengan memberikan akses pendidikan dan kesehatan gratis.

"Kita mengetahui penghasilan petani tidak banyak, dan dari pemasukannya tersebut banyak teralokasi kepada urusan pendidikan dan kesehatan. Akan lebih bijak jika pemerintah bisa mengeluarkan subsidi bagi mereka," tutur Budi, menjelaskan.

Selain itu, upaya lain yang bisa dilakukan untuk mewujudkan kedaulatan pangan ialah dengan memperluas atau memperbaiki kualitas lahan pertanian. Berdasarkan data yang dipaparkan rasio lahan di Indonesia jauh lebih kecil dibandingkan sejumlah negara pertanian lain di dunia, dengan luas per kapita 337 meter persegi/orang.

Negara ASEAN lain seperti Thailand memiliki rasio 5.230 meter persegi/orang, Vietnam 960 meter persegi/orang, dan Australia dengan rasio terbesar yaitu 26.100 meter persegi/orang. Sebelumnya, pengamat pertanian IPB Dwi Andreas Santosa mengatakan, petani akan menjadi kunci bagi keberhasilan program pembangunan kedaulatan pangan.

"Kuncinya ialah bukan dengan menempatkan petani sebagai obyek kebijakan, tapi menempatkan mereka sebagai subyek," ucap Andreas, Rabu (21/1/2015)).

Petani harus berperan aktif, bekerjasama dengan peneliti atau pakar pertanian untuk memberikan penyuluhan kepada yang lebih muda, sehingga terjadi tukar-menukar pengalaman atau transfer teknologi, tukasnya. (Ant)