DPR Minta Pemerintah Tingkatkan Frekuensi Penyaluran Raskin

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron meminta pemerintah meningkatkan frekuensi penyaluran raskin secara serentak dan apabila diperlukan bisa disalurkan dua kali dalam sebulan dengan tetap menjaga kecukupan stok beras yang ada di Bulog.

"Kami meminta segera lakukan operasi pasar dan penyaluran raskin (beras untuk masyarakat miskin) secara serentak dan bilamana diperlukan bisa disalurkan dua kali dalam sebulan dengan tetap menjaga kecukupan stok beras yang ada di Bulog," katanya di Jakarta, Kamis (26/2/2015).

Dia mengatakan kenaikan harga beras saat ini sangat menyusahkan rakyat, namun di sisi lain masih ada yang beranggapan bahwa harga yang tinggi dapat menyejahterakan petani. Menurut dia kenaikan harga beras itu belum tentu menyejahterakan petani karena hampir seluruhnya juga mengonsumsi beras dan hampir sebagian besar masih dibawah garis kemiskinan karena lahan garapannya tidak ekonomis.

"Kami prihatin dengan kenaikan harga beras yang tinggi karena telah menambah susah rakyat dan kami meminta secepatnya pemerintah dapat mengatasinya," ujar Ketua DPP Partai Demokrat itu.

Dia mengatakan kenaikan harga beras itu tidak terlepas dari beberapa instrumen yang mempengaruhinya, yaitu turunnya produksi, ketersediaan stok nasional, naiknya konsumsi, dan distribusi. Menurut dia UU Pangan no 18 tahun 2012 sudah mengatur secara rinci tentang Kedaulatan, Kemandirian, Ketahanan, dan Keamanan Pangan, yang didalamnya mengatur tentang kewajiban pemerintah untuk menjaga stok nasional dan stabilisasi harga pangan pokok.

Selain itu, Herman mengatakan stok Bulog saat ini yaitu 1,4 juta ton tentu belum aman karena di era pemerintahan Presiden SBY stoknya minimal 3 juta ton. Dia menilai stok 3 juta ton itu pun harus ditopang dengan produksi dalam negeri yang mencukupi, sehingga targetnya adalah surplus produksi beras 10 juta ton, dari kebutuhan rata-rata konsumsi per tahun sekitar 34 juta ton.

"Kami berharap pemerintahan presiden jokowi tidak berwacana melahirkan program baru terhadap program yang sudah bagus," ujarnya.

Herman menegaskan rakyat butuh aksi nyata bukan wacana dan butuh bukti bukan janji. Karena itu, ujar dia, Presiden Jokowi dengan kabinetnya harus kerja serius dan tidak perlu berwacana melahirkan program baru yang belum tentu memberikan manfaat banyak bagi rakyat seperti menghapus raskin lalu diganti dengan e-money. (Ant)